Majelis Kehormatan BPK Tidak Gubris Laporan Keberatan DKI soal Sumber Waras

Ahok – Pemprov DKI Jakarta sudah mengirim surat keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK Keuangan Republik Indonesia pada Agustus 2015, di mana salah satu isi LHP yang dimaksud adalah soal pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Namun hingga detik ini atau sekitar delapan bulan, pihak DKI sama sekali tidak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan keberatan tersebut.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tertanggal 3 Agustus 2015. Surat tersebut berisikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi DKI tidak menyampaikan konsep laporan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi kepada Pemprov DKI sebelum laporan hasil pemeriksaan ke DPRD, sehingga DKI tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki dan menanggapi konsep laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

Hal tersebut dinilainya tidak sesuai dengan pidato BPK pada acara penyerahan LHP dalam rapat paripurna istimewa DPRD yang menyatakan bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemprov DKI serahkan, BPK telah meminta tanggapan pada DKI atas konsep rekomendasi BPK. Kemudian juga tidak sesuai dengan UU nomo 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara.

Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI juga sudah membalas surat itu pada 18 Agustus 2015, yang balasannya berisi bahwa surat keberatan tersebut telah dicatat dan diregistrasi serta selanjutnya pelapor akan dipanggil untuk sidang MKKE untuk dimintai keterangan.

“Makanya dia (BPK) selalu berharap (apa yang dilakukan DKI tidak sesuai UU). Kalau jalur hukum, artinya saya mengirim surat protes ke Mahkamah Kehormatan. Saya sudah lakukan. Pertanyaan saya dia lakukan tidak (pemeriksaan) secara UU,” ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (13/4).

Pengiriman surat kepada Majelis Kehormatan ini juga disebutkan Basuki karena pihaknya ingin melakukan sesuai UU untuk mempertanyakan ada apa dengan BPK. Namun apabila BPK masih menuduh Pemprov DKI tidak sesuai dengan UU, pihaknya mengaku tidak mengerti lagi sebab dengan cara menyurati kepada Majelis Kehormatan saja sudah sesuai dengan UU mengikuti apa yang BPK minta.

“Tapi sampai hari ini, dari Agustus 2015, delapan bulan tidak panggil saya, terus bilang saya tidak mengikuti UU, lalu ini (surat yang dikirim) apa Bos? Makanya saya pikir BPK lebih banyak oknum kalau begitu,” pungkasnya. [SP.Beritasatu.com]