Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan langsung percaya jika ada pekerja harian lepas (PHL) yang mengklaim belum diberi gaji. Pasalnya, menurut dia, banyak pihak yang mengaku-ngaku sebagai PHL. Seperti contohnya pada permasalahan PHL Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja di pintu air.
“Masih ingat enggak dulu mereka pada ribut bilang enggak gajian. Memang ada (PHL) yang asli belum dibayar gaji, tapi banyak juga (PHL) yang palsu. Kemudian saya minta Dinas PU kasih saya nama-nama PHL, nomor HP, dan mereka kerja di mana saja,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
“Nah sekarang PHL Monas teriak-teriak dia enggak gajian segala macam. Pertanyaan saya, ini benar pegawai enggak? Karena juga banyak mandor yang mulai ribut-ribut karena pembagian rezeki tidak merata,” lanjut Basuki.
Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk mendata PHL-PHL yang bekerja. Seluruh PHL itu digaji dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI dan dengan sistem transfer. Sebab, jika tidak menggunakan sistem transfer non tunai, SKPD kerap melakukan penipuan. Seperti misalnya di Dinas Kebersihan, ada oknum SKPD yang mengatakan jumlah PHL hingga 20.000 orang. Ternyata setelah diselidiki, hanya ada 10.000 PHL.
“Berarti selama ini ada penipuan dong, gila kan. Tapi sistem transfer, mereka masih pintar juga. Semua orang dicomot dan ditawarin jadi pegawai DKI. Jadi kartu ATM-nya dipegangin (oknum SKPD) pinjem nama PHL nah si oknum SKPD ini seolah-olah menjadi PHL DKI. Otomatis kamu yang terima duit baru dikasih ke PHL. Pas dikasih ke PHL juga dikasihnya setengah (dari nilai UMP) alasannya PHL itu enggak kerja, makanya cuma dapat setengah gaji,” kata Basuki kesal.
Basuki meminta Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan UPT Monas untuk membagi PHL ke beberapa titik. Sehingga akan lebih memudahkan pendataan PHL. Dia juga lebih mudah menyelidiki jika ada kasus keterlambatan pembayaran gaji.
Di kawasan Monas yang luasnya 70 hektar, UPT Monas harus dapat menggambarkan titik atau radius ini, PHL mana yang bekerja dan bertanggung jawab. Kemudian UPT Monas akan mendata identitas PHL lengkap dengan nomor HP dan rekening bank.
“Nanti akan ketahuan (PHL) mana yang palsu. Jadi ini tuh sama kayak maling teriak maling di Jakarta, itu juga yang terjadi dengan DPRD. Mereka yang malsuin RAPBD kok tiba-tiba bilang saya yang malsuin (RAPBD). Jadi Jakarta enggak heran, orang DPRD aja gitu kelakuannya, apalagi orang-orang di bawah, sudah biasa itu,” kata Basuki. [Kompas.com]
kapan mau bangun penjara pak…yg bener2 ketat…..ayo dibangun.
pak ahok itu lurah semua di ajarin lagi buat make crop kok pada liat qlue
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran. Adapun pembayaran menggunakan anggaran mendahului.
Sedikitnya ada 158 kantor pemerintahan dan sekolah tidak mendapat aliran listrik. Sebab, tagihan listrik selama tiga bulan, yakni Januari-Maret belum dibayar DKI.
Padahal, pembayaran listrik, telepon, air, internet, dan gaji pegawai bisa menggunakan anggaran mendahului sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cair.
“Hari ini saya sudah suruh (BPKAD). Saya bilang gini (ke Heru), pisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal 1,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
Dia meyakini PLN sudah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan. Sehingga nantinya tiap awal bulan, PLN dengan mudah langsung memotong dari anggaran yang ada. [Baca: Soal Tunggakan Listrik Miliaran Rupiah, Pejabat DKI Saling Tuding]
Hal ini, kata Basuki, akan mempermudah proses pembayaran. Tidak lagi harus melalui proses berbelit, mulai dari pengajuan oleh SKPD terkait hingga proses pencairan oleh BPKAD.
“Soal kuitansinya segala macam menyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagipula PLN ini kan bukan punya swasta tetapi punya pemerintah,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Jadi, menurut dia, lebih baik BPKAD mempersiapkan pergub penerapan sistem autodebet dalam pembayaran rutin yang menggunakan anggaran mendahului.
Lagipula, DKI memiliki uang untuk dibayar tiap bulannya. “Yang ribet kan kalau auto debet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tetapi kagak mau bayar kan konyol saja,” ucapnya.
“Ini hari ini saya sudah suruh Pak Heru untuk urus dari BPKAD supaya cepat selesai. Aneh aja gitu, suka lihat orang susah, bukan duit dia juga gitu lho, ini kan duit pemerintah,” kata Basuki.
“Saya sering buka Qlue di sini,” kata Maiyanti sembari menunjukkan smartphone miliknya itu.
“Jadi, memang Pak RT itu bermasalah dari dulu. Pas staf saya ngajarin gimana pakai Qlue, dia langsung bikin 392 aduan yang enggak terlalu penting dari bulan Maret sampai sekarang. Bayangkan bisa sampai sebanyak itu,” ucap Maiyanti.
Yth. Bapak Gubernur DKI…. Saya adalah pekerja di Sudin Kebersihan Sub PPSM dan sebagai Kru mobil Jali Jali untuk Zerowaste Kota Jakarta Barat.. Saya dan rekan2 berjumlah 12 orang, dari bulan Janusri sampai sekarang belum menerima gaji… alasannya dari pihak PPSM Sudin Kebersihan Walikota Jakarta Barat anggarannya belum turun… kami sendiri bingung knp PL. lain bisa menerima gaji setiap bulan… sedangkan kami harus mengikuti aturan anggaran yang per triwulan sekali…sedangkan kontrak kami bahwa instansi tersebut harus membayar gaji kami setiap bulan… Saya mohon kepada Bpk Gubernur DKI untuk memperhatikan nasib kami… karena tidak mungkin kami makan harus menunggu 3 bulan… Terima kasih atas perhatian Bpk. Gubernur DKI… ( Lebi Hartoni Pekerja Sudin Kebersihan Sub PPSM div. Zerowaste Kota Jakarta Barat )
info Lebi Hartono ini saya rasa ada benarnya pak Gubernur. Saya yakin bukan salah pak Gubernur….. saya curiga malingnya ada di Sudin. Keterlaluan kalo ada oknum Sudin yg jadi maling, apalagi malingnya dah karatan (jadi maling dah lama). Satu kata pak : PECAAAATTT!!! ga berguna maling begini dipiara.
hahahhaa…pak kalau soal itu pakai atm juga bisa ke bobolan secara manual, maksudnya…asumsi sy sebagai pimpinan :
pimpinan : kamu mau kerja
Pekerja : mau
Pimpinan : gaji kamu 3 jt, tapi tiap bulan kamu harus kasih ke saya 500.000 cash..bagaimana..?
Pekerja : kok bisa begitu pak
Pimpinan : karena kamu di gaji pake atm, jadi bagaimana…?
Pekerja : baiklah pak saya terima dari pada tidak bisa makan dll
Pak ahok jangan terlalu mengandalkan atm untuk antisipasi hal ini ( pekerja buruh di pemerintah daerah )..harusnya bpk yang menghendel dari penerimaan tenaga kerja sampai pembayaran…maksudnya, bpk buka divisi tersendiri, saya menyebutnya central tenaga kerja prov dki.
kalau bpk mengandalkan atm payah deh hehehehe…ilustrasi ;
Pimpinan : kamu di terima kerja di sini sebagai tukang sapu dan gaji kamu 3jt perbulan…bagaimana
Pekerja : Amin…mau pak
Pimpinan : ya…saya terima, tapi kamu harus kasih saya 500.000 perbulan untuk..yah kamu tahukan……
Pekerja : kenapa gak di poyong langsung aja pak
Pemimpin : tidak bisa karena kamu pake atm dki gajiannya
Pekerja : kan bisa di potong langsung pak oleh bank
Pemimpin : kamu taukan gubernur kita seperti apa…,bagaimana pak
Pekerja : Ohhh begiyu…baiklah pak saya setuju dari pada tidak makan. Terima kasih banyak pak
Pimpinan : bagus…begitu kalau jadi anak buah..besok kamu langsung KERJA
Charles… mnrt sy sia-2 kl sdh ada bagian yg urusin job desc masing2, tp hrs buat satuan tugas lg untuk urusan yg sama. Ini mslh kepercayaan, kejujuran dan pengawasan yg hrs ditingkatkan.
Kl ada hasil dari pengawasan yg mengarah tindakan maling di satu bagian…ya sikat aja malingnya. Ganti sama orang yg kredibilitasnya ok…msh bnyk PNS yg ok.
Tapi kl sebagian besar di SKPD trmsk pengawas bnyk tindakan maling… ok aja abisin maling-2nya, jadi besar2an rombak dan pecat… isi dengan orang2 yg berintegritas pada tugas dan kewajibannya.
Biasanya kalau seseorang diterima untuk bekerja pada satu perusahaan atau instansi mereka2 itu selalu dapat surat pengangkatannya/ pernyataan bahwa seseorang itu diterima tapi kalau ini hanya dalam bentuk lisan saja dan ini sudah berjalan sekian lama adalah lebih baik untuk diselidiki dulu dan memberikan membantuan. Mencari jalan yg terbaik buat kedua pihak. Dengan adanya penyelidikan akan menyatakan bagaimana seseorang itu menjadi pekerja PHL Monas dan siapa orangnya yg dan bagaimana proses penerimannya. Apakah dijadiin objekan atau tidak!!!! para PHL punya setoran bulanan ngga?? Kalau iya, siapa penerima setoran bulanan itu?? Bisa jadi terlacak. Dan bisa membuktikan orang2 mana yg memiskinkan rakyat.
Setuju Richard!!!
Sistem sangat mudah untuk dijadikan bukti flow suatu kasus. Ambil random suatu kasusu. Cek di lapangan, apakah hak yg sebagaimana terjadi dlm transaksi sistim sudah sesuai dengan apa yg mereka terima. Kl ada kejanggalan/penyimpangan artinya..ada pihak otoritas yg bermain. Satu ketauan, pasti akan terjadi juga dengan korban lainnya… Jalan keluar : PECAATTTTT!!! malingnya, jangan di rotasi… pasti akan berbuat maling lagi di tempat lainnya.
Pak ahok ga usah melebar kamana-mana, masalah PHL ya urusin aje PHL jangan ngerembet ke dprd gala macam