Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecolongan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Anggaran itu sudah masuk ke dalam RAPBD dan telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Basuki mengaku terbantu dengan adanya situs KawalAPBD.org.
Pembuat situs KawalAPBD.org, Ainun Najib, menemukan selisih anggaran sebesar Rp 10 triliun antara RAPBD DKI dan RAPBD versi DPRD DKI. Kemudian, anggaran sebesar Rp 2,1 triliun merupakan hasil kongkalikong antara DPRD dan oknum SKPD DKI.
“Ternyata Rp 2 triliun sudah sama oknum SKPD. Kami sudah ketemu pengadaan UPS (uninterruptible power supply) di dalam anggaran,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Senin (16/3/2015).
Basuki mengaku, pihaknya mudah melacak siapa saja oknum SKPD yang menyusupi anggaran siluman dengan sistem e-budgeting. Dari sistem itu, dapat diketahui anggaran diinput oleh siapa dan pada pukul berapa.
Dalam situs KawalAPBD.org, kata dia, diketahui DPRD DKI memotong anggaran sebanyak 10-15 persen.
“Semua di-crop (dipotong). Duitnya buat mengisi anggaran yang Rp 12,1 triliun itu. Jadi, apa bedanya APBD DKI yang dituduh DPRD tidak tahu-menahu tidak membahas dengan versi mereka? Tahunya cuma beda dua saja. Punya kami dikurangi 10-15 persen, duitnya buat masukin Rp 12,1 triliun. Itu saja,” kata Basuki.
Suami Veronica Tan itu mengatakan bakal membahas dokumen APBD hasil evaluasi Kemendagri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Jika DPRD bersikeras tetap memasukkan anggaran sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI, Basuki memastikan bakal menerbitkan peraturan gubernur (pergub).
Dengan demikian, Pemprov DKI bakal menggunakan pagu anggaran APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun atas izin Kemendagri. “Kalau mereka memaksa memasukkan Rp 12,1 triliun ke dalam komponen ini, saya tolak,” kata Basuki. [Kompas.com]
Mohon dicermati dengan bijak :
Sebagai pemimpin pengayom sekurang-kurangnya dia harus jujur, tegas, berani katakan “Ya atau Tidak” sesuai hati nurani, memperjuangkan Hak & Kewajiban masyarakat yg dipimpinnya tanpa membeda-bedakan satu dengan yg lainnya.
Terlepas dari kekurangan-2 yg dimilikinya sbg seorang manusia (pemarah, tdk etis, minoritas, dll) semua kekurangan itu tdk mengurangi hakikatnya sbg seorang pemimpin panutan selama orang ini sadar akan tgjwbnya sebagai seorang pemimpin pengayom.
Saya lihat tipe pemimpin pengayom ini ada pada sosok Bapak “Ahok” Basuki Tjahaya Purnama, Kepala Daerah / Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Apakah para pemimpin Kepala Daerah lainnya berani memperjuangkan Kebenaran, Hak & Kewajiban rakyatnya dari kezoliman yg ada? termasuk harus rela kehilangan posisi formalnya sbg Kepala Daerah jika itu sbg taruhannya?
kebanyakan masih tunduk pada kepentingan partai nya bro, maka nya andai ada partai baru, yg dengan berani deklarasikan kejujuran dan diisi oleh orang2 yg bisa kita lihat track record nya bagus. Rakyat pasti mendukung.
Ane tetap dukung #SAVEAHOK