Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik anggapan bahwa dia tidak mampu memberi inspirasi kepada jajaran di bawahnya untuk bekerja lebih baik dan menyerap anggaran tinggi. Basuki tak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran DKI tahun 2014 ini. Sebagai informasi, hingga November 2014, serapan anggaran baru mencapai 36,07 persen dari total APBD Rp 72,9 triliun.
“Banyak pejabat itu kalau serapan anggarannya rendah, malu karena tidak bisa serap anggaran. Aku sih enggak malu, cuek aja,” kata Basuki, di Balaikota, Rabu (10/12/2014).
Basuki pun membandingkan pembangunan infrastruktur di Jakarta selama pemerintahannya dua tahun ini dibandingkan dengan pembangunan infrstruktur sepuluh tahun lalu. Menurut dia, pemerintah dapat dikatakan pintar apabila mampu menghemat anggaran, tetapi pembangunan terus berjalan.
Pemerintah, lanjut dia, harus mampu mencari bantuan dari pihak swasta dan menghemat anggaran, seperti yang ia lakukan. Misalnya, mencari pengusaha yang mau memberikan bus tingkat gratis, bus transjakarta, truk sampah, dan alat berat.
“Kalau kamu bisa pembangunan lebih banyak dan keluar uangnya lebih sedikit, kamu pintar dong. Kenapa mesti menghabiskan uang sih standarnya (kinerja baik)? Kalau bagi saya, kalau semua butuh HP, yang penting semuanya dapat HP kan, tanpa kami keluar uang, yang penting semuanya bisa dapat HP, lo harus pintar dong. Sekarang saya butuh ratusan truk sampah, tapi saya bisa kumpulkan truk itu banyak sumbangan tanpa harus keluar uang, berarti saya hemat APBD dong,” klaim Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu beralasan, rendahnya serapan anggaran DKI dikarenakan masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menolak menerapkan sistem e-budgeting. Selain itu, lanjut dia, masih banyak SKPD yang sudah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog LKPP, tetapi masih melakukan lelang tender di ULP DKI.
Seharusnya, menurut Basuki, jika barang sudah tersedia di e-katalog, SKPD tidak perlu lagi lelang tender barang di ULP DKI. Kebiasaan SKPD itu yang mau diubah oleh Basuki. Ia menargetkan, pada tahun 2015, Pemprov DKI dengan sempurna menerapkan sistem e-budgeting.
Dengan penerapan e-budgeting ini, Basuki mengharapkan tidak ada lagi kasus hilangnya anggaran maupun anggaran ganda serta siluman di APBD. Ia juga dapat mengunci program-program yang tidak perlu.
“Biarin saja serapan rendah, kenapa saya harus ikuti permainan Anda? Toh setahun Anda sudah kerjain saya, tahun depan sistem ini harus sudah beres,” kata Basuki geram.
Tiga bulan kinerja buruk, langsung pecat
Ke depannya, agar anggaran terserap dengan baik, Basuki berjanji bakal lebih tegas terhadap PNS DKI. Apabila dalam waktu tiga bulan pejabat DKI berkinerja buruk, Basuki tak segan langsung memecat pejabat tersebut.
Rencananya, akhir Desember ini, Basuki bakal merombak ribuan pejabat DKI. Ia pun tidak berencana untuk “merangkul” PNS agar menyerap anggaran dengan baik. Dari total 72.000 PNS DKI, 6.000 di antaranya merupakan pejabat struktural.
“Enggak bisa saya asumsikan semua pejabat itu kinerjanya jelek. Tinggal distafkan saja mereka yang masih tidak mau ikuti cara baru ini. Paling pejabat strukturalnya kurang dari 3.000 yang kinerjanya buruk, tapi sisanya 69.000 PNS-nya oke-oke semua kok,” ujar dia. [Kompas.com]
Usul Pak, kiranya setiap SKPD yang punya program kerja dibuatkan timeframe secara lengkap…schedule, cost nya, date line, dsb dan rekap GABUNGANnya diberikan kepada Bapak sebagai Gubernur. Nanti Bapak tinggal minta staff GUB untuk melakukan rekap keseluruhan program kerja SKPD_SKPD yang ada…setelah selesai,Bapak sebagai GUBERNUR tinggal mudah untuk evaluasi, cek lapangan/fisik dan monitor keseluruhan program kerja yang jatuh tempo (bisa per bulan, per minggu, dst)…..contoh : Saat rapat pimpinan awal bulan misalnya, Bapak tinggal evaluasi, SKPD Taman dan Makam, program kerja misalnya….Buat taman di Cakung, sudah selesai atau belum…harusnya menurut dateline = sudah ….Bapak tinggal catat saja hasilnya apa… Trus program kerja bebas lahan di…. gimana, ini harusnya sudah Bebas…kapan mulai RTH nya….catat lagi saja hasilnya apa….solusinya apa….kapan selesainya kalau masih ada kendala, dst…dst… demikian juga dengan SKPD lainnya… Apabila dari sekian banyak program kerja per SKPD, contoh 1000 program, 100 harusnya di Januari sudah selesai, ternyata yang selesai cuma 20…..Bapak sudah mulai Beri LAMPU MERAH kepada kepala SKPD tersebut….Bulan ke dua ada 100 program lagi, itu harus ditambah dengan yang sisa 80 program di Januari Pak (akumulasi)…. kalau masih tidak bisa kejar target diatas 90% atau minimal 170 program kerja…..bulan ke 3, kepala SKPD nya sudah harus diganti yang baru saja Pak.Karena mustahil DKI bisa menyerap anggaran diatas 90%, kalau program kerja mereka stag dan tidak jalan….Menurut saya yang paling susah itu adalah NYARI UANG (dagang/usaha) ….ini disuruh BELANJA / HABISKAN UANG NEGARA (untuk proyek tentu saja) ngak becus…..buang aja kelaut tuh orang….Salam….mudah-mudahan berguna…Go…JB
@Raysan…usul anda ok punya. Itu yg namanya manajemen kontrol termasuk budgeting di dalamnya. Seharusnya pak Basuki dah paham ini trmsk pejabat yg bertgjwb dlm mslh konrol dan budeting. Thn.2015 Pemprov DKI harus, wajib dan mutlak mulai menjalankan e-budgeting, toh anggaran 2015 sdh diajukan, tinggal dikeluarkan.
Pak Basuki, cara anda menuntaskan program2 dengan lancar dan menghemat dana APBD karena ada CSR (trmsk bantuan natura) sangat brilliant. Sbg CEO anda shrsnya layak mendapatkan apresiasi, dan menjadi contoh CEO yg lain.
Saya setuju statemment anda bahwa tersisanya anggaran pada akhir tahun dimana proyek2 berhasil dijalankan dng baik karena dukungan swasta dll, bukan suatu cela melainkan prestasi. Tinggal dijelaskan saja knp anggaran masih sisa pada saat pergjwbn kpd DPRD. Secara logika, kerjaan selesai dengan anggaran yg masih sisa krn adanya support dari pihak ke III yg dpt diperjwbkn adalah nilai tambah, bukan malah jadi kontra prestasi. Hanya orang tolol yg menilai kontra prestasi.
Kebiasaan buruk, tradisi turun temurun yg salah kaprah, yg bertentangan dng teori manajemen, sudah menahun terjadi di kalangan PNS pada umumnya dan Pemprov DKI khususnya, sudah lama ini jadi penyakit bahkan kronis…berupa meng-Nol-kan anggaran sebelum akhir thn dengan mengerjakan asal proyek, yg penting ada proyek yg dikerjakan, karena justru demikianlah yg jadi prestasi mereka… “Sistim yg aneh bin ajaib”.
Ok Pak Basuki… sikat habis bawahan anda yg bermental priyayi, tidak kreatif, ABS dan main asal saja lainnya. Semoga bisa bekerjasama dengan pak Djarot dlm merevolusi mental PNS di pemprov DKI. Selamat bekerja untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.