BTP Ingin Siswa Sekolah Swasta Juga Mendapatkan BOP

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendesak DPRD DKI Jakarta agar biaya operasional pendidikan atau BOP juga turut dinikmati oleh sekolah swasta. Ini dilakukan untuk membantu pendidikan pelajar dari keluarga kurang mampu.

Hal itu dikatakan oleh Basuki terkait rencana Pemprov DKI untuk memberikan BOP agar tepat sasaran. Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa penggunaan BOP di sekolah negeri saat ini kurang tepat sasaran karena banyak siswa dari kalangan ekonomi mapan yang ikut menikmatinya. Menurutnya, hal itu akan menyulitkan sekolah swasta murah untuk bersaing dengan sekolah negeri.

Untuk itu, ia mengusulkan untuk menghapus BOP di sekolah negeri di Jakarta. BOP itu kemudian digunakan untuk membantu pelajar dari kalangan kurang mampu.

“Prinsip kita memang mau desak DPRD DKI. Penginnya kita itu sampai sekolah swasta juga mendapat BOP karena yang dibutuhkan adalah semua orang dapat jaminan sekolah,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (25/3/2013).

Basuki memberi perhatian kepada peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta yang murid-muridnya berasal dari keluarga berkemampuan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, Basuki mengharapkan agar siswa-siswi itu diberi bantuan yang sama seperti pelajar di sekolah negeri yang mendapatkan jaminan pendidikan dasar hingga seratus persen.

“Makanya sekarang ini kita lagi kaji, orang kaya yang bersekolah di sekolah negeri, lebih baik Anda tidak mendapatkan BOP. Sumbangkan saja ke orang miskin yang memang layak mendapatkan BOP,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, wacana yang dilontarkan oleh Basuki itu masih menjadi bahan kajian. Taufik mengatakan, BOP itu bukan dihapuskan, melainkan dialihkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan dalam kondisi finansialnya.

Taufik belum mau berkomentar mengenai pendataan terhadap individu siswa-siswi yang layak menerima pengalihan dana BOP. Bantuan per individu itu akan menjadi salah satu topik yang dikaji oleh Dinas Pendidikan DKI. Pengkajian itu masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan penganggaran dari pihak eksekutif. Taufik mengatakan, Basuki telah meminta Dinas Pendidikan DKI untuk melakukan pengkajian, penelaahan, dan segera melaporkan hasilnya kepada Basuki karena ia yang memberikan pengarahan.

Adapun beberapa kajian yang menjadi bahan kajian Dinas Pendidikan DKI, antara lain terkait biaya, partisipasi masyarakat, regulasi, mekanisme, dan sebagainya. Basuki menargetkan kajian itu selesai sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru. Menanggapi hal itu, Taufik siap menyelesaikan kajian tersebut pada bulan ini.

“Kita juga akan selalu melapor, tentu kan kajiannya tidak hanya sekali. Bagaimana juga nanti dapat melibatkan institusi dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI, dan juga semua asisten. Itu akan ada kajian secara menyeluruhlah,” ujar Taufik.[Kompas.com]