"DPRD DKI Akan Diberi Pelatihan E-Budgeting"

Ahok.Org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan diberikan pelatihan bagaimana membaca dan mengawasi data anggaran yang dimasukkan ke dalam electronic budgeting (e-budgeting). Namun, anggota dewan tidak diberikan passworduntuk mengubah data yang sudah dimasukkan, melainkan hanya untuk membaca dan mengawasi apakah data yang dimasukkan telah sesuai dengan hasil pembahasan anggaran dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada anggota dewan untuk membaca dan melihat data-data anggaran yang diinput ke dalam e-budgeting.

“Nanti kita kasih training,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (19/3).

Pelatihan yang diberikan kepada anggota dewan hanya untuk bisa melihat data-data yang telah dimasukkan ke dalam e-budgeting. Diharapkan Basuki, dengan pelatihan tersebut, pemasukkan data anggaran ke dalam sistem e-budgeting dapat diawasi bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif.

Kalau pun nanti masih juga kecolongan dengan ditemukannya anggaran siluman dalam e-budgeting, maka Basuki menegaskan anggaran siluman itu akan dihapuskan saat penyusunan APBD Perubahan DKI 2015.

“Kalau sampai kecolongan pun kita tutup di APBD Perubahan DKI 2015,” ujarnya.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, setelah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan mengenai e-budgeting, dia merasa penerapan e-budgeting cukup baik untuk menjaga transparansi anggaran daerah.

Kendati demikian, dia mengusulkan kepada Basuki agar seluruh anggota dewan diberikan pelatihan mengenai e-budgeting. Mengingat hampir seluruh anggota dewan tidak mengetahui cara menggunakan e-budgeting.

“Setelah mendengar penjelasan ini, saya rasa cukup baik. Tinggal nanti mungkin ada pembicaraan atau diskusi lebih lanjut tentang bagaimana teknis ‎menggunakan e-budgeting. DPRD belum dapat penjelasan bagaimana sih menggunakan itu. Dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana me-lock, mengoperasikannya. Mungkin juga nanti perlu kasih training sehingga kita pun tahu. Ini satu kegembiraan juga bagi kami,” jelas Bestari.

Mengenai keterbatasan akses e-budgeting, Bestari menegaskan akan melihat dari hasil training yang akan diberikan Pemprov DKI kepada DPRD DKI. Pastinya, dewan mendukung adanya APBD DKI 2015. Kalau perseteruan yang terjadi belakangan ini, menurutnya suatu hal yang biasa dalam sebuah perjalanan roda pemerintahan.

Bahkan dia menggambarkan perseteruan antaran Pemprov DKI dengan DPRD DKI sebagai pertengkaran suami istri untuk menuju kebaikan dalam hubungan rumah tangga.

“Gubernur dengan DPRD DKI sebetulnya suami istri. Kalau tengkar-tengkar dikit itu biasa, yang menuju kebaikan saja. Nanti kita lihat sampai di mana yang dapat dilakukan DPRD DKI terhadap e-budgeting,” ungkapnya. [Beritasatu.com]