Razia Produk Tak SNI Harus Perhatikan UMKM

3
226

Ahok – Penarikan barang-barang impor yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), harus memperhatikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dikhawatirkan dengan adanya razia dan penarikan tersebut, justru akan merugikan pedagang kecil.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan, biasanya yang terkena dampak dengan adanya kebijakan tersebut adalah pedagang kecil. Basuki mengusulkan agar adanya toleransi kepada pedagang yang termasuk UMKM. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada pedagang hingga batas waktu selesai.

‎”Kamu mesti selesai jual dulu. Kalau enggak, pedagang UMKM kita bisa anjlok. Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar lho, tapi pedagang kecil,” ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10).

Basuki menilai, kebijakan tersebut kurang tepat. Sebab pedagang sudah terlanjur membeli barang dan belum mendapat keuntungan. “Kalau menurut saya juga enggak tepat, mereka sudah beli langsung ditarik lagi,” tandasnya.

Basuki mengatakan, telah membicarakan permasalahan ini dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. ‎Ia berharap juga dapat menyampaikan sarannya kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Sejumlah toko di pusat perbelanjaan di Jakarta tutup karena pemilik toko khawatir ada razia barang berlabel SNI.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 15 aturan dari paket deregulasi dan debirokratisasi yang merupakan hasil atau langkah lanjutan dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi tahap pertama oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah mewajibkan produk barang berstandar yang ditandai dengan adanya label SNI. [Beritajakarta]

3 COMMENTS

  1. NGACO operasi SNI ini, nggak lihat fakta apa? Hampir semua produk yg dijual di toko, kaki lima barang impor, apa harus tutup karena nggak ada barang yg dijual? Apa nggak mikir akibatnya? Lalu disuruh jual barang apa? Barang produk lokal yg itemnya sedikit lalu disuruh bersaing dengan supermarket ( yg dapt harga khusus dr prabrik dan di promosikan).
    Aparat sih senang aja kalau ada razia2 seperti ini, pertama dapat uang operasi, lalu dapat memeras pedagang baik kecil maupun besar (terutma didaerah)
    Yang lolos yg kasih setoran (biasanya yg mapan/pedagang besar), lha yg kecil ya…disita barangnya dan tutup.
    Sedangkan barang barang impor itu sejak dulu sudah merajai pasar indonesia, lihat saja ditoko2 atau kakilima, mana ada kakilima/toko jual pepsodent/indomie misalnya,nggak ada karena harganya kalah sama supermarket, mayoritas isi toko/kakilima barang impor.
    Seharusnya sistim impor barang diperbaiki dan penegakan hukum bagi penyelundup yg bterang2an maupun yg sembuyi diurus dengan benar, karena barang impor yg beredar dipasar seluruh indonesia saya yakin pajak impornya kagak ada yg benar sehingga menohok produk lokal. Kok Presiden bisa dikadali (siapa yg bisiki nih?) dengan razia SNI masalahnya selesai, sedangkan dengan perbaikan sistim impor barang diperbaiki dan penegakan hukum yg benar, Indonesia beroleh devisa yg banyak serta melindungi produk lokal yg sejenis dari serbuan barang impor.
    Lihat saja nanti kalau razia ini terus dilakukan maka sumber PHK akan bertambah bukan hanya dr pabrik2 saja tapi dari toko2.

  2. Seharusnya kalau mau razia, mulai dari pelabuhan dulu….sebelum beredar di toko. Jadi yang menanggungnya hanya importir. Jangan sudah di toko baru razia akibatnya toko toko banyak yang tutup takut kena palak sama petugasnya.

  3. Makanya dukung ahok jadi gunernur berikutnya! Serahin KTP lo, udah jelas ahok pro rakyat kok. Jadi orang kecil jangan goblok deh milih pemimpin. Udah bukti kayak gini masih gak dukung ahok, ohhh otak anda seperti otak udang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here