Bekerja Keras Menata Ibu Kota di Sisa Waktu yang Pendek

Ahok.Org – Sisa masa Jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kurang dari tiga tahun lagi. Sementara begitu banyak yang harus dikerjakan untuk membenahi Ibu Kota.

Basuki setidaknya masih menghadapi persoalan banjir dan genangan, kemacetan lalu lintas, perumahan rakyat, serta lemahnya penyerapan anggaran di tengah perbaikan struktur dan kinerja birokrasi. Sejumlah persoalan itu dinilai kompleks dan membutuhkan cara kerja, dukungan sumber daya, serta
komitmen yang luar biasa.

Basuki yang dilantik sebagai gubernur pada 19 November 2014 memaparkan secara garis besar rencananya kepada Kompas, Jumat (5/12) lalu, di ruang kerjanya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Bagaimana Anda melihat masa depan Jakarta tiga tahun mendatang?

Banyak yang harus kami kerjakan. Penanganan banjir kami teruskan, penataan transportasi, dan penyediaan rumah susun juga kami kerjakan. Semua program ini bisa dikerjakan serentak karena saling berkaitan. Misalnya, pada program normalisasi kali, kami dapat menambah rasio jalan karena ada pembangunan jalan inspeksi. Pada saat yang sama kami perlu menyediakan rumah susun.

Sejauh ini, semua rencana itu berjalan pada jalur yang benar. Rencana mewujudkan kota berkelas dunia dengan pendekatan teknologi sudah dapat dukungan dari sejumlah pihak. Kami sedang menambah 3.000 kamera pemantau (CCTV) baru di seluruh Jakarta. Semua itu akan terhubung dengan ruang kontrol khusus. Kami telah jajaki kerja sama dengan Google dan Telkomsel untuk membangun perangkat lunak program ini. Kondisi Jakarta dapat kami kontrol pada saat itu juga.

Apakah birokrasi di Pemprov DKI siap dengan rencana program ini?

Siap. Kami sedang merampingkan birokrasi agar efisien dan ramping. Sehingga pelayanan menjadi optimal. Saat ini di Jakarta ada sekitar 72.000 pegawai negeri sipil, sebanyak 6.000 di antaranya pejabat struktural. Kami ingin merampingkan postur birokrasi ini. Awal tahun depan, kami akan mengurangi paling tidak 1.500 jabatan struktural.

Terkait program itu, kami ingin mendongkrak gaji lurah hingga Rp 25 juta per bulan. Mereka perlu gaji tinggi karena mengurusi orang mulai dari lahir hingga lansia. Sementara para kepala dinas diberi gaji Rp 60 juta per bulan.

Ke depan, DKI tidak perlu memikirkan penambahan pegawai negeri baru. Sebab struktur organisasi yang ada selama ini tidak efektif dan boros dari sisi anggaran.

Apa prioritas tugas pegawai negeri ke depan?

Mereka harus siap melayani warga. Kami akan pusatkan layanan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mereka bekerja seperti manajer wilayah. Untuk mendukung itu, kami menambah pegawai di tingkat kelurahan sebanyak 75 orang. Ini bukan penambahan pegawai negeri sipil, tetapi pegawai dengan kontrak harian.

Agar dapat terseleksi pegawai yang kompeten, kami meminta lurah menyeleksi pegawainya sendiri. Kami ingin menerapkan konsep kerja seperti di perbankan. Jika ada yang tidak beres di kelurahan tertentu, lurah akan saya copot.

Adapun untuk mengukur kerja mereka serius apa tidak, salah satunya bisa dilakukan dengan melihat tali air yang macet. Jika ada sumbatan drainase, itu berarti lurah tidak bekerja.

Selain itu, kami akan menyurvei warga, lembaga masyarakat kelurahan, tokoh, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW) untuk mengukur kinerja aparat di tingkat kelurahan.

Bagaimana dengan pejabat eselon di atasnya. Apa yang mereka kerjakan?

Mesin kerja berada di level kelurahan, sementara camat menjadi manajer. Adapun kepala dinas menjadi pembimbing teknis. Lurah itu seperti estate manager yang menyerupai kepala panti karena mengurus orang dari janin sampai lansia.

Mereka selama ini bekerja seperti pemborong. Nah, pola kerja menyubkontrakkan urusan kepada pihak lain itu kami tinggalkan. Pejabat yang selama ini menikmati honor tidak akan bisa terima lagi. Tahun depan kami potong honor mereka sampai total Rp 2,3 triliun. Selama ini mereka menikmati honor-honor yang tidak perlu. Ini bagaikan ”hujan yang tidak merata” di birokrasi Jakarta. Ke depan lurah setidaknya bisa bawa Rp 25 juta per bulan. Adapun kepala dinas Rp 60 juta. Namun, tak ada honor-honor lain lagi.

Kebijakan ini pasti akan mengusik ketenangan sebagian pejabat. Apakah Anda tidak takut hal ini merusak semangat kerja mereka?

Tidak! Sebab masih banyak orang yang menginginkan perubahan kerja di Jakarta. Selama ini mereka diam tidak berani protes.

Bagaimana dengan program penataan transportasi, apa yang akan bapak lakukan di sisa waktu ini?

Kami beli bus banyak pada 2015. Kami ajak operator agar gabung transjakarta dalam satu manajemen pengelolaan yang sama. Sopir mereka kami rekrut dengan gaji yang tinggi. Jika operator tidak mau ikut program ini, saya kira mereka akan mati pelan-pelan.

Kami segera batasi kendaraan bermotor dan menghentikan penjualan BBM bersubsidi. Untuk sementara, pembatasan hanya di ruas Medan Merdeka Barat-Bundaran HI karena jumlah bus belum mencukupi. Ini kebijakan kota.

Bagaimana perkembangan penataan bantaran sungai dan waduk serta relokasi warga ke rumah susun?

Dulu kami menghitung berapa keluarga yang akan dipindah dan berapa rusun yang harus disiapkan. Kini kami ubah, kami hanya menyiapkan rusun hanya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selama ini, ternyata tidak semua penghuni bantaran sungai atau waduk adalah pemilik bangunan. Mereka pengontrak. Dengan demikian, penataan kawasan akan lebih cepat. Penertiban bangunan liar sejalan dengan program bidang lain seperti pengerukan lumpur, pembangunan jalan inspeksi, dan peninggian tanggul.

Lalu intervensi seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu menyediakan hunian untuk masyarakat kelas menengah?

Kami segera wujudkan pembangunan rumah susun di Pasar Rumput, lalu menyusul lokasi lain. Rusun itu khusus untuk rumah tangga muda yang bekerja di Jakarta. Kami sediakan hunian seperti apartemen dengan harga sewa setara rumah kos, yakni sekitar Rp 3 juta per bulan. Proyek kami mulai tahun depan. Syaratnya kami perketat agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah.

Apakah semua rencana kerja dan konsep menata Jakarta sudah disampaikan ke calon wakil gubernur?

Kami sudah menyampaikan pola kerja ini kepada calon Wakil Gubernur DKI, yaitu Pak Djarot (Djarot Syaiful Hidayat). Tidak ada sekat kerja yang kaku. Silakan ambil pekerjaan, jika pun harus berperan seperti gubernur, silakan. Kami memiliki keinginan yang sama, tetapi mungkin cara yang berbeda.

Kami tidak lagi bicara kekuasaan dan kedudukan, tetapi bicara pelayanan kepada masyarakat. Jika sudah bicara kekuasaan, semua rencana tidak akan jalan. Sebab, setiap langkah penataan Jakarta selalu dibayangi ketakutan kehilangan popularitas.

Apa tantangan mewujudkan program-program penataan Jakarta?

Hambatan penting terjadi pada mekanisme belanja elektronik. Pengadaan barang dan jasa dengan model belanja elektronik masih terhambat di LKPP. Mereka meminta kami mengecek harga ke pabrik, mana mungkin ini dilakukan. Belanja gelas pun bisa terhambat.

Sudah berkali-kali kami sampaikan persoalan ini. Saya yakin, semua daerah di Indonesia bisa terhambat. Presiden harus membantu persoalan ini.

Selain soal anggaran, bagaimana dengan lambannya pembebasan lahan proyek pemerintah?

Ada oknum warga yang ingin menarik keuntungan. Mereka beranggapan dapat ganti rugi sesuai keinginan mereka karena berpikir DKI akan rugi lebih besar karena proyek terlambat. Kami tidak akan melayani praktik seperti itu. Kami beli, anggaran lewat pengadilan, proyek jalan terus. Makanya jangan sekali-kali menarik keuntungan pada proyek pemerintah.

Apakah Anda sudah memperhitungkan risiko politik dari semua rencana tersebut?

Saya sudah menghitung, risikonya saya tidak akan dipilih menjadi gubernur pada Pilkada 2017. Tetapi sejauh ini, masyarakat masih merespons positif. Menata Jakarta perlu orang gila. Jika pun nanti saya tidak terpilih lagi, saya tidak peduli. Orang sudah mencatat, saya pernah menjadi Gubernur Jakarta (sambil tertawa lebar).

Jika warga Jakarta nyaman dan merasa perlu pembenahan terus, silakan pilih saya lagi. Mungkin ini yang membedakan cara berpolitik saya dengan politisi lain.

Bagaimana dengan dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta?

Saya sudah mengalami yang lebih parah di Belitung Timur (saat menjabat sebagai bupati di sana). Di Jakarta, tidak ada partai yang menguasai 50 persen plus satu. Tetapi, saya dapat menjalankan pemerintahan di Belitung Timur pada saat ada partai yang menguasai kursi DPRD 50 persen plus 1.

Kalau ada hambatan pembahasan anggaran, kami akan pakai plafon anggaran lama (2014). Presiden mendukung kerja kami di Jakarta. Saya tidak terlalu khawatir dengan dinamika politik di DPRD DKI.

Dan saya yakin masalah itu bisa diatasi.

Apakah Anda menikmati sebagai Gubernur DKI?

Tentunya iya. Bolpoin saya lebih tajam dari sebelumnya. Ha-ha-ha. Soal fasilitas tidak jauh berbeda dengan wakil gubernur. Di sini, semua langkah dan pernyataan dipantau media massa. Di Belitung Timur, sedikit media yang memantau. Rakyat akan melihat bagaimana berpolitik yang baik untuk kepentingan rakyat. [Kompas 8 Des 2014]