BTP Minta Rekomendasi BPK untuk Bebaskan Aset Pemprov DKI

Ahok – Pemprov DKI kembali mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berharap BPK bisa membantu membenahi masalah aset sampai tuntas dengan memberikan rekomendasi.

“Masalah pertama adalah aset dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak beres. Nah itu yang mau kita beresin. Kita juga berharap BPK membuatkan rekomendasi supaya kita kuat untuk mengajukan ke pengadilan tentang putusan kerjasama,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).

“Itu yang saya harapkan. Jadi ada temuan BPK yang nggak benar, jelas disebutkan. Kita bisa pakai ini untuk mengajukan ke pengadilan negeri minta pembatalan pemutusan atau renegosiasi atas perjanjian yang tidak betul dan atas aset-aset,” lanjutnya.

Terlebih saat ini BPK sudah menentukan teknik audit keuangannya dengan menggunakan sistem accrual basis. Hal itu yang diinginkan Ahok untuk dapat diterapkan di Pemprov DKI. Sebab, dengan menerapkan prinsip accrual basis maka dapat memberi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

“Tahun ini berlaku sistem accrual basis, jadi semua keuangan itu sudah dikunci seperti bank. Kita ingin sampai pada titik seperti ini. Jadi kita nggak ingin lagi SKPD nakal tukar-tukar bon dan akuntansi mengatur pengeluaran uang,” kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menargetkan bisa menerapkannya tahun ini juga. Apalagi, Ahok telah menarik dua orang BPK RI bergabung dalam jajaran BPKAD DKI.

“Tahun ini kan kita sudah menarik dua orang BPK masuk ke kita jadi PNS DKI. Pak Syaiful BPKAD itu orang yang membuat accrual basis tadi. Jadi kita ingin mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya. [Detikcom]