Ahok.Org – Terkait polemik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pihaknya akan menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Basuki mengatakan ia tengah menunggu langkah yang diambil Mendagri apakah menerima atau menolak sistem e-budgetingyang diterapkan DKI. Pada hari ini, juga, DKI telah mengembalikan draft APBD yang harus diperbaiki sesuai permintaan Kemendagri. “Kita lihat saja prosesnya seperti apa,” kata Basuki di Balai Kota, Senin (23/2).
Lebih lanjut, Basuki mengaku tidak keberatan dengan langkah mayoritas (75 persen) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang telah setuju menggunakan hak angketnya. Namun, Basuki memastikan pihaknya akan mengirim surat kepada DPRD terkait dengan sistem e-budgeting yang digunakan DKI.
“Kita juga akan kirim surat kepada anggota DPRD, untuk menanyakan, apakah dulu Anda setuju ada temuan BPKP selama 2 tahun yang mengatakan ada anggaran siluman? Makanya, dari temuan itu, kita mau buat e-budgeting. Itu saja yang kita lakukan,” tegas Basuki.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidang paripurna Selasa (24/2) besok untuk menggunakan hak angketnya terkait polemik APBD DKI ini. Sebelumnya, Kemdagri sudah meminta pemerintah DKI dan DPRD untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut secara internal. Sebabnya, masalah tersebut merupakan urusan rumah tangga daerah. [SuaraPembaruan/Beritasatu.com]
Selasa (25/02/2015) ada sidang Paripurna. Ini masih seputar internal DPRD untuk cari pendukung pro – kontra antar anggota DPRD dlm menggunakan hak interpelasinya ATAW dah pertempuran langsung DPRD vs Pemprov DKI?
Saya mah pengennya langsung aja DPRD vs Pemprov DKI, ditayangkan Live di TV, medsos (youtube dkk), supaya masyarakat jelas siapa yg bener-2 memperjuangkan & memperhatikan nasib rakyat… kalau sampe ga diijinkan tayang Live, cemen dah.