Ahok.Org – Peraturan Daerah (Perda) untuk APBD DKI 2015 batal terealisasi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mesti menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggunaan pagu ABPD 2014. Ahok pun masih optimis dengan adanya Pergub ini.
“Bagi saya Pergub tak masalah, toh undang-undang menjamin semua kegiatan di DKI harus jalan. Ini sudah dijamin juga oleh Kemendagri,” kata Ahok di Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Ahok mengklaim kalau Presiden Joko Widodo senang terhadap Pergub ini. Pasalnya, Pergub APBD 2014 merupakan yang pertama di Indonesia. Ia juga mengisyaratkan akan tetap menerapkan sistem e-budgeting dalam penggunaan APBD 2014.
“Bersyukur Pak Presiden juga senang, ini jadi preseden pertama di Indonesia. Bahwa ini diawasi langsung oleh presiden lewat Kemendagri. Nanti pasword untuk lock saya kasih ke presiden dan kepada Dirjen,” sebutnya.
Lantas, ditanya apa efek penggunaan pagu APBD 2014, Ahok menjawab santai. Ia menyebut masyarakat belum merasakan efeknya.
“Cuma efeknya begini, kalau pajak bertambah banyak, sampai menjadi Rp 70 triliun atau Rp 100 triliun, kita tetap tidak bisa pakai uang lebih pajak itu,” tutur mantan Bupati Belitung Timur itu. [Detikcom]
PAK GUBERNUR BASUKI DAN PRESIDEN JOKOWI YTH:
PERCAYA ATAU TIDAK ?
MODUS ,ISSUE TRAKTOR YG DITARIK KEMBALI DAN KASUS RAPAT KOTA TUA DENGAN ISTRI WAGUB .MODUSNYA MIRIP
HABIS KEJADIAN BAPAK ISTRI WAGUB MAU DI ANGKET OLEH DPRD
KALAU KASUS TRAKTOR ,MENTAN MAU DIPANGGIL OLEH KOMISI IV
JADI PAK PRESIDEN DAN BAPAK DIANGGAP SI ANAK KEMBAR ATAU ADIK KAKAK, JADI KEDUANYA MAU DIHANTAM ,DISERANG?
OLEH SEBAB ITU KEDEPAN ,NEXTNYA
GUBERNUR HARUS MEMILIKI BIG(BADAN INTELIJEN GUBRNUR,GABUNGAN SEMUA UNSUR DAN STAF AHLI YG DIPERCAYA DAN PROFESSIONAL + + PAK PRESIDEN MEMILIKI BIP(BADAN INTELIJEN PRESIDEN )
JADI SEMUA USULAN YG SERASA MADU ,SEINDAH REMBULAN, DIBERIKAN KE BIG DAN BIP DULU UNTUK DIIINVESTIGASI SECARA INTELIJEN >
A.SIAPA PENGUSULNYA ?
B.PENGUSUL TUJUANNYA APA?
C.KIBLATNYA PENYUSUL KEMANA?
D.TRACK RECORD PENGUSULNYA
E.KOMUNIKASI NYA
F.TARGETNYA DIMANA ?
G.LOKASINYA ,PETA POLITIKNYA BAGAIMANA?
H.KEMUNGKINAN KEMUNGKINANNYA APA SAJA ?
I.PROSES PENGUSULANNYA BAGAIMANA?
J.BODY LANGGUAGENYA ?
K.VIDEONYA JANGAN SAMPAI TERHAPUS
L.ETIMOLOGY YANG DIGUNAKAN BAGAIMANA ?
SEBAGAI CONTOH :
KASUS ISSUE TRAKTOR PONOROGO SPTNYA PEMERINTAH DIJEBAK ,KARENA :
A.KADISNYA PERNAH KENA KASUS KORUPSI BIBIT TANAMAN
B.DAERAH TERSEBUT DIKUASAI KMP?
C.INI URUSAN DENGAN KEMENTAN ,EX MENTERINYA PKS ,KOALISI KMP?
DIRJEN DIREJANNYA SEPERTINYA BELUM DIGANTI
PERLU DICATAT SEPERTINYA : PKS ADALAH PARTAI YG PALING RAPIH DAN SOLID ORGANISASINYA SAMPAI KE TINGKAT PALING BAWAH
D.YANG PANGGIL KOMISI IV JUGA ,KMP?
E.PENGGUNAAN ETIMOLOGY KADISNYA JUGA PERLU DIPERTANYAKAN?
KEDEPAN HARUS EXTRA HATI HATI
ISTILAHNYA SEMUA PROGRAM HARUS DI SCREENING DULU OLEH INTELIJEN
KALAU ADA NIAT BUSUK ,MAKA JUGA HARUS DITINDAK LANJUTI ,MALAH DIBALIK MEREKA YG DIJEBAK
SERANGAN KEPADA GUBERNUR DAN PRESIDEN AKAN TERUS BERLANGSUNG DARI SEGALA ARAH,TIDAK PERLU KHAWATIR, YG PENTING HATI HATI DAN CERDAS MENGATASINYA
“Pakai APBD 2014, Basuki Tetap Optimis”
Memang pak Ahok harus optimis karena dengan hal ini menunjukkan satu kemajuan juga bagi team DKI-nya pak Ahok. Bandingkan dengan gubernur sebelumnya. Gaji2 PNS bisa naik dengan anggaran 2014-nya, ini hal yg positip. Harapanku supaya pak presiden meresmikan dan memproklamasikan E-Budgetting ala DKI untuk semua propinsi NKRI dgn mengeluarkan kepres untuk menguatkan system tsb secara hukum. Dan jangan lupa untuk memberlakukan surat pernyataan integritas yg berisikan hukuman langsung denda/ penyitaan harta benda seseorang (siapa saja, baik wakil rakyat maupun pegawai2 lainnya)termasuk presidennya bila ternyata melanggar janjinya sendiri. Juga menghukum wakil2 rakyat yg tidak memiliki NPWP karena mereka2 ini contoh buat rakyatnya NKRI.
Yg perlu dicatat : KETUA DPRD dari PDIP adalah PENGECUT BESAR, Pak Prasetio Edi Marsudi, krn tidak hadir disaat yg TERPENTING. NGOMONG BESAR doang, takut sama LULUNG dan TAUFIK. Berarti PRAS ini ketua BONEKA kerbau, disetir sama Taufik sama Lulung
Pak Ahok, saya baca dari koran Merdeka, berikut kutipannya untuk referensi Bapak:
#Gunakan e-budgeting, Ahok bisa dimasukkan ke dalam jeruji besi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) tetap menerapkan sistem e-budgeting dalam upaya transparansi penggunaan anggaran. Namun, langkah ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena e-budgeting belum memiliki payung hukum.
Pengamat Keuangan Daerah Dadan Suharmawijaya mengatakan, e-budgeting justru bisa menyebabkan Ahok masuk ke dalam jeruji besi. Belum adanya payung hukum e-budgeting bisa menjadi bumerang jika mantan Bupati Belitung Timur ini melakukan kesalahan dalam penerapannya.
“Dalam titik tertentu e-budgeting justru malah membuat orang terpenjara. Karena belum ada landasan hukum, jadi e-budgeting ini masih sebatas inovasi. Kalau tidak hati-hati berujung kriminalisasi,” ungkapnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).
Dia mencontohkan terobosan yang pernah dilakukan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang melakukan inovasi dalam kasus Payment Gateway. Kini, Deny sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri.
“Seperti kasus, Wamenkum HAM, bikin inovasi belum ada regulasi, akhirnya ya dikriminalisasi,” tutup Dadan.(merdeka/21/3/15)
Kl gak salah ITU berita uda sy koment. ITU pengamat Sgt bodoh. Krn membandingkan kasus wamenkumham yg payment gate dgn e budgeting. E budget ing ini hanya sebatas membantu merapikan semua yg mau di anggarkan. Bukan suatu transaksi yg di formalkan. Sdgkan yg dilakukan si indra kan jelas berlawanan dgn hukum perbankan. Dimana dia melakukan transaksi keuangan secara formal tetapi TDK punya otoritas Dari pihak bank terutama Dari BI. Krn semua transaksi keuangan yg secara formal harus ada persetujuan BI Dan hrs msk dalam OJK.
ITU pengamat miara bego nya.
Risma (walikota Surabaya) mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.
“Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya,” jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).
Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. “Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya,” tutup Risma.
AHOK HARUS BELAJAR SAMA BU RISMA…bermain politik cantik tapi idealisme tetap terjaga….
Jujur dan bersih itu penting…tapi kalo komunikasi politiknya bloon yg susah masyarakat Jakarta krn program pembangunan engga jalan sesuai harapan masyarakat Jakarta…makan tuh ribut2 ngoceh terus…
jangan kritik doang ZIFFF
ente NYALON jadi DKI 1 dong
kayak ente HEBAT AJA
ZIFF, ente kebanyakan makan mie ya? otak ente isinya plastik semua kayaknya. masa berpaut sama pendapat Bu Risma yang notabene-nya tidak handle jakarta.
mesen sate masa sama tukang bakso?
statement ente juga ambigu “bermain politik cantik tapi idelisme tetap terjaga”. hati-hati itu bisa jadi bumerang buat ente ataupun Bu Risma yang di elu-elukan. saran ane, banyakin minum susu yang mengandung DHA biar otak ente jalan. kebanyakan minum susu pletokan + mie sih.
@ziff…..
1. Sapa bilang program pembangunan ga jalan? Selisih Pergub sm APBD 2015 cuma rp.180 M, ga ada artinya. Malahan anggaran semua adalah untuk rakyat. Yg pasti siluman Rp.12,1 T ga jadi melayang dan DPRD ga bs nitip pokir2 siluman… Paham ga Bro?
2. Inti permasalahan DPRD vs Ahok bukan mslh teknis e-budgetingnya. Tapi karena e-budgeting akhirnya program siluman jd ketauan, begalnya DPRD. Ngotot pengennya Rp.12,1 T tetep ada pdhl di e-budgeting ga ada. Krn ketauan maling, kepalang tanggung akhirnya bikin macam-2 alasan untuk menutup malu, mempolitisir hak angket yg sebenarnya adalah kedok/topeng menutup kemaluan DPRD…. Ahok ga mau kompromi kalo melegalkan uang rakyat di acc untk dibegal oknum DPRD, makanya segala cara ditempuh DPRD buat menjegal APBD 2015. Beda sama kasus bu Risma. DKI terang-2 an ada perang antara penyelamat hak rakyat vs Begal hak rakyat. Sekali lagi Paham ga Bro?
tolong perda aja yang diterbitkan Pak. Itu juga Angket tidak ada kejelasan bagaimana hasilnya. padahal yang ditunggu-tunggu justru itu. Biar semua pemain di DPRD terungkap ketika Pak Ahok dipanggil. MAJU TERUS PAK AHOK!!
THERE’S NO PLACE FOR CORRUPTOR IN JAKARTA!
Penerapan E-Budgeting sudah paling benar untuk DKI. tidak ada lagi tangan usil yang dapat merugikan sejuta jiwa.
sesuatu yang baik akan menjadi contoh bagi yang baik. semoga provinsi lain-nya menerapkan hal yang sama.
Amin untuk Indonesia Maju