Saat Ahok Bosan dengan Seremonial Pejabat Tanpa Berani Eksekusi

Ahok – Cepat dan transparan. Begitu mungkin dua kata yang bisa menggambarkan kinerja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam merealisasikan rencana pembangunan. Ahok mengaku bosan dengan seremoni atau rapat-rapat pejabat, jika pada realisasinya tak berani dieksekusi.

“Saya ada kritik. Kita sering Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kumpul-kumpul, habisin uang, terbang ke situ ke sini, hotel ke hotel, tapi pelaksanaannya takut!” kata Ahok saat memberi sambutan dalam acara Musrenbang regional se-Jawa dan Bali di Balai Agung, kantor Pemprov DKI, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Hadir di hadapan Ahok pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), pejabat mewakili Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali termasuk pejabat DKI.

Acara itu punya tema panjang, ‘Meningkatkan Penyediaan dan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta Upaya Penanganan Sampah Guna Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup se-Jawa dan Bali’.

Menurut Ahok, ketakutan pejabat merealisasikan rencana pembangunan terkait posisi politik. Banyak rencana pembangunan berhenti di forum rapat tapi tak berani dieksekusi, karena takut posisinya terancam.

“Saya bilang ke seluruh PNS DKI, kita lakukan (eksekusi) karena kebetulan Gubernur anda tidak peduli terpilih lagi, dan itu tidak penting. Yang penting semua dibereskan, eksekusi! Soal terpilih dan tidak urusannya garis tangan Tuhan,” kata Ahok lugas.

Di antara rencana yang disinggung Ahok adalah pembangunan MRT yang bersinggungan dengan Banten, dan Jabar. Juga soal pengelolaan sungai, sampah hingga pembangunan jalan layang seperti pernah diusulkan Pemkot Tangerang senilai Rp 1 triliun.

Rencana-rencana itu kerap sulit direalisasikan karena alot diskusi menentukan anggaran Pemprov/Pemda mana yang akan dikucurkan. Akhirnya DKI yang lagi-lagi keluar anggaran miliaran rupiah untuk mengeksekusi program yang beresiko terhadap posisi politik tadi.

“Saya nggak peduli (jabatan) untuk masalah ini. DKI uangnya terbatas, tapi kami sedang usaha semaksimal mungkin supaya kehidupan Jawa-Bali lebih baik,” paparnya.

Kritik Ahok tak sampai situ, Ahok juga mengkritik seremonial pembacaan deklarasi Musrenbang se-Jawa Bali yang dibacakan sebelum sambutan Ahok. Deklarasi itu disebut ‘Deklarasi Jakarta’.

Ada 4 poin dalam deklarasi itu. Yaitu: 1, mengupayakan dan integrasikan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, RTB serta pengelolaan sampah. 2, penyesuaian dalam ketersediaan RTH, RTB serta pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat.

3. Melaksanakan pengendalian sampai penegakan hukum dalam selesaikan masalah RTH, RTB, serta pengelolaan sampah. 4, meminta perhatian pemerintah pusat memfasilitasi ketersediaan dan perlindungan RTH, RTB serta pengelolaan sampah.

Tentu 4 poin deklarasi itu hasil pembahasan untuk dapat direalisasikan di Pemerintah Provinsi Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali. Tapi bagi Ahok, seremonial pembacaan deklarasi itu membosankan.

“Baca deklarasi, aduh… bosen. Saya sudah 3 tahun (ikut deklarasi-deklarasi serupa). Saya tidak mau, langsung eksekusi!” kata Ahok.

Ahok meminta Pemprov se-Jawa dan Bali langsung saja susun perencanaan dan anggaran yang terkait dengan DKI. Ajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, ditembuskan ke Gubernur DKI. Ahok jamin dana itu bukan hibah.

“Teknologi sudah jalan segala macam harus berbagi. Bagaimana cara kerja yang cepat, murah, sistemnya semua bisa saling berbagi,” tegasnya.

Terlebih kata Ahok, pembangunan di DKI atau provinsi manapun pada hakikatnya adalah pembangunan untuk Indonesia. Dia menganalogikan provinsi sebagai anak, dan Indonesia sebagai ibu pertiwi.

“Kita saudara NKRI yang dipersempit Jawa dan Bali, mari tanggungjawab bersama. Jadi seperti saudara, kalau uangnya lebih banyak, keluar lebih banyak. Kalau ada orang tua sakit, yang waktunya kurang sibuk nungguin. Jadi kita bagi, karena Jawa-Bali mulai sakit lingkungan hidupnya. Nah, ibu pertiwi sebagai anak kita selesaikan bersama,” paparnya.

“Kami terbuka selama anggaran ada,” imbuhnya.

Usai paparan Ahok, disusul paparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan beberapa pejabat lain. Tapi slide yang sudah disiapkan tak dibacakan tuntas. Acara pun selesai tak lebih dari satu jam. [Detik.com]