Penggunaan E-Planning untuk Antisipasi Kecurangan

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan terus mengawal dan menyisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Dirinya tak mau kecolongan lagi dalam pembahasan tersebut. Kali ini penggunaan anggaran menggunakan e-planning terus dikawal sebelum dicetak dan diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Bahkan Basuki menyisir sendiri anggaran yang tidak masuk akal sejak Rabu (18/11) lalu.

Basuki yakin dengan menggunakan e-planning bisa mengetahui oknum yang melakukan kecurangan. “Bisa ketahuan siapa yang curang. Kalau itu bahan dicetak dari excel, bukan dari e-planning atau e-budgeting, pasti terjadi perbedaan,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/11).

Basuki juga tidak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya, dimana adanya perbedaan dokumen antara eksekutif dengan legislatif. “Nanti ngaku-ngaku lagi, ini yang asli, ini yang nggak asli. Kan sudah kejadian 2015, ini versi yang benar, versi saya yang salah,” ucapnya.

Orang nomor satu di Ibukota ini pun mulai mencurigai proses e-budgeting yang tidak dilakukan dengan baik. Sehingga dirinya memutuskan untuk melakukan penyisiran anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Nah, ini lebih pintar lagi. Kali ini, dia ngakunya kan e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Makanya hari ini saya sisir,” katanya.

Basuki menegaskan baru akan mengirim dokumen kepada DPRD DKI setelah selesai menyisir anggaran. Dari penyisiran yang dilakukan beberapa kegiatan dipangkas anggarannya dan dihilangkan. “Kalau nggak sampai selesai sisir, saya nggak mau kirim,” ujarnya.

Menurut Basuki, masih ada penggelembungan anggaran yang ditemuinya. Misalnya untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), anggaran Festival Kota Tua, serta pembayaran untuk tenaga ahli. “Nah ini mesti kami potong,” tegasnya. [Beritajakarta]

–

Basuki Sayangkan Ada Usulan Prioritas Belum Masuk RKPD

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum memasukkan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebab, usulan yang seharusnya bisa direalisasikan pada 2016 terpaksa harus tertunda dan baru bisa diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun depan.

‎Salah satunya, usulan pengadaan dokter spesialis dan ruang operasi untuk warga Kepulauan Seribu yang tidak bisa dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 karena tidak disusun di RKPD.

‎”‎Bapak ibu masih nggak ngerti juga. Apapun yang bapak ibu ingin lakukan ya susun di dalam rencana kerja. Susun saja, soal duit urusan kedua. Kami yang cari. Kalau begini kan jadinya mentok,” kata Basuki saat menyisir usulan Dinas Kesehatan dalam KUA-PPAS 2016 dalam ruang rapat pimpinan (rapim), Balai Kota, Minggu (22/11) kemarin malam.

‎Menurut Basuki, usulan pengadaan dokter medis dan ruang operasi yang belum dimasukkan Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Kepulauan Seribu dalam RKPD dengan format e-planning itu seharusnya dapat dimasukkan dalam KUA-PPAS 2016.

“Kalau untuk dokter spesialis dan ruang operasi di Kepulauan Seribu saya kasih. Kalau perlu dibangun rumah buat dokter spesialis di sana. Cuma usulan itu harus dituangkan di RKPD. Karena saya nggak ngerti dan nggak tahu bapak ibu mau beli apa,” ujarnya.

‎Dikatakan Basuki, dirinya akan menyetujui usulan program‎ dan kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat. Termasuk pembelian mesin pengolahan air bersih atau Reverse Osmosis (RO) ‎di rumah sakit maupun puskesmas di Kepulauan Seribu.

‎”Tulis dong kemarin di rencana kerja. Yang ngetik ini semua Anda. Begitu Anda nggak masukkan, ya nggak bisa. Tolong buat semua puskemas kalau punya ide apapun silakan tuangkan di RKPD. Saya sudah kasih bantu bapak ibu,” pintanya.

Basuki mengingatkan, pola berpikir SKPD harus money follow function. Di mana pengalokasian anggaran berdasarkan pada fungsi masing‎-masing kegiatan. Karena itu SKPD diminta jangan ragu untuk mengusulkan kegiatan dan program karena khawatir tidak ada anggaran.

‎”Jadi, berpikirnya jangan salah. Kan money follow function. Duit urusan kedua, kami yang cari. Kita bahkan mau sewa helikopter untuk evakuasi pasien dari Pulau Seribu yang gawat darurat ke Rumah Sakit Koja,” tandasnya. [Beritajakarta]