5 Terobosan Jokowi-Ahok Perbaiki Birokrasi Jakarta

Ahok.Org – Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama yang kerap disebut Jokowi-Ahok membawa budaya baru bagi birokrasi di Jakarta. Mereka memang baru seminggu menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur. Namun sejumlah langkah awal sudah diambil untuk perbaikan. Apa saja?

Jokowi-Ahok resmi dilantik pada Senin (15/10). Pelantikan yang ala pesta rakyat itu dibanjiri warga Jakarta. Mengusung tagline ‘Jakarta Baru’ pasangan ini membawa nafas perubahan untuk Jakarta.

Tak heran kalau harapan setinggi langit disampirkan pada pasangan ini. Mulai dari urusan macet, banjir, hingga persoalan lainnya termasuk soal budaya birokrasi. Sejumlah terobosan awal dilakukan Jokowi-Ahok. Berikut sekelumit terobosan itu:

Pemasangan CCTV di Kelurahan dan Kecamatan

Pemasangan CCTV di setiap kantor kelurahan dan kecamatan ini dilakukan guna merekam keluhan warga. Ahok menilai CCTV ini juga sekaligus sebagai sarana memonitor kerja aparat dalam melayani warga.

“Nanti kalau warga mengadu, misalkan saya dibentak-bentak, surat kami dilempar tidak diurus, di situ kita bisa lihat hari apa, jam berapa, kita bisa lihat di CCTV, ketahuan kan,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Ahok mengatakan, rekaman CCTV ini juga bisa digunakan jika ada sanksi yang dijatuhkan. “Intinya bukan tidak percaya, supaya ada bukti dan tidak ada yang PTUN-kan kalau ada sanksi,” kata mantan anggota DPR Komisi II dari Golkar ini.

Masuk Kantor Pukul 07.30 WIB Teng!

Bukan rahasia umum lagi kalau kantor-kantor pemerintah di lingkungan kelurahan atau kecamatan buka agak siang. Amat jarang sekali kantor-kantor yang melayani pembuatan KTP atau Kartu Keluarga (KK) itu bisa siap bekerja sejak pagi.

Tapi kini, Jokow-Ahok menularkan virus baru. Masuk pagi pukul 07.30 WIB teng. Mesin birokrasi di Jakarta diminta datang tepat waktu alias on time. Tidak ada lagi kerja masuk siang dan bersantai ria.

“Kalau internal, ada peningkatan disiplin seperti datang tepat waktu 07.30 WIB,” aku Ruki Cita, salah satu pegawai Pemprov DKI di Balaikota, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Dia ditanya tentang perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok.

Peraturan PNS DKI masuk pukul 07.30 WIB-16.00 WIB. PNS menggunakan absen sidik jari. Jika ada PNS yang datang dan pulang tidak sesuai waktunya, maka uang tunjangan kinerja daerah akan dipotong. Bahkan jika kelakuan tersebut dilakukan selama 3 hari, maka PNS juga akan menerima teguran selain dipotong uang kinerja daerah.

PNS Dilarang Main ke Luar Kantor Saat Jam Kerja

Kadang, oknum PNS dengan seragam lengkap suka terpergok asyik ngemal atau berbelanja di pasar saat jam kerja. Tentu hal itu menimbulkan tanda tanya masyarakat. Mencegah ketidakefektifan jam kerja, PNS di Jakarta diminta Jokowi-Ahok datang tepat waktu.

Kemudian juga, mereka diminta jangan coba-coba main-main di luar jam kerja. Bila kedapatan main di luar jam kerja, mereka akan ditangkap.

“Dulu, kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkap lho. Saya suruh tangkap. Masyarakat yang laporin,” ujar Ahok di hadapan sejumlah pegawai Pemda DKI di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/10) seperti didokumentasikan Pemprov DKI Jakarta di Youtube. Ahok bersama semua pegawai mengenakan seragam PNS warna cokelat, lengkap dengan tanda jabatan.

Ahok mengakui tentu pegawai Pemda DKI dan Pemkab Belitung Timur berbeda. Jumlah pegawai Pemda DKI jauh lebih banyak ketimbang pegawai di kabupaten yang dulu dipimpinnya itu.

PNS di DKI Jakarta Diminta Tak Takut Bersuara

Jokowi-Ahok membawa budaya transparansi di lingkungan Pemrov DKI. Misalnya saja Ahok meminta agar para PNS tidak sungkan menyampaikan keluh kesah kepadanya bila ada sesuatu.

Ahok menegaskan bila ada laporan atau keluhan apapun, anak buah bisa langsung menemuinya. Bahkan dia tidak keberatan jika harus dicegat pegawai saat akan naik atau turun dari mobilnya.

“Anak buah bisa langsung lapor saya, saya tidak terlalu suka birokrasi,” imbuh mantan Bupati Belitung Timur.

Soal pegawai yang naik pangkat, menurut Ahok, hal itu harus transparan dan bukan karena landasan rasa suka atau tidak suka atasan. Latar belakang apapun bukan masalah, yang penting kinerjanya bagus.

“Saya 9 tahun main politik dihajar terus soal primordialisme. Sejak 2003. Saya demen. Kita buktikan saja kinerja Anda,” ucap Ahok.

Birokrat Diminta Tak Sungkan Temui Warga

Gaya Jokowi-Ahok yang gerak cepat menangkap keluhan warga berimbas pada dinas-dinas terkait. Jokowi secara tegas meminta agar para kepala dinas mengumpulkan persoalan yang ada, kemudian menyelesaikannya.

Misalnya saja dalam proyek peremajaan angkutan umum dan juga dalam proyek Rusunawa. Jokowi memerintahkan dinas terkait segera melakukan pendataan dan inventarisir masalah. Para kepala dinas diajak tak sungkan turun langsung ke warga.

“Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para kepala dinas bahwa menguasai medan lapangan itu perlu, jadi lebih memahami permasalahan,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu pekan lalu.[DETIK]