Sistem Jaminan Sosial Nasional

Ahok.Org (08/11)—Hari ini selesai kebaktian pagi di Gereja Gepekris Gantung, Saya menyempatjan mampir ke rumah kakek dan nenek yg telah berusia 86 tahun dan masih sangat sehat (beliau masih menikmati pensiun PT Timah, menerima uang pensiun sebesar Rp. 170 ribuan untuk berdua, pensiun mulai diterima kakek dan nenek saya sejak 1976, kalau angkatan yang lebih tua dari beliau, malahan pensiunnya lebih kecil. Yang lebih muda ada mencapai Rp. 300 ribu, kenaikan tunjangan pensiun 5%/ tahun).

Sistem pensiun PT. Timah dari jumlah Kg beras diubah menjadi uang, akhirnya membuat nilai pensiun yg tidak disesuaikan dengan inflasi harga beras membuat banyak pensiunan PT. Timah menderita, mereka tidak dikategorikan sebagai orang tidak mampu karena pensiunan PT. Timah, tetapi faktanya mereka hidup dibawah garis kemiskinan, beruntunglah kalau yang memiliki anak cucu dan menantu yg mamapu memeliharanya, persoalannya apakah harus demikian nasib pensiunan pegawai BUMN, PNS, TNI, Polri dan instansi lainnya setelah pensiun? Bagi yang korup dan menjadi kaya tentu tidak masalah, bagaimana degan yang jujur? Apakah sistem kita memang ingin semuanya korupsi?agar mampu hidup layak dimasa tuanya?

Saya juga sempat ngobrol bersama Pakcik dan Makcik tentang persiapan pensiun mereka yg mereka lakukan dengan beli emas setiap ada keuntungan, dan mereka bersedih emasnya dicuri dibawah kabur orang sendiri, sistem asuransi swasta dan pemerintah yg tdk disosialisaikan dan nilai tumbuh yg kecil dan resiko banyaknya yg kena tipu membuat orang-orang di desa memutuskan emas sebagai jalan investasi terbaik?

Pemerintah bisa menggalang banyak dana masyarakat selama bisa mendapatkan kepercayaan mereka? Seharusnya demikian!

Sampai jam makan siang hujan turun sangat lebat, dan  sampai sore hari ini masih hujan walau sudah tidak sebesar/selebat tadi, Cuaca hujan yang sebentar berhenti dan sebentar hujan di hari minggu ini membatalkan rencana saya mengunjungi kampung baru Manggar untuk sekalian melihat kondisi orang tua yg lumpuh dan tidak mampu, rencana membawa kursi roda untuk dipinjamkan kepada yg membutuhkan.

Sambil menanti hujan, saya mampir ke warung bakso dan sop urat sapi, ada anak kecil (berat badan 15 kg) ternyata sudah berumur 10 tahun, anak pemilik warung, sambil makan saya bertanya tentang anak ini yg ternyata menderita paru-paru kering, permasalahan usus dan lambung bahkan pernafasan, sejak lahir karena terlambat caesar, anak ini banyak minum air ketuban, yg mengakibatkan organ tubuhnya keracunan.

Sang ibu bercerita bawa mereka sudah tdk berani lagi berurusan dgn rumah sakit, karena telah menghabiskan harta mereka, 7 thn yg lalu mereka terpaksa menjual rumah dan tempat usahanya di Jkt (bernilai Rp.300 jtan), mereka habiskan guna membiayai anak ini, karena hartanya habis, mereka kembali ke Belitung dan melanjutkan hidup dengan berjualan bakso. Mereka ditanya kenapa tidak manfaatkan Jamkesmas, mereka kuatir anaknya dijadikan percobaan saja karena tidak membayar, ini masalah kepercayaan. Mereka sempat menyebut ada penyesalan kenapa tidak membawa anaknya ke Malaysia seperti yang dilakukan oleh kenalannya, karena jadi sembuh dan ternyata juga lebih murah dan bertanggung jawab dari dokter di Indonesia yg telah dia jalanai sampai anaknya berusia 10 thn, dan tetap sakit dan berat badan 15 kg saja.

Saya minta data-data terkait dengan anak tersebut , besok saya mau pelajari dan diskusikan dgn Bupati Beltim yang juga dokter dan adik saya. Saya tanya kenapa tidak lapor ke Bupati, mereka merasa malu meminta bantuan seperti ini, bukankah sudah habiskan 10 thn pengobatan di Jakarta dan gagal?!

Saya berpikir seharusnya perekonomian kita kuat dengan kelompok UKM dan koperasinya jika tidak ada lagi masyarakat yang harus jadi miskin karena sakit, biaya yang terbagi karena harus memelihara orang tua yg tidak ada jaminan pensiun dan tidak ada yg menyimpan uangnya di lemari baju karena tidak percaya pada sistem pemerintah.

Saya berharap bangsa kita segera memeiliki sistem jaminan sosial nasional yg sampai saat ini sejak diundangkan sbg UU No 40 tahun 2005 masih belum ada PP dan UU badan pelaksana SJSN ini (sdg disusun oleh DPR masuk pansus RUU di Prolegnas 2010).

Semoga! Jangan ada lagi yg miskin, yang modalnya berkurang bahkan habis dan berhutang hanya karena pemerintah lalai menjalankan amanat dan cita-cita Proklamasi Bangsa Indonesia.

Gantung,
17:00:58

BTP