BTP Ingin PKK Jadi Penyambung Lidah Rakyat, Dinas Harus Dengar

Ahok.Org – Warga Rw 04 Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur menolak pengukuran yang dilakukan tim Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi DKI untuk normalisasi kali Ciliwung. Gubernur DKI Basuki T Purnama mengatakan ada kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah.

“Ini ‎kesalahpahaman. Saya bilang kalau mau tahu harga appraisal (tanah) nya nggak perlu ngukur rumah orang. Yang penting masyarakat tahu harga pasarnya berapa. Jangan ngukur rumah orang dulu. Tapi ini ngotot,” kata Basuki T Purnama di Rorotan, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2014).

Ia mengatakan warga sebenarnya sudah setuju untuk direlokasi. Mereka hanya minta agar ada transparansi harga tanah mereka yang akan dibayar oleh Pemprov DKI.

Sayangnya, saat proses negosiasi ini berlangsung ada pengukuran yang dilakukan sehingga membuat keadaan makin kacau.

“Warga udah mau. Mreka hanya tanya harga pasaran di sini brapa. Tapi wali kota camatnya ngukur rumah dan mereka menghembuskan kita larang konsinyasi,” ucapnya.

“Saya perkirakan ada oknum-oknum mafia tanah yang main. Makanya sengaja bikin kacau,” pungkasnya.

Setelah didatangi Ahok beberapa waktu lalu, warga membentuk tim negosiasi. Mereka minta Pemprov DKI menyebut nilai beli tanah mereka lebih dulu sebelum mengukur rumah mereka. Mereka baru akan pindah jika pembayaran dilakukan 50 persen. [Detikcom]