Usai Bahas Anggaran Siluman, Ini Kata BTP

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat dibuat naik pitam lantaran munculnya angka Rp 8,8 triliun dalam RAPBD 2015. Ahok langsung mencoret dana tersebut dan mengembalikannya ke DPRD DKI.

Namun, Ahok mengatakan gesekan yang sempat terjadi dengan dewan legislatif Kebon Sirih beberapa hari terakhir telah selesai. Dia menduga ada oknum yang sengaja mengadu domba keduanya.

“Saya bilang DPRD tidak semuanya tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif. Pagi ini jelas mereka datang ada yang tidak sempat datang telefon mereka dukung. Semua mendukung kebijakan DKI, nggak ada lagi pembelian barang yang aneh-aneh, terus sekarang kita kan ada,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).

“Jelas dong (sempat miskomunikasi), tiba-tiba masukin sosialisasi, pembinaan, macam-macam nggak mau terima. Kita nggak ada lagi uang begitu, sekarang uang pengawasan teknis kita hilangkan, honorarium dihilangkan, nanti lurah kerja dengan baik bisa bawa pulang di atas Rp 33 juta, camat di atas Rp 45 juta. Tapi kalau nggak baik kita stafin,” jelasnya.

Lantas bagaimana dengan temuan BPKP soal Rp 8,8 triliun itu? “Dulu, kan nggak ada e-budgeting jadi ada oknum bisa masuk-masukin sendiri input gitu. Kita nggak tahu siapa yang main, nggak ngaku. Nah dengan e-budgeting, siapapun yang mengganti angka kecatat. Passwordnya kecatat. Nah saya minta kan 2014 diberlakukan tapi mereka nolak, pasti ada oknum-oknum di dalam Bappeda dan BPKP yang mau main,” terang suami Veronica Tan ini.

Meskipun tidak mau berspekulasi, namun Ahok menduga ada oknum di DPRD DKI yang sengaja nekat bermain. Dia merasa ada yang hendak mengadu domba Pemprov dan DPRD DKI. “Mungkin juga ada oknum DPRD. Pasti ada oknum DPRD yang nyodorin suruh diisi. Bisa juga Sudin-SKPD main karena ditawarin komisi. Pengadaan seperti software dan lain-lain pasti ditawarin duit juga,” ucap Ahok.

“Saya kira bukan miskomunikasi, ada oknum yang masukin yang bikin kita jadi ribut. Ada oknum yang diam-diam masukin. Tadi Pak Pras kesel, dia minta sama Bappeda ngecek,” imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menambahkan terjadi kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif.

“Sebetulnya bukan masalah coret mencoret, ini klaririfikasi saja permasalahan yang sekarang beredar di media, kita menganggap itu nggak ada dan Pak Ahok juga mengatakan ‘Kok ada Rp 8,8 triliun dari mana?’. Sedangkan, kita belum (tahu itu),” ujar Pras.

“Nggak ada masalah sebetulnya, cuma miskomunikasi saja, nah ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum ya itu lah. Ya itu saja sih yang harus diklarafikasi kepada dia,” lanjutnya usai bertemu Ahok didampingi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Lantas apa alasan pembatalan Paripurna antara Pemprov DKI dan DPRD DKI yang seharusnya dilaksanakan Jumat (16/1) lalu?

“Bukan belum siap sininya, nggak ada masalah apa-apa gitu loh, nggak ada maslah apa-apa,” tegas Pras.

Menurut Prasetyo, rapat paripurna direncanakan kembali digelar besok dengan agenda dengar pendapat Gubernur DKI atas masukan fraksi. [Detikcom]