Pembelian Lahan RS Sumber Waras Sesuai NJOP

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehingga secara perhitungan, jika dibandingan dengan tawaran PT Ciputra nilai pembelian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jauh lebih murah.

“Kami bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan DKI, yang Ciputra itu belinya pakai harga pasar, kalau kami pakai NJOP. Kalau bandingkan dengan harga yang saya beli dibandingkan harga pasar, saya lebih murah,” ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).

Basuki menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menentukan NJOP sebuah lahan. Karena hal itu sudah ada ketentuannya di Kementerian Keuangan.

“Yang kedua dia bilang ini kerugian kenapa nggak pakai NJOP di belakang. Eh yang nentuin NJOP memang kami yang netapkan. Yang menetapkan zona merah, wilayah juga bukan kami tapi dari Ditjen di Kemenkeu, itu ada hitungannya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Ia mendukung langkah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus pembelian RS Sumber Waras agar lebih jelas. [Beritajakarta]

–

Ahok: KPK Tentu Profesional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku senang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada KPK atas pemanggilan tersebut.

Kepada penyelidik KPK, Ahok menjelaskan semua proses pembelian tersebut. Dia juga menyebut sejumlah kejanggalan audit BPK atas proses pembelian lahan rumah sakit tersebut. Misalnya soal BPK yang membandingkan harga penawaran PT Ciputra di tahun sebelumnya dengan harga beli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok menyebut audit BPK tidak fair dan cenderung menipu. “Laporan BPK itu menipu saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma enggak ditanggapi,” kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/4/2016).

Semua keterangan Ahok kepada KPK dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Hal itulah yang membuat Ahok tambah senang. “Saya senang KPK, semua dicatat di BAP,” kata dia.

Ahok yakin KPK profesional. Kini tinggal menunggu waktu pihak mana yang benar dan siapa salah.  “Sekarang KPK tentu profesional. Tinggal dua saja: Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah,” tegas Ahok.

Meski merasa menemukan kejanggalan dalam audit BPK atas proses pembelian lahan RS Sumber Waras, Ahok mengaku tak akan menggugat lembaga auditor negara itu.

“Percuma (gugat), gugatnya bagaimana. Dia Tuhan Allah kok di Indonesia,” kata Ahok.

Dia pun balik menantang pimpinan dan anggota BPK untuk membuktikan asal muasal harta kekayaan mereka. “Makanya saya tanya yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana. Jadi jangan ngomong asal ngomong di Republik ini, begitu loh,” kata Ahok. [Detik.com]