Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang jika nantinya permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS) mengaitkan banyak pihak, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga sebelumnya mengatakan hal tersebut.
Dia mengatakan, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-lah yang berperan sebagai pengguna anggaran.
“Bagus. Kan saya memang rencana mau buka-bukaan dengan Ketua DPRD,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (6/5/2015).
Ia mengaku telah memberikan data yang diperlukan oleh Bareskrim Polri. Jika pihak kepolisian masih membutuhkan data terkait, Pemprov DKI akan kembali memberikannya.
Ahok, sapaan Basuki, menjanjikan bahwa Pemprov DKI akan kooperatif bersama kepolisian demi terungkapnya oknum-oknum yang menyalahgunakan uang rakyat tersebut.
“Selama ini kami kasih data terus ke mereka, besok juga kasih data. Kalau panggilan, dari dulu tidak pernah ada panggilan polisi ke saya. Kalau dipanggil, ya tinggal datang saja,” kata Basuki.
Sebelumnya, Prasetio menganalisis bahwa akan ada banyak pejabat SKPD yang terseret kasus dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar tersebut.
“Saya mengimbau Gubernur untuk ikut mendorong penyelidikan terhadap anak buahnya. Semua pejabat SKPD yang terlibat harus diperiksa. Enggak mungkin ada semut kalau enggak ada gula,” kata Prasetio. [Kompas.com]
