Basuki Minta Para Pejabat SKPD Saling Bantu

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berpesan kepada para pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar saling membantu dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Hal tersebut disampaikan saat Basuki menyaksikan penandatanganan Key Performance Indicators (KPI) di Balai Agung, Jumat (15/4). Penandatanganan KPI ini dilakukan oleh seluruh pejabat eselon I dan II di DKI Jakarta dengan tujuan supaya seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI memiliki standard penilaian kinerja mereka untuk menentukan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di setiap Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

“Ini pertama kali suatu kemajuan. 1 Mei kita sudah gunakan sistem KPI,” ujar Basuki dalam sambutannya.

Basuki mengatakan, standard penilaian KPI ini memang belum sempurna. Begitupun dengan target yang dibuat oleh para SKPD dan UKPD itu juga belum terlalu tinggi.

“Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sekarang bagaimana bisa saling bantu. Saya paling tidak mau kalau tidak bisa tapi diam-diam saja. Kita ada grup What’s App gunanya untuk saling belajar,” ujarnya.

Basuki mengatakan, apabila sistem penggajian ini bisa berjalan dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan dijadikan model untuk nasional juga. Pasalnya, sudah beberapa program yang dilakukan DKI selalu menjadi role model untuk nasional. Mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diadopsi jadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diadopsi jadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jakarta Smart City, dan beberapa program lainnya.

Basuki juga berpesan kepada para pejabat itu agar berbicara jika menemui kesulitan. Ia membuat WA grup bersama para kepala SKPD dan UKPD itu supaya semuanya saling terbuka dan membantu serta berani berbicara jika menghadapi kesulitan.

“Yang susah itu kalau tidak tahu mau kemana, target kemana atau otaknya proyek yang diciptakan ingin sesuatu,” ujarnya.

Ia berharap, sistem penggajian KPI ini juga menjadi model karena jika sudah terbangun, maka siapapun kepala daerah yang akan memimpin DKI nanti tidak perlu khawatir karena sistemnya sudah ada.

Bulan Mei mendatang, pihaknya juga akan kembali melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI ini. Dengan demikian apabila ada yang tidak memenuhi standard, maka mau tidak mau ia pun harus menggantinya dengan yang lebih baik. [SP.Beritasatu.com]