Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinan di DKI, hal paling terpenting adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Supaya bisa mencapai itu, pihaknya pun harus mempermudah perizinan.
“Yang penting lapangan pekerjaan. Kita harus permudah perizinan. Kalau dipermudah, investasinya akan naik,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (9/10).
Ia mengatakan, sedianya survei tidak ditentukan oleh kalori tetapi juga dari sisi kebutuhan hidup layak. Ia juga tidak menginginkan orang-orang yang datang ke Jakarta diikutsertakan dalam survei. Ia justru menginginkan yang disurvei adalah mereka yang ber-KTP DKI.
“Kami sudah siapkan APBD Perubahan, kalau tidak salah Rp 1,3 atau Rp 1,8 miliar. Begitu keluar, kami ingin BPS kerjakan,” katanya.
Basuki mengatakan, survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik justru kurang banyak. Menurutnya, seharusnya ditemukan hasil bahwa setengah dari orang Jakarta akan ditemukan miskin jika menyurvei dengan KHL.
“Bukan 3,7 persen, tetapi bisa 50 persen orang Jakarta miskin,” pungkasnya. [Beritasatu.com]
Pak Gubernur Yth.
Program dan keinginan bapak sangat bagus dan berharga, tapi tanpa di imbangi SDM yang berkualitas sama saja tidak berati. Dengan dibukanya PTSP bukan menjadikan langkah maju tapi langkah mundur dalam pelayanan.bagaimana tidak petugas yang melayani tidak ngerti apa apa malah ada yang mengatakan ini gara gara Ahok padahal dia yang bodoh. harus nya petugas masih harus didampingi langsung tim teknis sesuai izin yang diurus. Sebelum PTSP ngurus Izin masih bisa cepat walaupun harus mengeluarkan biaya, tapi masih lebih baik daripada 1 bulan juga belum tentu selesai, dan ini sudah terbukti. Boleh bapak survei yang di PTSP Provinsi. Ngurus SIUJPT aja tidak ngerti. Mohon bapak kaji ulang sistem nya. Terimakasih. (Reinhard Silaen)
terima kasih masukkanya pak, diteruskan ke pak Ahok
Yth Pak Gubernur,
Menurut saya program PTSP ini baik sekali untuk kemudahan masyarakat.
Namun dalam prakteknya saya mencoba proses SIUJPT via PTSP Kebon Sirih, untuk telp: 3822967 / 3822968 tidak pernah ada yang angkat.
Untuk pengaduan di no 164 seperti yang diinfo di : http://prov.jakarta.go.id/web/page/pengaduan
Ternyata no nya penganggulangan bencana alam.
Masih agak kecewa. Sepertinya memang seperti pak Reinhard Silaen di atas,sepertinya untuk pelaku pekerjanya belum siap dengan demand masyarakat yang banyak.
Salam,
Linda
permudah perizinan, tapi nyatanya hanya orang kaya yang bisa lakukan itu, bagaimana utuk perusahaan kecil? yang hanya bisa menumpang sama (kantor bersama).thx