Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan jabatan wali kota sebagai jabatan yang seksi. Alasannya, banyak orang mengincar untuk menempati posisi ini. “Wali Kota di DKI itu penghasilannya dari dua sumber. Siapa yang tak mau?” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 18 Mei 2015.
Menurut Ahok, pendapatan seorang wali kota bisa mencapai Rp 100 juta per bulan. Uang ini diperoleh dari gaji bulanan mereka sebesar Rp 50 juta dan insentif pajak, selain PBB, yang bisa saja sama dengan besaran gaji.
Karena itu, Ahok ingin wali kota terpacu untuk bekerja lebih keras lagi. Dia ingin pemikiran para wali kota dapat mewaikili pemikirannya. Dia mengatakan, wali kota tak boleh ragu terhadap tindakannya, seperti menekan camat dan lurah serta RT/RW yang kurang melakukan peninjauan ke lapangan. “Kalau wali kota itu tak bisa melakukannya, ganti saja,” kata Ahok.
Ahok mengibaratkan kerja dengan dia sama seperti mobil yang tak punya gigi mundur. Dia akan selalu tancap gas dan maju ke depan untuk mewujudkan Jakarta baru, Jakarta yang lebih baik. Karena itu, jika ada wali kota atau pejabat lain yang tak kuat bekerja bersama Ahok, dia mempersilakan mereka untuk berhenti. “Walaupun pasti ada perlawanan, saya yakin tahun depan kinerja pejabat akan mulus,” kata Ahok.
Ada 708 pejabat eselon III dan IV yang berganti jabatan mulai hari ini. Tapi, hanya 649 pejabat DKI eselon III dan IV yang dilantik hari ini. Sisanya adalah pejabat yang didemosi/distafkan. Dari 649 pejabat, ada 113 pejabat eselon III yang dilantik, terdiri dari: 23 pejabat dipromosi, 84 pejabat dirotasi, 6 pejabat dimutasi. Sisanya, 15 pejabat eselon III didemosi. Sedangkan, untuk pejabat eselon IV ada 539 orang yang dilantik, terdiri dari: 174 pejabat dipromosi, 352 pejabat dirotasi, 13 pejabat dimutasi. Sisanya, 41 pejabat eselon IV didemosi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Agus Suradika, mengatakan perubahan jabatan ini didapat dari hasil evaluasi enam bulan mereka bekerja. Sebelumnya, kata dia, Pemprov DKI mengumpulkan eselon II untuk menilai kinerja bawahannya dan mencopot pegawai yang tak bekerja dengan maksimal. “Semoga penggantian pejabat ini membawa pelayanan DKI jadi lebih efektif,” kata Agus. [Tempo.co]
Video Pelantikan
Pak Gubernur Yth:
I.
Alangkah baiknya kalau Walikota atau Kadis di lakukan dengan 3 jalur
1.Jalur PNS
2.Jalur penerapan UU ANS(Menggunakan Lembaga Perekrutan yg Professional)
3.Jalur TNI
Sehingga demikian :
1.Terjadi persaingan
2.Tidak menghabiskan waktu untuk menunggu mendapatkan PNS yg Capable
II.
Stop penambahan PNS ,diperbaiki dulu systemnya dan suasananya;dengan memperbaiki system dan teknologi IT maka dapat dilakukan rasionalisasi.
Permasalahannya :
Mengurus 100 Truk sampah rusak lebih mudah daripada memperbaiki 1 orang yg rusak
III.
Dengan cara merotasi dan mengganti terus yg diambil dari PNS juga,belum tentu menjamin hasilnya ,sebab :
a.Kalau yg diganti Bersih,Mumpuni tapi tidak punya nyali juga sulit jalan ,sebab yg sakit hati bisa meneror pejabat yg baru dan pejabat barunya takut
Apabila pejabat barunya nanti akhirnya diganti,maka mereka akan menyatu dengan pejabat sebelumnya yg sudah kesal,
Sehingga akan menjadi vicious cycle
Baiknya yg kelihatan tidak mampu atau terlalu dibawah standard.atau Indikasi Korupsi atau Malas,ditawarkan pensiun dini ,sehingga aquarium yg tertinggal airnya akan bening.
Istilahnya 1 orang tidak baik akan bisa mempengaruhi 10 orang baik ,mulanya 10 orang baik tsb disebut silence majority, orang baik pasti lebih banyak ,tapi nyalinya biasanya kalah sama orang tidak baik.
IV.
Type type ini yg harus jangan dipakai:
1.Korupsi
2.Penakut
3.Bodoh/tidak mampu
4.Tidak taat perintah
5.Sering Apes alasannya/Alasan melulu
dipensiunkan dini saja semua yg seperti ini
V.
Usulan kami .berhubung Jakarta kota Metropolitan dan Internasional ,maka penambahan Truk sampah sebaiknya yg The best dan seragam setype,jangan istilahnya blang blentong ,campur campur tidak jelas ,nanti urusnya masalah lagi
Sumbangan dari CSR boleh saja ,tapi harus type Truck sampah yg sudah ditentukan Pemprov ,jadi istilahnya mereka sumbang Uang saja
Dan penyelesaian dengan cara CSR ini harus sifatnya sementara
Harus cepat dengan “segala cara” DPRD bisa direformasikan se ROH dengan Pemprov
Note:
Pak Gubernur tidak akan pernah bisa diserang dengan alasan Korupsi ,walaupun di Rekayasa,oknum2 DPRD sepertinya sudah tobat
Dengan isssue Sarapun sudah tobat kelihatannya
Hanya 1 cara yg bisa mereka coba coba untuk menyerang ,yaitu dengan prosedur dan melanggar Hukum.
Hal ini disebabkan semua UU atau Pearturan di NKRI rata rata sifatnya multi tafsir, jadi mereka menafsirkan dari sisinya .
Untuk mengatasinya : Lakukan Pembelaan dengan Tafsir sendiri juga
sehingga cara mengatasinya ada 2:
1.Segera Reformasi DPRD
2.Semua aturan dikaji ulang untuk dibuat firm
Karena yg korupsi juga menggunakan loophole dari UU/Pearaturan yg multi tafsir
Pegawai baru ambil dari PNS luar provinsi Jakarta, yg didemosi, sebaiknya dipensiun dini saja…