Ahok.Org – DPRD DKI memutuskan menyerahkan persoalan APBD kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akhirnya, Basuki akan menggunakan pergub untuk memakai APBD 2014 pada tahun ini.
Lantas, adakah dampak pemakaian APBD 2014?
“Tidak ada efeknya buat masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut, saat ditemui di sela blusukannya di Pintu Air Karet, Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Dampak itu hanya ada di penggunaan pendapatan dari pajak. Menurut Ahok, apabila pajak bertambah menjadi Rp 70 triliun hingga Rp 100 triliun, maka DKI tak dapat menggunakan uang lebih dari pajak tersebut.
“Kita tetap tidak bisa pakai uang lebih pajak itu. Hanya terkunci Rp 72 trilun yang tahun 2014,” ujar Ahok.
Ahok menjelaskan, kelebihan pendapatan dari pajak itu harus disimpan. “Simpan terus sampai, kalau saya tidak terpilih, mudah-mudahan gubernur yang baru kalau mau kerja sama, ya kerja sama saja. Kalau gubernur yang baru jujur, ya tetap bertahan, sampai 2019,” ujar Ahok.
Ahok menambahkan, meskipun menggunakan APBD 2014, dana yang ada bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan program tahun ini. Penggunaan APBD 2014 bukan berarti program tahun lalu kemudian digunakan lagi tahun ini.
“Jadi bukan berarti kalau program tahun lalu (misalnya) saya bikin sheet pile Rp 10 triliun, lalu tahun ini masih sheet pile lagi. Enggak. Kita bebas pakai mana saja. Selama jumlahnya, tidak melebihi yang 2014,” ujar Ahok.
Ahok juga menegaskan, tunjangan kinerja daerah (TKD) juga tidak bakal terganggu. “Sama semua, semua berjalan. Itu mereka cuma nakut-nakutin saja. Supaya PNS berontak lawan saya. Ini kan politik VOC Belanda,” ujar Ahok. [Kompas.com]
Memang MENTAL INLANDER Pak Bas, dprd itu padahal 70 tahun merdeka. Jurus2 mereka kan jurus2 kaum kolonial, itulah!
Btw. di foto seperti ini Pak Basuki pestinya sedang dalam strukturnya bisa-bisanya Pak Gusman terhormat itu berkata (primetiem metrotv!),Gubernur itu harus mengayomi rakyatnya nah ini apa, dari sekian banyak contoh. Ini inlader juga mentalnya! Ini birokrat2 apa yah sudh dibilang revolusi mental nekad makar kepada presidennya!! Sadar Pak Gusman Pak Pras!!!
Pak Gubernur,apa ada efeknya dgn kita cpns yg seharusnya sebelum 2 tahun prajab?bagaimana dgn hak kita dan rencana prajab tahun ini?semua gerakan pak Gubernur yg menuju kebaikan insyaAllah didukung,tp kita cpns jg punya kekhawatiran,at least mengenai prajab..terimakasih..
maklumlah 350tahun++ belajar makan uang suap dari belanda sampai jadi tuan tanah dimana2 jadi terbawa ke masa reformasi, org sudah mendarah daging, disuruh wakilin rakyat eh malah menjajah rakyat yang dikerjakannya, rata2 di dprd setiap wilayah cmn ada 1-5 aja yg bersih total yg lain mah ikut bermain atau pura2 tak tahu
Pak Ahok, saya ambil kutipan dan nonton di JakTV , apakah ini contoh sebuah politik provokasi ?
#Dalam sebuah wawancara di TV, Ketua Umum Forum Pemuda Betawi (FPB) Rachmat HS secara emosional menyemprot Ahok dengan berbagai kalimat dan minta masyarakat jangan menganggap Ahok seperti pahlawan sehingga membenarkan gaya Ahok termasuk bicara kotor, apalagi soal dana siluman katanya bisa saja berakhir damai. Rachmat juga mengancam Ahok harus hati-hati kasus bus karatan akan menyeret Ahok. https://www.youtube.com/watch?v=-xuHWRNKIVQ
Jujur dan bersih itu penting…tapi kalo komunikasi politiknya bloon yg susah masyarakat Jakarta krn program pembangunan engga jalan sesuai harapan masyarakat Jakarta…makan tuh ribut2 ngoceh terus…
Risma (walikota Surabaya) mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.
“Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya,” jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).
Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. “Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya,” tutup Risma.
AHOK HARUS BELAJAR SAMA BU RISMA…bermain politik cantik tapi idealisme tetap terjaga….
@ziff…..
1. Sapa bilang program pembangunan ga jalan? Selisih Pergub sm APBD 2015 cuma rp.180 M, ga ada artinya. Malahan anggaran semua adalah untuk rakyat. Yg pasti siluman Rp.12,1 T ga jadi melayang dan DPRD ga bs nitip pokir2 siluman… Paham ga Bro?
2. Inti permasalahan DPRD vs Ahok bukan mslh teknis e-budgetingnya. Tapi karena e-budgeting akhirnya program siluman jd ketauan, begalnya DPRD. Ngotot pengennya Rp.12,1 T tetep ada pdhl di e-budgeting ga ada. Krn ketauan maling, kepalang tanggung akhirnya bikin macam-2 alasan untuk menutup malu, mempolitisir hak angket yg sebenarnya adalah kedok/topeng menutup kemaluan DPRD…. Ahok ga mau kompromi kalo melegalkan uang rakyat di acc untk dibegal oknum DPRD, makanya segala cara ditempuh DPRD buat menjegal APBD 2015. Beda sama kasus bu Risma. DKI terang-2 an ada perang antara penyelamat hak rakyat vs Begal hak rakyat. Sekali lagi Paham ga Bro?
Mulutmu harimaumu.
Hati-hati, pak. 🙂
Jangan sampai terpeleset gara-gara omongan sendiri.
Hmmm…penjajahan belanda sungguh tragis. Warisan bangunan belanda sudah hampir punah, bahasa belada tidak ada yg tersisa, pendidikan belanda tinggal cerita, keturunan belanda sudah tidak ada… Yang terus bertahan dan mengakar adalah budaya VOC yaitu memecahbelah bangsa ini. Cara ini masih ampuh dilakukan dari jaman sebelum kemerdekaan, order baru dan sampai saat ini.