"Siapa yang Dipanggil Bareskrim, Dia yang Jahat"

6
104

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama enggan menunjuk langsung anggota DPRD yang terbukti bermain anggaran maupun menyelipkan dana pokok pikiran (pokir).

Hal ini untuk menjawab tantangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang meminta Basuki untuk menunjuk satu orang yang disebut sebagai maling. Sehingga tidak terkesan menuduh semua anggota dewan sebagai maling.

“Kalau saya pakai oknum DPRD, dia (Prasetio) marah,” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/3/2015).

Basuki menyerahkan hal ini kepada pihak berwenang. Menurut dia, hukum yang akan membuktikan soal anggota DPRD yang terbukti “bermain” anggaran. Terlebih, Bareskrim Mabes Polri akan memanggil anggota DPRD terkait kasus pengadaan perangkat UPS (uninterrruptible power supply) tahun 2014. Di APBD-Perubahan 2014, sekolah-sekolah di Jakarta dianggarkan pengadaan UPS dengan nilai fantastis Rp 5,8 miliar tiap sekolah.

“Nanti saya nunjuk siapa yang jahat dari (anggota DPRD) siapa yang dipanggil Bareskrim. (Anggota) DPRD yang dipanggil Bareskrim, dialah yang jahat,” kata Basuki.

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS berawal dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. Laporan BPKP DKI menyebutkan, ada indikasi korupsi senilai Rp 300 miliar dari pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Kerugian negara diprediksi Rp 50 miliar atas pengadaan alat-alat tersebut.

Awalnya, kasus tersebut ditangani penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, atas alasan keharmonisan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah antara Polda Metro Jaya dengan DPRD DKI, perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. [Kompas.com]

6 COMMENTS

  1. PakGub selesaikan dengan cepat siapa oknum skpd dan dprd yang terlibat jangan segera segera segera saja, sehingga masalah bisa diselesaikan, dan bicaralah tema lain!!
    Mengapa KPK tidak menyelesaikan audit yg diminta, mengapa lambat sekali sekarang mengurus BG kurang dari seminggu selesai, ini bagaimana? Tanya Pak Yohan. KPK yg paling ahli utk mengevaluasi semuanya ini.

  2. andai saja AS sama BW masih di KPK, seminggu dari laporan pak ahok sudah selesai penyidikan, langsung ciduk tersangka …
    hhhhmmmmm, ini kasus korupsi bosss, serahkan sama ahlinya, lumpuhnya KPK-ku …. miris dengan revolusi mental yang digembor-gemborkan
    ga yakin bisa nyeret DPRD sekalipun yg nangani bareskrim, coba kita tonton bersama apa yg bisa dilakukan bareskrim yg sudah kasat mata jelas-jelas korup gitu, proses nego kah ? nyeret 5 anggota DPRD saja dah bagus, ini paling lepas semua … padahal yg nitip dan bermain 50% : 50% ,
    KPK-ku mana ?????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here