Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap kepada Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang baru agar bisa mempermudah pembelian tanpa melalui proses lelang.
Basuki mengatakan LKPP tidak perlu jauh-jauh melakukan studi banding untuk mengetahui harga satuan barang. Mereka tinggal melihat faktur pajak barang yang dibeli oleh swasta sebagai perbandingan harga. Harga perbandingan tersebut bisa dijadikan acuan untuk masuk di e-katalog.
“Harapannya bisa bikin khusus untuk e-katalog. Misalnya perpajakan, contoh kalau kita mau beli alat kesehatan rumah sakit, apa perlu datang ke Belanda atau Jepang untuk tahu harganya. Apa gunanya, berfungsi apa tidak, tinggal lihat saja di rumah sakit swasta. Dengan dasar harga di faktur pajak itulah yang jadi harga di e-katalog LKPP,” kata Basuki, di Balaikota, Jumat (3/7).
Basuki percaya dengan adanya sistem e-katalog bisa menekan kebocoran dalam APBD maupun APBN. Karena selama ini dalam proses lelang seringkali terjadi mark-up anggaran. “Kalau sudah semua pakai e-katalog pasti menekan kebocoran,” katanya.
Selama ini, Basuki mengaku lebih memilih menggunakan BUMD untuk menjalankan beberapa program. Sebab dengan BUMD, pekerjaan bisa lebih cepat. “Untuk jalan lebih cepat, kami dorong ‎BUMD kita,” ungkapnya. [Beritajakarta]
Harga yang dibeli Swasta belum tentu lebih rendah karena pemilik biasa melakukan mark up utk kepentinan pribadi dan pajak. Ada juga yang menaikkan harga 30 % utk mensiasati self financing dalam memperoleh pinjaman infestasi bank. Jadi Pak Ahok jangan asal percaya ke swasta.
ya kalo markup 30% itu masi oke x , kalo di dki markup itu >100% dr harga pokok brg . . .
swasta yg mana dulu Bro ? jikalau acuannya Swasta yg sudah TBK, swasta TBK tidak akan berani bermain – main dengan mark up harga barang. Karena semua pengeluaran biaya swasta TBK harus diaudit oleh internal auditor dan eksternal Auditor juga.
Kok sudah tidak di upload lagi videonya!!!
Ini untul langkah awal dulu bro, krn birokrasi selama ini terlalu ruwet. Nanti kalau sudah lancar pasti akan ada korekai dan negosiasi harga, krn kalau DKI beli pasti partai besar dan harga harusnya bisa ditekan lebih murah, apalagi Mr. Ahok, kalau bisa murah kenapa harus mahal, itu sudah prinsipnya.