Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembalikan uang hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran 2014 sebesar Rp 495 miliar. Ditargetkan pengembalian kelebihan anggaran bisa sampai 80 persen selama 60 hari.
“Balikinnya pakai uang mereka pribadi dong kalau enggak bisa tanggung jawab duitnya,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (13/7).
Basuki mengancam jika SKPD terkait tidak mau mengembalikan maka akan dipidanakan. Karena yang diambil adalah uang rakyat. “Kalau nggak bisa kita penjarain. Pakai duit pribadi kalau nggak jelas duitnya dipakai ke mana. Emang duit Bapak lo…!” tegasnya.
Inspektorat DKI Jakarta diminta untuk terus aktif kepada SKPD yang masuk dalam temuan BPK. Karena Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki waktu selama 60 hari. “Harus dibalikin. Panggil SKPD-nya. Selama 60 hari ini dikejar. Kalau nggak bisa 60 hari, laporin berarti kena sanksi dia bisa pidana bisa korupsi,” ucapnya.
Basuki menyebut pemeriksaan yang dilakukan BPK kali ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena pada tahun ini temuan yang dilakukan secara mendetail. “Ada pengakuan dulu enggak sampai segini, ya bagus dong kan saya sudah bilang mesti BPK periksa habis-habisan,” tegasnya.
Pemprov sendiri menargetkan bisa mengembalikan 80 persen temuan audit BPK RI. Tak tanggung-tanggung, nilai dana yang harus dikembalikannya mencapai Rp 495 miliar. Ada 43 SKPD yang diduga terdapat besaran anggaran tidak wajar hingga menimbulkan indikasi kerugian.
Beberapa di antaranya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BPKAD, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Bina Marga, Sudin Pendidikan, Sudin Pertamanan, Dinas Sosial, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Perhubungan, UPT Transjakarta Busway dan UPT Pulogadung. [Beritajakarta]
Itu pejabat pada Tolol kali ya. Dikirim masih bisa main main anggaran. Sudah tau pimpinannya bersih dan gencar. Gandeng ICW, KPK BPK dan institusi lainnya untuk awasi anggaran…masih aja coba main….dasar otaknya sudah turun ke dengkul..masih aja ngarep..bisa main…kebiasaan lama sih…Lanjutkan Pak Gub…Bersihkan DKI dari para menilep uang rakyat…salam…GO…JB
Mewakili para honorer saya berterima kasih atas dicairkannya upah tambahan sebagai pengganti THR para honorer, walaupun tidak semua SKPD menganggarkan. Semoga di tahun2 yang akan datang lebih baik lagi, sekali lagi terima kasih. Hidup Jakarta Baru
Rasain itu SKPD yg tilep uang rakyat. Kembalikan uang korupsinya atau masuk penjara, biar kapok. Saya sangat berharap lama2 PNS DKI akan bersih dari korupsi. Sikat terus pak Ahok, semakin kencang kipasnya kpd BPK agar lebih ketat periksa pemprov DKI.
Ijin PakGub, bingung juga kalau di BPKAD ada oknum yang main, loh itu favorit Pak Heru Budi Hartono yang selalu dapat pujian dari bos, bagaimana? Apakah beliau yang dimaksud atau anak buahnya, sepengamatan, beliau itu tidak akan segan2 memecat anak buahnya.Bgaimana Pak Heru.Tema diatas sedikit bingung jadi PakGub setuju dengan hasil auditan BPK itu (WDP??). Ini apa ada hubungan dengan ucapan senior leader bpk Widi Prasojo itu. BPK sarat dengan kepentingan politik PakGub, juga si Widi! Fight against corruption every1 all out!!
Komentar HD69124 bisa tergolong fitnah dan melanggar UU ITE.. apalagi nyebut nama orang..
Aneh, katanya anti korupsi, begitu ada temuan BPK yg berindikasi merugikan keuangan negara kok malah bilang BPK sarat kepentingan politik..
BPK itu salah satu alat negara utk mencegah korupsi.. Kalo anti korupsi, dukunglah bpk, kpk, polisi, dan jaksa..
Mrk yg telah bekerja nyata dlm pemberantasan korupsi.. bukan kayak pengamat atau lsm abal2 yg cuma omong doang..