Ahok.Org – Sehari setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 dicairkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung mendatangi ruang kerja Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Ini merupakan kejadian langka karena Jokowi jarang sekali melintas, apalagi berkunjung, ke ruang kerja Basuki selama keduanya berduet memimpin Jakarta. Apa yang dibahas dalam pertemuan itu?
Dijumpai di depan ruang kerja Wakil Gubernur DKI, Jokowi mengaku sengaja mendatangi Basuki di ruang kerjanya untuk membahas pencairan dan distribusi anggaran ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD). Jokowi menyampaikan, ia perlu berkoordinasi bersama Basuki untuk menjamin lancarnya aliran dana ke semua SKPD dan UKPD.
“Ini kan baru penyerahan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Ini kita mau ngebut, injak gas, agar semua dinas, SKPD, bisa ambil uang dan kerja di lapangan,” kata Jokowi, Rabu (27/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini bergerak dari ruang kerjanya menuju ruang kerja Basuki sekitar pukul 10.20 WIB. Jokowi mengenakan jas hitam, sedangkan Basuki tampak mengenakan pakaian dinas wakil gubernur. Pertemuan itu berlangsung sekitar 60 menit dan tertutup untuk awak media.
Jokowi kembali menegaskan, program unggulan yang menjadi prioritasnya saat ini terkait upaya penanganan banjir dan kemacetan di Ibu Kota. Ia beranggapan, upaya penanganannya bisa terasa setelah infrastruktur pendukungnya diperkuat secara bertahap. “Bolak-balik saya bilang, prioritas dengan banjir dan macet,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, pencairan APBD DKI 2013 ditandai dengan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang secara simbolik diserahkan oleh Jokowi kepada tiga kepala dinas, seorang wali kota, dan seorang lurah. Yang menerima DPA itu adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Wali Kota Jakarta Timur, dan Lurah Pinangsia.
APBD DKI 2013 mencapai Rp 49,98 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya akan disalurkan ke 745 SKPD dan UKPD, ditampilkan dalam situs www.jakarta.go.id dan disebar dalam bentuk poster hingga ke tingkat RT-RW. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerima anggaran terbesar dengan Rp 12.627.859.331.703, sedangkan Dinas Perdagangan DKI mendapat anggaran terkecil dengan Rp 120.972.269.915.[Kompas.com]
SEMOGA Pendidikan di Jakarta dan Indonesia menjadi lebih baik! Berkualitas dan TIDAK MAHAL…
Terima kasih buat duo JB, langkah pertama sdh diambil untuk mencetak jutaan generasi berikut yang berkualitas!
AMIN!
Videonya dong pleeasee….
publik sudah menanti dengan dahaga tiada tara!
tertutup untuk awak media. masa ditayangkan di sini..hehehe