Ahok – Pemerintah Pusat dinilai perlu mengeluarkan kebijakan Upah Minimum Nasional (UMN). Kebijakan itu untuk menghilangkan kesenjangan besaran nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang tidak merata.
“Kita harus mulai berpikir mengembangkan Jawa Bali, memikirkan UMN, bukan UMP (Upah Minimum Provisnis). Mungkin upah minimum Jawa Bali,” Kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) regional se-Jawa dan Bali tahun 2015 di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Ahok menjelaskan, besaran nilai UMK tidak merata. Bahkan selisih tiap daerah sangat tinggi, seperti perbedaan UMK di Majalengka dan Karawang.
“Kita enggak mungkin biarkan UMP Majalengka Rp1 juta, sementara Jakarta, Jawa Barat, Karawang yang lain Rp 3,5 juta. Kesenjangan akan tambah tinggi, harus mulai dirumuskan,” kata Ahok.
Ahok berharap, dalam Musrenbang se-Jawa dan Bali dapat dibentuk UMP regional Jawa dan Bali. Hal itu dapat menjadi cikal bakal pembentukan UMN.
“Saya mulai mengumpulkan beberapa orang yang mengerti untuk menyusun, UMP versi regional nanti bisa jadi cikal bakal UMN,” ujarnya. [Metrotvnews.com]
Rakyat usul bahwa Upah Minimum Nasional rp3.333.333/bulan/orang saja pak.