Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan kunjungannya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Senin (23/3/2015) siang. Dia juga menceritakan soal kekisruhan APBD 2015.
Basuki mengaku memberi penjelasan perihal berbagai kelemahan jika DKI menggunakan pergub APBD-P 2014. Penggunaan anggaran tahun lalu ini merupakan yang kali pertama terjadi di Indonesia.
“Alasan saya yang paling sederhana, contohnya pemasangan terminal parkir elektronik (alat meteran parkir), kalau di seluruh Jakarta bisa dipasang (alat meteran parkir) bisa dapat (pendapatan asli daerah) sampai Rp 1 triliun, uang itu bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Jadi, ada kelemahan kalau DKI pakai pergub,” kata Basuki di Balai Kota seusai bertemu JK.
Selain itu, April ini, DKI bakal mengoptimalkan pajak online. Pajak reklame iklan juga akan meningkat. Pendapatannya, lanjut Basuki, pasti terus melonjak tinggi.
Dampaknya, karena DKI menggunakan pergub APBD-P 2014, berdasarkan aturan, pihaknya tidak dapat menggunakan pendapatan tersebut. Semua pendapatan yang melebihi pagu anggaran tidak dapat digunakan hingga terbit perda APBD.
“Tapi, kalau memang jadinya pergub, saya enggak masalah juga karena belanja barang dan jasanya bersih. Enggak ada mark up. Sayang saja sebenarnya kalau enggak perda,” kata Basuki.
Masih dalam pertemuan itu, Kalla mengatakan, pemerintah pusat berbeda dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi harus selalu dapat membina komunikasi baik dengan mitra setingkatnya, DPRD.
“Pak Wapres takut (kisruh DKI dan DPRD) jadi preseden buruk. Nanti malah bakalan kayak dulu, DPRD bakalan enggak ada fungsinya. Yang ada Mendagri, Presiden, Kepala Daerah itu kan jelek juga karena kita kan juga mau demokrasi. Saya bilang, ‘Oke saja sih, Pak.’ Makanya, Pak Wapres mau panggil Ketua dan Wakil Ketua DPRD,” kata Basuki. [Kompas.com]
–
JK Ingin APBD DKI 2015 Pakai Perda, Ahok: Ini The Power of Wapres
Gubernur DKI Basuki T Purnama bertemu Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pertemuan ini digagas JK melihat situasi politik antara DPRD dan Ahok yang tak kunjung selesai.
“Pak Wapres nanya ke saya mau nggak kalau pakai Perda? Saya bilang mau dong. Alasan saya sederhana (jalan-red) Sabang saja waktu kita belum pasang terminal parkir elektronik penghasilannya berapa? Sekarang lebih besar. Kalau seluruh Jakarta bisa dipasang setengahnya, (pendapatan daerah) bisa sampai Rp 1 triliun, bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Jadi ada kelemahan kalau pakai Pergub,” kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/3/2015).
Pemanggilan ini karena JK merasa harus turun tangan menyelesaikan kisruh di pemerintahan Jakarta. Pasalnya, jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan jadi presiden yang buruk untuk pemerintah lainnya.
“Wapres bilang, daerah kan beda dengan RI. Daerah kan kita satu kotak DPRD dan Pemprov DKI. Takut jadi preseden buruk. Nanti bakalan kayak dulu, DPRD bakalan nggak ada fungsinya. Saya bilang kalau saya sih oke aja, Pak,” ucapnya.
Pertemuan itu baru direncanakan pagi tadi saat JK menelepon Ahok. Ahok pun meluangkan waktu dan akhirnya pertemuan itu digagas.
Pada JK, Ahok menjelaskan duduk masalah persoalan APBD dengan DPRD DKI. Ia juga mengklarifikasi saat JK menanyakan kabar bahwa dialah yang tak menginginkan Perda dikeluarkan.
Menurutnya, JK menggagas pertemuan dengan Ahok dan DPRD DKI agar yang dikeluarkan adalah Perda. Sambil berseloroh, dia mengatakan jika sampai DPRD setuju mengeluarkan Perda, maka ini adalah kekuatan seorang Wapres.
“Ini the power of Wapres, Plt presiden (karena Jokowi ke Jepang). Nggaklah. Beliau orang tua yang baik. Beliau mikir, kamu ngapain sih ngurusin dan ribut terus,” pungkas sambil tertawa. [Detikcom]
