Ahok.Org – Anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 versi DPRD ternyata tidak hanya muncul dari salah satu dinas saja.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemotongan oleh DPRD pasca pengesahan sebesar 10 persen yang menghasilkan anggaran Rp 12,1 triliun tersebut, berasal dari hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal, kata Basuki, para kepala dinas tidak memasukkan item-item yang dimaksud. Dalam suatu kesempatan, Basuki menunjukkan anggaran-anggaran yang muncul di APBD versi DPRD untuk Dinas Pendidikan.
Ia mengatakan, nilai-nilai anggaran yang fantastis untuk kegiatan yang tidak perlu tidaklah masuk akal. Diantaranya, seperti pengadaan peralatan audio kelas sebesar Rp 4,5 miliar, pengadaan alat peraga pendidikan usia dini Rp 15 miliar, hingga pelatihan guru Rp 25 miliar.
“Ini yang dari versi DPRD, makanya saya tolak, tidak mau tanda tangan. Jadi yang model-model begini yang mau dimasukin. Ini yang saya bilang siluman,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/2).
Selain itu, lanjut dia, disebutkan pula biaya untuk pembinaan mencapai Rp 3,5 miliar, class room audio system SD Rp 5 miliar, pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) SMP Rp 6 miliar. Menurut Basuki, nilai-nilai tersebut sudah bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki sekolah.
Kondisi saat ini, banyak pula pembangunan sekolah yang sedang dilakukan mangkrak akibat belum cairnya APBD 2015. Basuki mengakui untuk mengatasi itu, tidak ada solusi yang bisa dilakukan.
“Kamu teruskan juga tidak ada solusi, jadi ya tunggu APBD? Selesai. Sekarang pertanyaannya, kenapa dulu juga terhenti di tengah jalan? Karena ya itu, banyak dipotong,” ujarnya.
Apalagi, katanya, 46 persen sekolah di Jakarta kondisinya berantakan karena di dalam anggaran dulu banyak diselipkan kegiatan atau barang-barang yang tidak perlu. Namun sekarang ini dengan sistem e-budgeting, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.
“Ini susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas tidak beli barang-barang seperti itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan tidak pantas,” katanya.
Basuki mengatakan, sejatinya, dulu oknum DPRD kerap menitipkan proyek mereka kepada para SKPD. Namun dengan sistem e-budgeting ini, maka titipan-titipan seperti itu tidak bisa dilakukan. Apalagi, Basuki juga sudah memperingatkan kepada anak buahnya, siapapun yang mengakomodasi pesanan DPRD, ia tidak akan segan-segan memecatnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
Ketika kepolisian,Kejagung Dan KPK lemah, kpd siapa kepercayaan penegakan hukum diserahkan. Presiden hrs segera bergerak!
Semua Partai perlu dana operasional, Pak Ahok nga punya partai, makanya PDIP juga akan ikut menggulingkan Pak Ahok, supaya dapat dana dari dana siluman. Inilah Politik busuk. DPRD hanya mengungkit Pak Ahok kasar, supaya tujuan korupsinya melalui dana titipan tidak diketahui. Pertanyaannya : Apakah Kejaksaan, Polisi juga mempunyai titipan di APBD ?
Kl PDIP lengserkan Pak Ahok, wagub PDIP jadi gubernur. Itu juga dualisme PDIP. Mendukung sekaligus menyingkirkan Pak Ahok, orang bersih dari korupsi.
pak ahok memang bersih.
tapi kenapa cuma pdip yg lu bahas? lu pasti orang busuk pks ya?
ngaco lo, kalo pak ahok lengser maka pak djarot jg lengser. Lu tau kenapa? karena status pak djarot adalah wagub pilihan pak ahok bukan melalui pilkada, jadi pak djarot tidak bisa naik menjadi gurbernur.
Jika pak ahok lengser maka akan ada pilkada DKI lagi.
bagaimana presiden bisa bantu gubernur dki? kerjaannya sendiri sj sdh kewalahan. jadinya gubernur dki seperti berjuang sendirian
Yang begini udah sampai ke daerah terpencil. Pejabatnya sma ajah. Contoh: ditempat ane masak ada puskesmas rawat jalan yang dapat USG yg harganya ratusan juta! yang make tu USG juga gak ada tuh…. Hahaha…….
Pertanyaannya: selain di korupsi , Anggaran siluman/anggaran fantastis tidak masuk akal/ item-item mengada-ada itu pesanan siapa saja ? akan mengalir kemana ? mau di gunakan untuk apa? Kalo belum di korupsi dan belum ada alat bukti pengkorupsiannya maka KPK,Jaksa, Polisi bisa bertindak apa? Penegak hukum itu butuh 4 alat bukti atau minimal 2 alat bukti baru bisa menangkap pelakunya.
Ahok the best… ayuk save ahok… biar para koruptor d penjara semua.. jadi d gedung dpr pasti sepi melompong
Pak Ahok, lanjutkan ketegasan dan keberanian bapak dalam memimpin DKI.
Moga DKI menjadi lebih baik, profesional, transparan tanpa ada “titipan proyek yg samar”.
Bravo & sukses pak Ahok & team Aparatur negara
Yg masukin data siluman itu yg harus ditangkap, masa Bareskrim dan Kejagung ga bisa ungkap ITU, INI kan pencegahan…KPK kan lagi koyo…
Itu Lutung…eh, Lulung & Muchtar terlibat juga deh?!
Kalo kejadiannya seperti ini, tentunya kondisi yg sangat mengerikan bagi kehidupan. Apakah ini juga terjadi di daerah2 lain..?? Apakah juga terjadi dengan APBN..? Lalu untuk apa kita ada pemilihan anggota DPR/D kalo kualitasnya seperti ini..?? Bersyukurlah bagi warga DKI yg memiliki pemimpin seperti Pak Ahok, tpi kasian juga terkesan beliau berjalan sendirian tiada teman untuk melawan para anggota Dhewan.
Pak Jokowi Indonesia bukan hanya DARURAT NARKOBA tetapi juga “DARURAT KORUPSI” Kapan Anda Mau Bertindak ? Ingat ANDA PRESIDEN RI bukan PRESIDEN PARTAI ! Teruslah Menunggu sampai semua Pendekar Keadilan MATI Baru Anda Mau Bertindak.
‘PRESIDEN JOKOWI DAN GUBERNUR DKI ,HARUS HATI HATI DENGAN PEMBUSUKAN ”
CHANGES NEED BOLD,SPEED AND ACTIONS
KE1.
PEMBUSUKAN DENGAN MEMAKZULKAN GUBERNUR DKI ,SEHINGGA JAKARTA ,GAGAL DIJADIKAN ROLE MODEL, DAN JUGA GUBERNUR AHOK SEBAGAI BAGIAN KEKUATAN PEMERINTAH MENJADI ROBOH
KE2.
PEMBUSUKAN DI KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI,DENGAN MENGADU DOMBA
KE3
PEMBUSUKAN DENGAN MEMECAHKAN KIH ,MELALUI ORANG ORANG PARTAI YG TIDAK PUAS KARENA TIDAK MENDAPAT JABATAN DENGAN MEMBAKAR PARTAINYA SENDIRI SEHINGGA KIH RAPUH DAN DUKUNGAN KE PEMERINTAH TERPECAH
KE4
PEMBUSUKAN YG MUNGKIN DILAKUKAN OLEH ESELON 1 DLL YG KIBLATNYA TIDAK KE PEMERINTAH DENGAN MENJERUMUSKAN PARA MENTERINYA
KE5.
PEMBUSUKAN YG DILAKUKAN DI BUMN OLEH OKNUM2 YG TIDAK BERKIBLAT KE PEMERINTAH
KE6.
PEMBUSUKAN DENGAN MENYEBARKAN ISSUE 2 YG MEMBUAT RAKYAT GELISAH
KE7
PEMBUSUKAN DENGAN MELAKUKAN SABOTAGE2 ,GANGGUAN KEAMANAN
KE8
PEMBUSUKAN DENGAN MEMBUAT PARA APARAT PENEGAK HUKUM SELALU KISRUH
KE7
PEMBUSUKAN UNTUK BERBENTURAN DENGAN DUNIA INTERNASIONAL
SARAN:
1.PEMERINTAH HRS MEMILIKI TEAM INTELIJEN INTERNAL ISTANA YG KUAT
2.APARAT PENEGAK HUKUM LENGKAP YG DAPAT BEKERJA CEPAT MEMPROSES PIHAK LAWAN POLITIK YG MELANGGAR HUKUM
CONTOH KASUS M TAUFIK YG MENGANCAM KETAU KPU
KARENA HAL INI TIDAK BERANI DIPROSES OLEH PEMERINTAHAN BAPAK ,MAKA BELIAU DAPAT MENEROR PEMPROV DKI SEUMUR HIDUP
PERLU DISADARI; KEKUATAN TERBESAR PEMERINTAHAN JOKOWI ADALAH PENEGAKAN HUKUM
PERLU DISADARI ; MENGALAHKAN LAWAN POLITIK DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM,KARENA LAWAN POLTIK BANYAK MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM.
MASALAHNYA:
PEMERINTAHAN JOKOWI PUNYA NYALI ATAU TIDAK
APAKAH MAU MEMPROSESNYA DENGAN CEPAT ATAU MAU DIANGGAP MASA LALU,KL DIANGGAP SELESAI MAKA SEMUA ORANG YG SALAH AKAN MENJADI LEBIH BERANI.
3.
PEMERINTAH PERLU MEMILIKI TEAM AHLI KOMUNIKASI,SEHINGGA MASALAH INTERNAL DI PEJABAT PEMERINTAH JANGAN TEREXPOSE KE MEDIA.
Awas:
1.Issue 2 LIAR
2.SABOTAGE2 LIAR
3.ADU DOMBA LIAR
“political combustion” being shown
klo bahasa jawa, pakai kata –
mbebeki
mbabaki
mboboki
alam paring sasmita
jebul nyata
titen titenana
apa wus waskita
(…..embuh….)
tadi pagi ngobrol dgn teman, yg lucu nya, dia berpendapat teguh, kalo RAPBD versi pak Ahok yg justru lebih tinggi 12T daripada versi DPRD,…saya sdh bantah bahwa justru yg diajukan pak Ahok, yg lebih rendah, yg diajukan DPRD yg banyak titipan siluman, sampe 12T….Jadi jelas, ada media media yg sengaja memutar balikan info, banyak info yg berisi fitnah yg disebar…Ini jk tidak segera di cegah, bisa menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Lama lama jadi apatis.
Untuk itu, kita jg bisa berperan, jk ada yg salah info, bantah dg tegas. Tunjukkan info yg lebih valid, contohnya web ini.
Sering2 menulis komen di portal berita, disitu biangnya fitnah juga…
Semoga Tuhan turun tangan, mencegah segala tipudaya manusia.
mohon di videokan rapat dgn dprd/mendagri…harus transparan!
E-Budgeting dan Renumerasi PNS berdasarkan TKD adalah janji kampanye Jokowi – JK. Sedangkan DKI adalah proyek percontohannya. Jikalau 2 hal tsb gagal, sudah habislah bangsa ini. Karena pembenahan yg utama untuk mencegah KKN adalah 2 E-Budgeting dan Renumerasi PNS.
E-Budgeting dan Renumerasi PNS adalah politik anggaran yg direncanakan oleh Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan KKN. Efek domino dari E-Budgeting dan Renumerasi PNS ini akan menstimulus pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia. Makanya Jokowi – JK optimis pertumbuhan ekonomi bisa 7% dalam 5 tahun pemerintahan.
Akhirnya terkuak semua.. cuma 1 agama yg paling tinggi di Indonesia, agama duit… yg namanya jhony simanjuntak maupun mohammad taufik sama2 menyembah duit… korupsi = kiamat
Hukum mati semua penjahat, semua koruptor dan semua pejabat yg jahat.
Bubarkan semua partai politik, DPR, MPR, DPRD, DPD, BPK dan beberapa lembaga tinggi negara karena hanya menghamburkan ribuan trilyun uang negara setiap tahun dg memperkaya diri sendiri, keluarga, golongan dan partai sendiri.
Lakukan merger atau penggabungan TNI, POLRI, KPK, Kejaksaan, Pengadilan, MK, MA agar menghemat ratusan trilyun uang negara dan agar aparat penegak hukum tidak saling bunuh, tidak saling menyingkirkan satu sama lain.
Lakukan merger atau penggabungan beberapa kota dan beberapa kabupaten menjadi satu daerah istimewa sehingga pemerataan pembangunan dan gelombang urbanisasi dapat dihilangkan.
Jadi nantinya Indonesia hanya mempunyai 50 daerah istimewa saja, tidak perlu lagi ada kota, tidak perlu lagi ada kabupaten… semuanya sama yaitu daerah istimewa yg dijabat oleh seorang gubernur jenderal.
Nantinya setiap penegak hukum ada di bawah gubernur jenderal.
Memang bukan hanya DKI, dari Lurah sampai pejabat negara dan Institusi apapun di Negeri ini belum siap untuk Jujur dan Transparan seperti Pak A Hok, makanya kalau ada Pejabat yang Bener pasti di Bully,bahkan Presiden sekalipun dan itulah Republik Indonesia ( entah sampai kapan? )
Coba tanya kenapa DPRD tdk mau di upload ke youtube Rapat paripurna dng Pemprov DKI tentang APBD? Apakah takut rakyat banyak tahu persoalan sebenarnya? Bila hak angket benar2 digelar minta DPRD upload ke youtube.
Hahahaha…… ketawa sampe sakit perut dengar berita sukses DPRD DKI untuk meng goalkan hak angket buat Ahok. Saya mengabaikan siapa yg benar dan siapa yg salah di kedua belah pihak. Tetapi menjatuhkan Ahok oleh anggota DPRD hanya usaha menggali kubur para anggota DPRD itu sendiri……percaya atau tidak…..
106 Anggota DPRD Jakarta “TIDAK MEWAKILI RAKYAT JAKARTA” Ayo kita tarik dukungan terhadap Anggota DPRD yang egois dan muka badak.
Sebelum kasus ini memanas beberapa hari lalu.. masih ada aja orang yg mencibir kinerja dan temuan ahok. Lutung#lulung sok pinter bicara pasal2. Gak tau tu muka terbuat dri apa.. seakan paling bener bicara d salah satu st tv busuk. ketika smua sudah mulai terkuak.. buktipun lengkap.. AMSIONG!!! merampok tahun ini dri apbd gatot..msh d tv yg sama.. ada jg yg ngakunya pengamat jkt.. begoo bangat!!! katanya serapan apbd terburuk slama 30 taon??? come on man!!! bukan terserap kale!!! terkorupsi… ampun dah…