Ahok – Sebanyak 700 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan untuk menjadi lurah. Jumlah kelurahan di Ibukota sendiri hanya sebanyak 267 kelurahan saja.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tengah melakukan tes untuk jabatan lurah. Kinerja beberapa lurah dinilai kurang maksimal, sehingga dilakukan lelang jabatan kembali. “Yang melamar sudah ada 700 orang, padahal hanya ada 267 kelurahan saja,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (7/5).
Basuki mengatakan kinerja lurah dilihat dari laporan Qlue. Jika masih banyak laporan masyarakat yang tidak ditanggapi maka, dirinya tak segan-segan untuk menggantinya dengan yang lain.
“Kalau banyak laporan yang tidak ditanggapi, akan kami ganti dengan pemain cadangan,” tegasnya.
Basuki meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam laporan Qlue. Sehingga bisa sekaligus untuk melihat kinerja lurah di lapangan. “Partisipasi masyarakat itu penting, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat tidak akan jalan. Semakin banyak kritik pada kami, maka kami akan semakin, mengerti keinginan warga,” ujarnya.
Melalui aplikasi Qlue, Basuki bisa melihat laporan masyarakat yang sudah ditangapi atau belum. Karena dalam aplikasi bisa terlihat, laporan yang belum ditangapi masih berwarna merah dan hijau untuk yang sudah ditanggapi. “Kalau masih merah berarti kan tidak dikerjakan, kami lihat juga berapa lama dia menanggapi keluhan warga itu,” tandasnya. [Beritajakarta]
Aplikasi qlue nga bs di unduh ke samsung android. Gimana mau buat laporan kl aplikasinya aja nga kompatibel dgn android.
Pak Ahok.. mohon agar kinerja lurah Duri Kepa di-monitor.. terlalu banyak pembiaran pendudukan fasum dan fasos di wilayah Duri Kepa yang berlarut-larut tanpa TL meskipun sudah banyak sekali laporan Qlue dibuat oleh masyarakat (semuanya mentok status-nya di “proses”).
terima kasih,
Masalahnya kasus walkot Jakut, yg mengundurkan diru, menyisakan banyak masalah bantaran saluran yg diduduki illegal, taman berubah fungsi, ini sudah kolusi RW dan Lurah/Kecamatan…lapor kemana?
Lapor ke Qlue atau ke Apple6 dari Gub langsung.
Mantan wali JakUt memang meninggalkan seabreg tugas yang tidak diselesaikan. Jakut memang tempat keras tempat kumuh dari JKT, karena itu harus ada Wali yang bernyali dan seiring dengan atasannya. Sekarang mantan wali ini dengan Pakde Djarot nonton Persija lawan Semen Padang, sudah tidak sakit hati Rustam? Seperti anak kecil perkerjaan terbengkalai minta di terimakasihin minta dihargai tuh belajar dari orang Jawa rame ing gawe sepi ing pamrih. Gitu belum apa2 juga udah baper, dasar males kerja aja, ini diatas buktinya.
PakGub ingatkan semua eselon2 bahwa Anda mau semua buka2an jadi kalau ada yang tidak setuju harap mengundurkan diri karena buka2an (uploading via youtube) itu akan diterjemahkan sebagai memermalukan. Ini risiko dari semua dibuka abis tadi, jadi siap untuk juga diketahui umum tadi siapa yang sudah disambar oleh Gub. Kalau tidak setuju mengundurkan diri seperti si Rustam.
Jadi jangan tunggu lama2 segera undur, karena semua ada didobrak dibuka abis dan bisa didengar oleh siapa saja kapan saja.
Ayo siapa mau napak tilas si Rustam Effendi?!
Yth. Pak Ahok
Lahan Pemerintah/ PEMDA DKI yang diokupasi Warga sebagai tempat berdagang (PKL).
Bila kita amati banyak asset2 milik Pemerintah/ PEMDA DKI yang dimanfaatkan tanpa ijin dan dikuasi oleh warga untuk kegiatan PKL (mohon dicek otentifikasi kepemilikannya) karena setahu saya mereka tidak memiliki bukti pemilikan sah sbb. :
1. Jl.Cililitan Besar ke arah Halim PK, sebelum jembatan jagorawi sebelah kanan atau disamping Kantor Jasa Marga (dibawah wilayah Kel.Kramat jati Jaktim), dahulu pernah dibebaskan pada saat pembangunan jalan Toll Jagorawi +/- tahun 1976 namun lahan tsb. dibiarkan tidak diurus (dibuatkan RTH/ Jalur Hijau) sehingga diduduki warga PKL
2. Disudut Jalan Nusa 1 (masih di Jl.Cililitan Besar) Pinggir Pagar Komplek Kodim Cililitan, merupakan jalur hijau, berdiri 3 warung PKL catatan. : Mohon juga Pak, pagar komplek Kodim Cililitan tsb. di Jl.Cililitan Besar yg masih menggunakan kawat duri dan terletak diluar Saluran air agar diganti dan dibuat dibelakang saluran air, karena sangat membahayakan warga pengguna jalan apabila terjadi kecelakaan bisa tersangkut di kawat duri.
3. Jl.Cililitan Besar diujung jembatan Jagorawi sebelah kiri (masuk Kel.Kebon Pala) diduduki warga PKL dengan bangunan Permanen (ada 20 kios). Dan sisi antara Jl.SDI Kebon Pala dan Pagar TOLL Jagorawi banyak berdiri Rumah Liar dan kumuh, ini merupakan jalur hijau
4. Diseberang Taman Segitiga Intirub Halim, sejajar Ged.Graha Intirub merupakan jalur hijau (masuk wilayah Kel.Kebon Pala), diduduki warga PKL ada 5 kios.
5. Jl.Kerja Bakti kearah Mustika Jl.Raya Bogor diujung jembatan jagorawi sisi barat, dikiri dan kanan jalan, dikuasi warga dan banyak berdiri bangunan PKL (masuk wilayah Kel.Kramat Jati jaktim.), tanah tsb. telah dibebaskan oleh Pemerintah pada saat pembangunan Jalan TOLL Jagorawi tahun 1976.
6. Jl.Pintu II Taman Mini Jaktim mulai dari Simpang segitiga Asrama Haji Pondok Gede jaktim sampai Pintu II TMII (masuk wilayah Kel.Pinang Ranti) banyak berdiri bangunan permanen PKL, hal tsb. terjadi semenjak beroperasinya Asrama Haji Pondok Gede jaktim +/- Tahun 1978 hingga saat ini.
Agar tidak terkesan tebang pilih dalam penertiban bangunan yang berdiri diatas Jalur Hijau (RTH), sebaiknya segera diambil tindakan, namun tentunya harus diinventarisir terhadap Warga yg memiliki bukti Pemilikan.
Demikian usulan kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat, semoga informasi tsb. dapat bermanfaat.
Viva Pak Ahok, viva Jakarta