Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan anak-anak panti asuhan Rawajati akan ditampung di panti sosial. Dinas Sosial menyiapkan panti sosial yang siap menampung.
“Masukin ke panti, ya kami tampung dong, kami kasih sekolah. Memang kalau ikut kamu juga lebih baik? Belum tentu juga toh,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9).
Menurut Basuki, jika sebuah yayasan sudah tidak mampu maka bisa diserahkan kepada pemerintah. Sehingga anak-anak yang sebelumnya dibiayai oleh yayasan tidak terlantar.
“Kalau kami kan intinya sederhana, yayasan itu dalam undang-undang mengatakan itu sebagian orang menyisihkan hartanya untuk mencapai tujuan yayasan. Kalau kamu buka yayasan, sudah enggak mampu, kasih kepada kami saja,” ujarnya.
Basuki menambahkan, jika bergabung dengan Dinas Sosial maka anak-anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena tujuannya juga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik.
“Ini kan kami mau membenahin. Kami kan memanusiakan Anda gitu lho,” tandasnya. [BeritaJakarta]
–
Ahok ke Warga Rawajati: Kita Tawarkan yang Terbaik di Rusun Marunda
Sebagian warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, tak mau direlokasi ke Rumah Susun Marunda. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini menyerahkan pilihan kepada warga yang bersangkutan, soalnya pihak Pemerintah Provinsi DKI sudah memberikan yang terbaik di rusun.
“Ya. Kami sudah kasih yang terbaik,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Berbagai fasilitas disediakan di Rusun Marunda. Antara lain, Ahok menyebutkan, ada layanan bus gratis, layanan kesehatan gratis dari dokter, perawat hingga bidan, hingga operasi pasar yang menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga murah.
“Ya mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang, kita bantuin. Mau gerobak, kita kasih asal Anda mau dagang. Mau cocok tanam, kita kasih bibit. Mau piara ikan, kami kasih di Marunda,” tutur Ahok.
Dia mencontohkan, ada pihak keamanan dari kawasan penertiban Kalijodo yang sekarang berhasil bercocok tanam di rusun. Artinya, upaya hidup di tempat baru adalah perkara kemauan saja.
“Tergantung kamu rajin atau malas. Kalau mau jadi Pak Ogah terus di Jakarta ya susah,” kata Ahok.
Untuk anak-anak sekolah, mereka diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bus sekolah siap mengantar jemput siswa dari rusun itu. Namun jelas, mereka yang semula bersekolah di dekat Rawajati maka harus pindah sekolah.
“Ya pindah sekolah dong, bos. Kita kasih bus sekolah. Anak saya sekolah juga jauh, sekarang ke Depok, naik kereta api juga anak saya. Terus saya mesti beli rumah di Depok? Ya enggak dong. Paling kos kalau capek. Ya hidup ya harus begitu,” kata Ahok. [Detik.com]
Mengapa di media beritanya seprti sudah ada perang saja? Mengapa tidak ada seperti ini?
Apakah pada saat sosialisasi itu disampign SP 1,2,3 juga disertakana orang2 dari dinas sosial yang menghimbau menasihati memberikan alternativ untuk anak2 ini? Mengapa sepertinya semua pekerjaan numpuk pada Gub atau walikota? Loh bukannya semua PNS DKi itu dibayar mahal? Kemana semua ya? Atau hanya karena tidak diberitakan!
Ayo Pak Tri, Dinsos kerja kerja kerja …
PakGub kemarin Ibu MenKeu menghimbau ini
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/01/221039426/sri.mulyani.ri.harus.waspadai.pemindahan.kemiskinan.dari.desa.ke.kota
Saya berkali-kali menulis di forum ini stop migrasi ke JKT kecuali sudah jelas lapangan kerjaannya. Karena sampai seberapa banyak masih rusunawa akan dibangun untuk PEMINDAHAN KEMISKINAN ini. Semoga PakGub bisa diyakinkan, STOP MIGRASI KE JKT
Ayo kerja kerja kerja …
(P:S. Tolonglah OmSak forward ke Gub)
Pak, sedikit saran, apakah DKI ada mendata penduduk di kawasan kumuh. Kuatir, mrk yg dari desa akan ke jakarta sementara, tinggal di kawasan kumuh, sehingga akan dapat rusun. Jika terlalu banyak penduduk yang malas dan tidak ada skill, bisa timbul kejahatan. Bukan bermaksud melarang rakyat Indonesia ke Jakarta. Karena lingkungan desa berbeda dengan kota, jika mereka sadar dan kembali ke desa tidak masalah, tetapi jika mereka bertahan di jakarta bisa menimbulkan iri hati dan timbul kejahatan
Sudah selayaknya pemberi izin domisili yayasan /LSM/ORMAS tidak memberikan izin bila ternyata alamatnya bukan rumah yg mempunyai IMB/ sertifikat dan berdiri dijalur hijau….
Demikian pula untuk pemasangan PLN dan PAM, seharusnya ditertibkan.
Minimal untuk prov. DKI Jakarta…
Pemprov DKI Jakarta qq Dinas Kebudayaan harus mencari kebenaran sejarah pengibar Bendera Sang Saka pada waktu Proklamasi 17-8-1945, ini sejarah kota Jakarta juga, karena TKP dikota Jakarta.
Jangan ada kerancuan sejarah, Suhud atau Ilyas, pengibarnya?
Sejarah bukan untuk rekayasa politik?!
Memang sudah selalu sejarah jadi instrumen rekayasa politik lihat tuh si JJ Rizal dkk dan tema PDS HBJassin, dan sekarang si Ilyas lain lagi veteran2 tuh semua rekayasa politik, tua justru engga jadi teladan, payah! Di Indonesia tema seperti ini engga ada habisnya sebenarnya orang2 seperti ini kan sampah saja! Sebenatar pengibar bendera sebentar tukang sulap … hadeuh. Buih-buih yang hanya memermalukan Republik ini, mengapa ya kok engga habis-habisnya,71 tahun merdeka nih!!!
Berkesan Korps Veteran RI sebagai organisasi pejuang melakukan pembiaran anggota nya melakukan kegiatan politik hitam yg memalukan pejuang bahkan pahlawan yg sebenarnya..