Ahok.Org – Senin (16/2) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama menerima Kadis Perhubungan Benjamin Bukit guna melaporkan progress report rencana implementasi ERP di Jakarta.
Ahok.Org – Senin (16/2) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama menerima Kadis Perhubungan Benjamin Bukit guna melaporkan progress report rencana implementasi ERP di Jakarta.
Yth. Bapak Gubernur BTP
cc. Kadis Perhubungan
Saya mengusulkan, untuk transportasi umum di DKI, saat ini (darurat & segera) mohon utamakan tahun 2015 ini:
1. Pengadaan bus-bus baru TJ yg layak sesuai janji Pemprov DKI, termasuk filtering kembali bus-bus yang sudah ada tapi yg masih layak jalan, yg membahayakan dilelang saja.
2. Sarana & prasarana ditinjau kembali, direhabilitasi dan galakkan tim pemeliharaan agar yg sudah baik dipelihara minimal sesuai masa kadaluwarsa dari fasilitas yg direhab tsb.
3. Jalankan program sterilisasi jalur Busway dengan disiplin dan tegas. Jangan setengah-2 seperti saat ini. Tegas di awal selebihnya sabodo teuing…
4. Kalau 3 point di atas sudah berjalan (semoga berjalan baik) bolehlah diikuti oleh program2 seperti integrasi transportasi, e-ticketing, terobosan2 transportasi lain spt. MRT, Light Transportasi, Bajaj Angkot atw Bus berbahan bakar BBG atw listrik, dsb.
5. Tidak apa2 keluarkan kebijakan2 yg membatasi penggunaan kendaraan pribadi (motor atw mmobil) asalkan transportasi umum sdh bisa menjamin kemudahan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-2.
6. Mengingat gaji PNS DKI terbilang besar, maksimum kan peran PNS, dan salah satu target adalah menjamin point-2 di atas dilaksanakan dengan baik dan report ke tim Gubernur sesuai fakta di lapangan, bukan ABS.
Demikian pak Gubernur usul dan masukan saya
bro , pak ahok udah dari tahun lalu tahu kebutuhan akan bus dan upaya mengatasi kemacetan. Cuma bawahannya membangkang serta Oknum DPRD yang mencoba menggagalkan usaha Pak ahok itu dg berbagai cara. Misal pengadaan bus yg di korupsi wKtu udar pristono menjabat. Merka menggagalkan usaha pak ahok karena mereka gak bisa korupsi dengan sistem ebudgeting yg pak ahok terapkan. Jadi bukan ke pak ahok anda komplain, tapi ke DPRD atau bawahannya pak ahok yg membangkang termasuk dinas perhubungan! Oke…I