BTP: Calo Pemekaran Daerah Bergentayangan di DPR

Ahok.Org (091/11)-Maraknya usulan pemekaran pemekaran daerah itu tidak lepas dari peran serta makelar atau calo. Gelagat untuk menggolkan pemekaran daerah itu sudah tercium oleh sejumlah anggota DPR.

“TAK bisa dipungkiri, makelar pemekaran daerah ini sudah bergerilya di DPR. Tapi, itu semua sulit dibuktikan karena praktik ini rapi dan tersembunyi,” kata anggota Komisi II DPR Basuki T, Purnama kepada Rakyat Merdeka.

Menurut politisi Partai Golkar ini, praktik makelar pemekaran daerah iniakan berlanjut hingga daerah pemekaran terbentuk.

Ditanya siapa makelar pemekaran daerah itu. Basuki menjawab,” Pelakunya ada oknum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR. Pejabat daerah juga jadi calo pemekaran.”

Bahkan, kata bekas Bupati Belitung Timur, Babel ini, setelah daerah pemekaran terbentuk, maka ada oknum anggota DP*Ddan DPR yang menawarkan pengurusan anggaran dana de-konstrasi. “Jeleknya lagi, kalau tak dilayani, daerah pemekaran itu nggak dikasih anggaran,” ujarnya.

Dijelaskan, para calo itu terutama menawarkan anggaran kesehatan untuk kabupaten atau kota. “Waktu saya Bupati Belitung Timur, praktik calo itu saya tolak. Biarkan anggaran yang ada, saya gunakan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, modus yang dilakukan makelar pemekaran daerah adalah mobilisasi massa di daerah ataupun di Jakarta untuk demo. “Itu maksudnya untuk menekan DPR/DPRD maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” paparnya.

Sebenarnya, lanjutnya, pemekaran daerah itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jelasnya, pimpinan DPR wajib menilai secara objektif dan tegas terhadap calon daerah otonom baru. “Jika memang belum memenuhi persyaratan katakan tidak,dan juga sebaliknya,” paparnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPR Djamal Aziz. Djamal mengakui sinyalemen adanya calo pemekaran daerah yang bergerilya di Gedung DPR.

“Tidak bisa kita katakan tidak ada (calo pemekaran daerah). Memang, geraknya seperti kentut, bisa dirasakan, tapi tidak ter-lihat,” papar Djamal kepada Rakyat Merdeka,

Politisi Hanura ini berharap ada tindakan tegas terhadap oknum makelar pemekaran daerah yang terbukti ketahuan. “Apabila ada indikasi seperti itu, pers bisa melaporkan ke pimpinan DPR agar mendapat punishment,” katanya.

Dijelaskan, setidaknya ada tiga pihak yang berkepentingan dalam pemekaran daerah ini. Pertama, kalangan birokrasi yang ingin mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi.

Kedua, partai politik yang ingin menempatkan kader-kader mereka di jabatan politik di daerah pemekaran. Dan ketiga, kepentingan para pengusaha untuk mendapatkan proyek infrastruktur di daerah otonomi baru itu.

“Jika tiga pihak ini bergabung, maka tekanan politik terhadap pemerintah dan DPR tidak akan terbendung dan pemekaran daerah lolos,” jelasnya.[rakyat merdeka 01/11]