Soal Swakelola, Ahok: Nggak Usah Anggap Remeh PNS DKI, Jangan Suudzon

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bersikukuh akan men-swakelola-kan sampah setelah putus kontrak kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola sampah di TPST Bantargebang, tahun depan. Ahok optimis anak buahnya mampu mengelola dengan baik dan mandiri.

“Kita akan kerjain sendiri, swakelola. Saya sudah putuskan, kayak pemeliharaan sungai, nanti sheet pile dan sampah termasuk taman itu tidak boleh lagi ke pihak ketiga. Kita lebih baik langsung kontrak individu ke pegawai-pegawai,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Ahok yakin dengan integritas PNS-nya dalam menjalankan swakelola sampah, kelak. Sudah terbukti, menurutnya, pengerjaan normalisasi sungai juga menerapkan swakelola yang ditangani PNS.

“Sekarang enggak usah terlalu menganggap remeh PNS di DKI juga, banyak yang bagus kok,” urainya.

Dia berpendapat, swakelola sampah bisa menghemat anggaran lebih besar. Soalnya mereka tidak harus membayar biaya pengolahan (tipping fee) kepada pihak ketiga.

“Tiap kelurahan ada 47 pegawai PPSU (Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum). Dulu penyerapan anggaran begitu banyak tapi enggak pernah bersih. Begitu kontrak bayarnya 30 persen. Dia bayar ke pegawainya jumlah pegawainya? Belum tentu. Kalau sekarang saya lebih murah, langsung kita kasih dan rakyat yang untung,” terang Ahok.

Menyoal saran dari Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang menyebut sebaiknya Pemprov menggunakan jasa BUMD untuk membantu mengelola sampah, Ahok setuju saja. Kalaupun menunjuk BUMD, maka dia menyerahkannya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.

“Kan BUMD saya tunjuk Jakpro,” pungkasnya.

Sebelum ini, Triwisaksana menilai langkah swakelola itu tidak tepat dengan melihat rekam jejak Dinas Kebersihan DKI. Pria yang akrab disapa Sani ini juga sanksi dengan kemampuan Dinas Kebersihan DKI yang selama ini dinilainya masih ‘termehek-mehek’ dalam pengiriman sampah ke TPST Bantargebang.

Salah satu alasannya adalah kualitas truk sampah yang sudah berkarat hingga membuat banyak warga yang terganggu dengan bau karena cairan sampah yang berceceran.

“Soal pengiriman sampah ke bantargebang, kan itu saja sudah bisa dikatakan Dinas Kebersihan sudah termehek-mehek. Buktinya, bermasalah terus soal kualitas bus yang pada akhirnya berujung pada penolakan banyak warga,” kata Sani di Gedung DPRD DKI, Kamis (12/11).

Politikus PKS ini menyarankan agar Pemprov DKI, khususnya Dinas Kebersihan bisa belajar pengelolaan sampah dari negara-negara maju. Sani menyebut tidak sedikit negara maju yang menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga. [Detik.com]