Ahok.Org – Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda), Ika Lestari Aji, diharapkan dapat membangun 50.000 unit rumah susun di tahun 2015. Di antaranya sebanyak 25.000 unit merupakan kewajiban dari pihak swasta.
Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang baru ini segera menagih pembangunan 25.000 unit rumah susun (rusun) kepada pihak swasta.
“Tahun 2015 itu kita targetnya mau bangun 50.000 unit rusun. Lahannya sudah tersedia. Untuk swasta ya bangun 25.000 unit. Itu yang mau kita tagih,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (5/1).
Selain menagih pembangunan rusun kepada pihak swasta, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI juga harus segera mengurus seluruh penghuni memiliki KTP DKI, menggunakan kartu ATM DKI untuk autodebet pembayaran sewa rusun dan mengenakan biaya parkir terhadap mobil atau motor yang parkir di halaman rusun.
“Selama ini hal itu nggak pernah beres. Jonathan (Kepala Dinas Perumahan yang lama, red), masalahnya nggak beres mengurus rusun. Makanya dicopot dari jabatannya. Saya minta semua penghuni rusun ber-KTP DKI, harus menggunakan kartu ATM Bank DKI dan parkir mobil atau motor dikenakan charge, ternyata tidak bisa dilakukan di semua rusun. Masih ada pembiaran-pembiaran. Makanya kita stafkan saja. Karena kita maunya cepat,” jelasnya panjang lebar.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Aji mengatakan telah memaparkan program kerjanya dalam rapat pimpinan tadi pagi yang dipimpin langsung oleh Ahok. Dalam programnya, ada tiga kegiatan yang menjadi tiga program prioritas.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan. Yang pertama, terkait rencana pembangunan dan rehab gedung-gedung Pemda. Kemudian rencana peningkatan hunian dan terakhir soal manajemen rusun itu sendiri,” kata Ika.
Dia pun siap melaksanakan instruksi yang disampaikan Ahok. Mulai dari menagih kewajiban pengembang untuk membangun 25.000 unit rusun hingga memperbaiki manajemen rusun.
Dalam memperbaiki manajemen rusun, Ika menegaskan akan menerapkan kartu penghuni rusun seperti ATM dari Bank DKI. Langkah ini sangat efisien untuk mengantisipasi mafia rusun dan menguntungkan penghuni karena tak perlu repot ke bank untuk membayar sewa rusun.
“Pemberantasan mafia rusun ya caranya dengan penerapan autodebet melalui kartu ATM Bank DKI. Kedepannya saya yakin mafia rusun sudah tidak akan ada lagi dengan autodebet. Karena KTP DKI dan surat perjanjian kontrak sudah ada di situ semua,” tuturnya.
“Ya kita akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini,” ungkapnya. [Beritasatu.com]
Tagih saja tuh para pengembang. Beri tenggang waktu untuk realisasikan rusun yang dijanjikan. Siapkan sangsi keras untuk mereka yang mangkir.Catatan saja, tolong juga kepada KADIS perumahan yang baru untuk cek lokasi dan kondisi perumahan pejabat2 DKI yang ada di Jakarta…masih kondisi bagus atau sudah rusak ? Karena setahu saya banyak juga yang rusak dan tidak diperbaiki….trus anggaran yang ada diapain ?… sayangkan kalau tidak dipergunakan…Salam..Go..JB
oya pak ahok. Sekedar info mungkin bapak sudah tahu. Pembangunan rusun yg begitu tinggi bertingkat harusnya juga dipertimbangkan apakah tahan gempa atau tidak. Mengingat indonesia rawan gempa. Jadi kalau satu rusun nanti ambruk, bisa korban banyak. Dan pasti pak ahok yang diserang lagi oleh lawan pak ahok. Buktinya kasus airasia saja DPR nyerang menteri perhunungan…
padahal sebenarnya targetnya pak jokowi…. Seperti main catur, pion dan menterinya dibabat habis biar rajanya ga berkutik….
saya sdh daftar rumah susun kok blm ada panggilan