Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut warga Kalijodo yang ingin pindah ke rumah susun mendapat ancaman.
Akibatnya, banyak warga yang belum daftar relokasi ke rusun.
“Warga itu diancam tidak boleh daftar (dapat rusun). Wali Kota sampaikan beberapa warga takut mendaftar rusun,” kata Basuki di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Basuki menjelaskan, sekitar 20 warga Kalijodo sudah mendaftar dan bersedia direlokasi ke rusun. Pemprov DKI Jakarta menyediakan dua rusun, yakni Rusun Marunda, Jakarta Utara, dan Rusun Pulogebang, Jakarta Timur.
“Setiap orang yang masuk rusun kami, anaknya akan dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan kami sediakan modal pinjaman Rp 5 juta kalau mau usaha,” kata Basuki.
Warga yang ingin mendapat unit rusun harus membawa dokumen asli dan fotokopi kelengkapan administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat kepemilikan bangunan atau bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB).
Ada sekitar 300 kepala keluarga yang akan direlokasi dari Kalijodo. Mereka tersebar di enam RT. Dengan rincian, satu RT masuk dalam wilayah Jakarta Barat dan lima lainnya termasuk Jakarta Utara. [Kompas.com]
–
Penggusuran Kalijodo Bukan Kebijakan Dadakan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah keputusan penertiban kawasan Kalijodo merupakan kebijakan dadakan. Ia mengatakan, rencana menertibkan kawasan Kalijodo telah tercetus tahun 2014.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, menertibkan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) secara bertahap.
“(Penertiban) Waduk Pluit dulu, sudah selesai baru kami mulai (penertiban Waduk) Ria Rio. Jadi semua tanah yang luas untuk penghijauan, mulai kami ambil alih kembali,” kata Basuki di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta akan menambah 150 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Sementara perusahaan swasta memberi sebanyak 63 RPTRA. Pemprov DKI Jakarta baru saja meresmikan 11 taman.
“Jadi kami kekurangan lahan hijau. Selain kami beli lahan, cara paling gampang ya kami ambil (lahan hijau yang dibangun bangunan liar),” kata Basuki.
Pemprov DKI Jakarta juga baru menertibkan lahan seluas 9,6 hektar di Cakung Jakarta Timur. Setelah penertiban Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta berencana menertibkan pemukiman di bantaran sungai, seperti Berlan dan Jatinegara di Jakarta Timur. [Kompas.com]
maju trus Pk ahok kami dukung dan doa kami sertai
Kalau mereka memang bukan warga disitu tapi ujug-ujug mencari kesempatan dalam kesempitan seperti yang disinyalir Kapolda ya tidak bisa toh Gub. karena itu seleksi harus ketat Gub dan Bu Ika! Kalau betul memang disitu sudah bertahun-tahun tidak ada masalah ada hak untuk rusun, mengapa hrus takut, taku kepada muncikari azis, ya itu lain lagi!
Benar tuh pak ahok, daripada habiskan uang beli tanah mending fokus ambil alih semua lahan DKI dan jadikan RTH.
sy sbg warga sangat mengapresiasi tindakan bapak . tp pak kl boleh sy mengungkapkan pendapat, di sana memang berdiri kegiatan yang melanggar seperti prostitusi dan perjudian katakanlah spt itu, tp disisi lain ada warga , penduduk yang menjalan kan aktifitas diluar 2 hal kegiatan tersebut dan mereka hanya kebetulan tinggal sudah turun temurun di daerah tsb.
penawaran rumah susun memang cara yg paling tepat tp alangkah baiknya dilakukan pendataan terhadap anak2 mrk yg masih sekolah yg lokasi sekolahnya tidak jauh dar daerah tersebut, sedangkan rusun yg akan di berikan berada jauh dr sekolah mereka.
cb bapak tlg pikirkan bagaimana dengan kelangsungan mereka utk melakukan kegiatan sekolah .
mohon dipertimbangkan kembali pak.
kl soal penertiban kegiatan yg tidak baik, kami sangat mendukung .
terima kasih pak.
Ga jauh lah. Sama sama di jakarta ini. Kalo dipindahkan ke bekasi lain ceritanya.