Jurus Ahok Lawan Ancaman Interpelasi

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji bakal buka-bukaan jika ia diinterpelasi oleh anggota DPRD DKI. Termasuk dengan alasannya menggunakan e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Terlebih latar belakang penggunaan hak interpelasi itu terkait rendahnya serapan APBD DKI 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. 

“Tunggu interpelasi, pasti kami jawab supaya jelas. Dari awal kami sudah proses e-budgeting,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/2/2015).

Menurut Basuki, di dalam pembahasan APBD tahun ini, pihak eksekutif dengan legislatif tidak menemui kesepakatan. Sejak awal pengusulan anggaran, maka program sudah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting.

Sementara DPRD berpendapat, sistem e-budgeting baru terlaksana setelah pengesahan APBD DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, melalui penerapan e-budgeting, oknum DPRD DKI tidak dapat lagi mengusulkan anggaran serta kegiatan “siluman”.

Terbukti dengan adanya usulan kegiatan sosialisasi visi misi gubernur senilai Rp 8,8 triliun. Pengesahan APBD pada paripurna 27 Januari 2015 lalu itu, menurut Basuki, tidak perlu ada pembahasan kembali oleh DPRD. Sementara DPRD berpikir, pihaknya perlu pembahasan APBD setelah pengesahan dan sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dari dulu saya bilang, saya enggak mau paripurna (pengesahan APBD), dia (DPRD) maksa (paripurna) kan? Paripurna itu seharusnya sudah ada sudah di-print out keluar. Kalau abis paripurna kan enggak ada pembahasan lagi, paripurna artinya apa yang kamu sudah setujui berarti sah dan diajukan ke Kemendagri. Pokoknya nanti kami buktikan saja pokok pikiran dia (diinterpelasi),” kata Basuki.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, dalam rapat pimpinan (rapim) yang diselenggarakan pukul 12.00 ini akan dihadiri oleh pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi di DPRD DKI Jakarta. Lebih lanjut, menurut Taufik, e-budgeting bukanlah proses namun hanyalah alat untuk transparansi bukan masuk dalam proses yang harusnya berjalan dalam menentukan APBD.

“E-budgeting itu setelah disahkan (APBD) baru masuk ke sistem e-budgeting, itu kan alat untuk transparansi. Bukan dalam proses (menyusun anggaran). Setelah (anggaran) disahkan oleh dewan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting,” kata Taufik. [Kompas.com]