BTP – Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membagikan pengalamannya saat menghadirkan layanan-layanan digital. Pria yang akrab disapa Ahok ini memilih digitalisasi semua layanan agar tak lagi dibohongi.
“Ya jujur aja sih, jujur aja itu karena supaya ga gampang dibohongin gitu, pikiran saya gitu aja,” jelasnya dalam acara CIMB Niaga WEALTHXPO sesi Next-Gen di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Ahok mencontohkan ketika dirinya masih menjabat sebagai orang nomor satu di KI Jakarta, lalu ada disposisi surat atau izin yang belum dikerjakan dan ditanya kenapa belum dilakukan, maka datanglah office boy yang kemudian akan dikambinghitamkan dengan alasan surat itu keselip dan sebagainya. Padahal itu terjadi lantaran kesalahan atasannya, bukan office boy tersebut.
“Nah kalau semua digital, saya bisa melakukan audit forensik kira-kira gitu, ini surat sampai di mana, sampai di mana. Walaupun yang di Jakarta belum sempat bikin waktu itu, karena keburu saya dikirim kuliah di Mako Brimob. Itu semua saya bikin di Pertamina,” terang Ahok.
Diakui Ahok, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya berpikir bagaimana cara untuk menghemat anggaan, menghemat tenaga namun warga Jakarta mudah dilayani. Kemudian menurutnya digitalisasi adalah kuncinya, karena dengan digitalisasi itu akan menghemat banyak waktu termasuk pelayanan bagi warga DKI Jakarta.
“Misal dulu kita kenal kalau ada jalan jelek, kadang sudah meninggal banyak orang di berita, pemerintah gak bisa kerjakan, karena sistem anggarannya memang agak rumit. Lalu saya bikin dengan e-budgeting dengan sistem e-katalog, orang begitu masuk laporan, paling dua hari tim PU sudah kerja, beresin,” tegasnya.
Diungkapkan Ahok, hal itu mampu dilakukan dengan bantuan pihak lain yang paham akan teknologi. Diakuinya ia hanya menjelaskan keinginannya bagaimana ketika ada laporan masuk maka sistem akan memberikan notifikasi kepada dinas atau wilayah, seperti halnya perumahan. Kemudian ketika ada notifikasi maka lampu dititik itu akan merah, kalau sudah direspons akan berganti kuning. Namun jika tiga hari tidak juga ada respons maka dirinya akan langsung memecat pegawai dinas atau wilayah tersebut.
“Jadi yang pegawai-pegawai yang mengontrol itu punya wewenang untuk kasih rekomendasi pecat. Ini kalau yang tukang operatornya itu jaga ini semua gak punya wewenang, gak ada yang ngelakuin, dia lapor ke saya, habis itu saya panggil, ada apa? Ternyata sistem kita bisa bolong juga, ada penjahat juga ngerjain dia gitu lho. Kelapor terus, bisa salah pecat juga. Nah disitulah gunanya, saya kira teknologi sangat menolong, tapi ujung-ujungnya tetap mesti manusia yang memutuskan,” papar Ahok.
Oleh karena itu menuturnya, sistem apapun maka ujungnya harus ada manusia yang melakukan analisa agar tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan.
“Nah itu kira-kira bagi saya yang paling penting, teknologi tidak nambah biaya, pasti kita keluar biaya pertama bikin, tapi ujungnya harus bisa mengoptimalsasi biaya, itu sih targetnya. Kita mulai cuan gitu saja kan, tapi cuan untuk semua orang,” pungkas Ahok. [Okezone.com]
