Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah meminta Ketua Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) agar mempersiapkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Revisi dilakukan agar dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015 tak ada lagi.
“Saya sudah perintahkan. Tidak ada kompromi satu sen pun untuk memasukkan program yang Rp 12,1 triliun. Itu program enggak guna. Kita masih mau bangun sekolah lebih baik,” tegas Basuki di Balaikota, Jumat (6/3).
Mantan Bupati Belitung Timur ini optimistis RAPBD 2015 yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Kemendagri dapat dikabulkan. Pasalnya, Basuki menilai anggaran siluman yang muncul dalam APBD DKI 2015 tidak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di ibu kota.
“Kita tunggu surat Mendagri. Tanggal 13 Maret masuk, kami punya waktu tujuh hari untuk bahas lagi dengan Banggar (Badan Anggaran),” ujarnya.
Jika nantinya Banggar DPRD DKI menolak pembahasan hasil evaluasi APBD dari Mendagri, dikatakan Basuki, pihaknya akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD 2014.
“Kami akan ajukan pergub ke Mendagri. Nanti Mendagri akan menyeleksi langsung, bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Begitu diketok, jalan seperti biasa,” katanya.
Basuki pun tidak takut jika harus terus berselisih paham dengan DPRD DKI. Bahkan, meski hubungan dengan legislatif tidak sehat, ia tetap berniat maju dalam Pilgub DKI 2017 mendatang.
“Pertanyaannya gimana kalau (DPRD) dendam kesumat sampai 2016-2017? Ya sama. Dia kampanye saja mulai sekarang jangan pilih Ahok lagi. Kan 2017 ada pilkada langsung, kalau saya terpilih ya sama lagi sampai 2019 pemilu,” tandasnya. [Beritajakarta]
Bagus Pak. Mimpi Taufik, Lulung untuk kumpulin dana dari dana siluman harus diblock. Sebagai solusi, mungkin gaji DPRD DKI dinaikkan 30% atau setara sekitar 75-100jt per bulan, supaya kebutuhannya tercukupi, misalnya bisa sekolahin anaknya ke LN dll, kerja fokus. Gaji naik masih lebih kecil dari korupsi 12T. Imnbasnya setoran ke kas partai pada nyeret….Parpol DKI pada bokek.
Mereka(dprd) org2 serakah, uang dgn gaji seperti itu nggak cukup buat mereka.
Ahok sibuk kerja keras untuk kesejahteraan warga Jakarta, wakil rakyat sibuk cari jalan memperkaya diri….dari uang rakyat. Semoga Allah tetap memberi keadilan untuk rakyat Indonesia di Jakarta….Semoga wakil rakyat bener bener bekerja untuk rakyat bukan untuk kekayaan diri sendiri…. Lain kali pilihlah wakil rakyat yang tidak suka uang tapi suka melihat Jakarta maju, aman, indah, dan sejahtera. Bantu Ahok!
moderator ada salah dimana yah ? boleh infoin knp comment ane yg support pak ahok tidak di tampilkan,please biar ane lega, karena ane pendukung pak ahok yg ikhlas tanpa pamrih mohon diemail ke m_kholili@yahoo.com
tolong penggiat anti korupsi yg berdebat dgn anggota dprd di jaktv utk mendalami masalah dgn baik. apbd versi dprd itu dibahas sesudah paripurna ketuk palu,jadi sdh offside. sdgkan apbd versi pemprov itu sdh dibahas jauh2 hari dalam musrenbang ,kemudian di input ke e-budgeting dan diminta pengesahan ke paripurna dprd jadi versi pemprov sdh benar. oknum anggota dprd yg skrg periode 2015 mungkin merasa tdk kebagian waktu dibahas di musrenbang jdi mrk berusaha mendapat bagian
Kalau Pak Ahok cukup jantan dan ksatria seperti yang slalu bapak banggakan dan bersih, kenapa pak Ahok ajukan RAPBD DKI 2015 dalam bentuk format lama untuk dipakai dan dibahas bersama DPRD DKI ????????…..
.
Saya SANGAT PAHAM pemakaian format E-Budgeting untuk anggaran keuangan. Tapi format E-budgeting hanya efektif untuk internal use only, sedangkan untuk laporan keuangan ke publik atau kantor pajak negara, akan tetap menggunakan format lama yang baku. karnanya, pemda harus memasukkan hasil laporan format e-budgeting tsb kedalam bentuk format lama yang sudah baku tsb. Sebaliknya bila ada pemeriksaan / audit, maka mereka2 itu harus punya akses untuk mengecek langsung ke sistem komputer induk untuk VERIFIKASI DATA dalam format e-budgeting tsb.
.
Karna perusahaan tempat saya bekerja menggunakan format e-budgeting untuk operasional internal, maka laporan total format e-budgeting vs laporan total format lama yang baku akan selalu berbeda. untuk itu diperlukan adjustment di format lama yang baku untuk menerangkan kenapa laporan total format e-budgeting tidak matched dengan laporan format lama yang baku.
.
Di satu pihak, format e-budgeting ini banyak membantu untuk memonitor penggunaannya, tapi di pihak lain, sangat rapuh dan mudah untuk dimanipulasi angka2nya menggunakan kecanggihan teknologi. saya bukan orang komputer enginer, tapi ala bisa karna sering kutak katik format e-budgeting perusahaan TAHU & MAMPU untuk mengubah angka2 tsb dan memanipulasi data untuk kepentingan penggelapan dana. Makanya, format e-budgeting ini tidak bisa berdiri sendiri. harus ada program / sistem lain dibangun untuk check and recheck balance.
.
contoh sederhana: jumlah mobil yang lewat gerbang toll pembayaran di mesin pencatat elektronik, harus matched dengan jumlah kartu pembayaran toll yang di-scanned petugas penerima uang, juga jumlah uang yang disetor petugas jalan toll.
.
Sebaiknya pak Ahok kirimkan saja format APBD lama yang telah disetujui bersama antara pak Ahok dengan DPRD DKI – ke kemendagri, dan simpan format e-budgeting APBD tsb hanya untuk internal use pemda DKI tok. jadi tidak perlu kisruh berkepanjangan. begitu. salam.
disitulah kadang saya merasa sedih melihat orang begitu pintar tapi tidak ditempatnya atau orang pintar yang tidak beruntung.. hiks
yg dimaksud orang pintar itu ( org yg komen diatas ini )..
yang sabar ya. mungkin nasib baik belum datang. mungkin peruntungan ditahun ini lebih baik. keep semangat ya…
Anda salah,
1. format versi pemprov sudah dari e-budgeting dan soft-copy dalam bentuk pdf. Ini yang ditolak dprd karena tidak ada anggaran 12,7 yg dimau oleh dprd.
2. Kalau versi dprd masih dalam bentuk excel. Dalam versi excel ini, program2 unggulan pemprov disunat demi UPS sebesar 6 miliar/unit dengan cara angka-angkanya ditukar.
3. bayangkan puluhan ribu item kegiatan. bagaimana cara mengawasi? e-budgeting.
4. hasil e-budgeting ini yang harus disetujui bersama dprd dan tidak diutak-atik lagi.
5. dengan e-budgeting, setiap pns ketika mengajukan item/kegiatan sudah tercatat dalam sistem, sehingga mengurangi kecurangan.
Bung Jack, format RAPBD 2015 yang diserahkan ke DPRD DKI untuk dibahas hanyalah format dari pemprov DKI. Kalau sampai DPRD DKI peroleh format excel, tentunya format itu sudah hasil print-out saja. baik format e-budgeting ataupun format excel yang disekapati bersama tentu memperoleh tandatangan per lembar halaman baik oleh pihak pemprov DKI + DPRD DKI layaknya kita bikin perjanjian kerjasama di notaris. Nah… pertanyaannya sebagai rakyat DKI, kenapa bukan format APBD DKI 2015 yang telah dapat ttd dari kedua belah pihak yang dikirim pak Ahok ke Kemendagri ????… apakah ada yang disembunyikan pak Ahok ?
.
Kalau benar pembahasan APBD 2015 disepakati dalam format excel print-out, kenapa yang dikirim pak Ahok ke Kemendagri dalam format e-budgeting ? wajar sekali bila DPRD DKI merasa sangat dilecehkan dan difitnah pemprov DKI 🙂
.
Sekedar info, dimana2… di perusahaan2 besar manapun, tidak ada perusahaan menggunakan format e-budgeting untuk membuat laporan keuangan maupun budgeting, untuk memperoleh persetujuan dalam rapat direksi maupun rapat pemegang saham. tidak pernah. kenapa sekarang pak Ahok memaksakan format e-budgeting ke kemendagri ya ? aneh sekali bukan ?! 🙂
Kasian ane ngeliat si Grace ini. Nulis panjang lebar tapi kok gak bermutu ya, isinya cuma bullshit.
cmn Mendagri, Pemprov dan DPRD DKI saja yang tahu masalah ini, yg lain silakan di simak aja, kgk usah jadi pengamat tak jelas, yg pasti barang2 yg tak perlu di beli tak usah di loloskan anggarannya, lebih baik di alihkan ke pos yg membutuhkan dan dapat di selesaikan tuntas dalam 1 tahun anggaran, daripada seperti tahun lalu bangun sekolah mangkrak sampai skrg blom siap dibangun cmn tiang2 aja karena kurang dana anggaran
Kenapa nggak ditelusuri dulu SATU biji dari sekian UPS dan dicari keberadaan BARANGNYA , dan apa betul segitu harganya.
Masa ngeluarkan uang segitu gak ada BON PEMBELIAN nya, kalo rusak terus garansi nya minta ke siapa.
Itu baru UPS nggak selesai-selesai, 12T itu banyak banget, dan masi banyak selain UPS. Kapan bisa selesainya nih.
Kalo listrik naik turun kasi aja stabilizer…kalo listrik byar pet atau gak kuat(jeglek) yaa tambahin dayanya..kalo listrik sering ada pemadaman ya bliin genset yang gede…toh gak semua kelas pake komputer kan…toh gak semua kelas pake AC kan…pake ups kecil disetiap komputer gw rasa cukup koq…pas mati listrik ya buru2 dishutdown komputernya… buat ups aja miliaran…ckckck aneh…
Yang melaksanakan lelang tender proyek2 pemda DKI kan pihak anak buah Pak Ahok sendiri. kok bisa diterima perusahaan2 pemenang tender yang tidak kompeten itu ???… Kalau anak buah nga becus kerja, masak anggota DPRD yang dimaki2 dan dituding korupsi ? Ini yang ke-4 kalinya pak Ahok mengajukan APBD. mosok bukan lebih baik, malah semakin buruk performance kerjanya ?! 🙁
perjuangan masih panjang, pak Ahok jangan menyerah. Anda pantas jadi presiden untuk gantikan Jokowi yang memble ….
Bapak BTP Yth
Tolong diklarifikasi soal istri dan adik Bapak yang diisukan sedang memimpin rapat.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sebaiknya memperbaiki komunikasi politiknya. Menurut dia, ketegasan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata yang kasar.
“Untuk kejujuranya kita akui, benar tegas, tapi gunakan bahasa yang baik. Bukan bahasa preman,” ujar Irman di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Irman mengatakan, sebagai kepala daerah, Ahok harus mampu mengontrol diri terhadap amarahnya. Terlebih jika berhadapan dengan sesama pejabat daerah di DKI Jakarta, yaitu DPRD DKI Jakarta.
“Yang penting maksudnya tercapai. Tegas bukan berarti kasar, santun bukan berarti lemah,” kata Irman.
Ahok dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan amarah secara terbuka dalam memimpin Jakarta. Sikap Ahok itu salah satu hal yang dipermasalahkan anggota DPRD DKI.
Terakhir, sikap tersebut ditunjukkan Ahok menyikapi temuan adanya “anggaran siluman” pada APBD DKI Jakarta.
Ahok menduga DPRD DKI telah menyelipkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun dari draf APBD yang telah dibahas terakhir sehingga Ahok mengirimkan draf yang tidak memasukkan usulan anggaran dari DPRD.
Namun, Ahok merasa lebih santun dibandingkan anggota DPRD DKI. Alasannya, ia tidak pernah bicara dengan bahasa kasar. (kompas/9/3/15)
komunikasi politik
……ihik
umak-umik
jebul mlethik
ning nggladik
niku ora apik
uthak-uthik
piti mboten sithik
njegagik
pada nggregik
perlu dislentik
wus ora bocah cilik
men…diguyu pitik lan piyik