Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Festival Jakarta Great Sale 2013 (FJGS 2013) dihapus.
Dengan menghilangkan PPN itu, Basuki meyakini acara bergengsi FJS 2013 akan lebih banyak menyedot wisatawan.
“PPN ini sebenarnya bukan wilayah kami. Tapi sebetulnya kalau PPN dihilangkan, maka bisa menyaingi acara serupa seperti di Malaysia. Kalau misalkan itu hilang, bisa saya sedot lagi orang untuk datang ke Jakarta,” kata Basuki, Kamis (28/3/2013).
Basuki mengatakan, dengan penghilangan PPN itu, maka setiap orang akan berpikiran bahwa dalam FJGS barang-barang yang dijual akan lebih murah.
Dengan demikian, wisatawan tertarik untuk berkunjung dan transaksi juga meningkat. Terkait acara rutin tahunan menjelang HUT Jakarta ini, pria yang akrab disapa Ahok itu sangat mendukung kegiatan yang rencananya akan diikuti oleh 74 pusat belanja, pemerintah, asosiasi, pelaku ritel, UKM, kafe, restoran, bank, hotel, dan maskapai penerbangan tersebut.
“Ya kita harus dukung betul karena ada timbal baliknya. Jadi, acara ini semacam Jakarta akan membangkitkan sebuah image di bulan Juni. Kita sebagai provinsi harus mendukung karena tidak pakai uang APBD sama sekali, pakai dari pihak swasta,” ujar Basuki.
Sekadar informasi, untuk menyambut hadirnya perayaan HUT ke-486 DKI Jakarta tahun ini, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar program tahunan FJGS 2013 bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta. FJGS 2013 akan digelar mulai 1 Juni 2013 hingga 14 Juli 2013. Ketua Umum DPP APPBI Handaka Santosa optimis target APPBI untuk menjangkau kawasan Asia dan Timur Tengah tahun ini dapat tercapai.
Handaka mengatakan, perayaan FJGS akan semakin berwarna dengan digelarnya berbagai rangkaian acara menarik. Di antaranya, pesta diskon di 74 mal/pusat belanja/trade center, dan belanja tengah malam di beberapa pusat perbelanjaan, jalan santai, parade ondel-ondel, dan pertunjukan wayang.
Adapun target nilai total transaksi ritel pada perayaan FJGS 2013 akan meningkat 15 persen dari total nilai sebelumnya yang mencapai Rp 10,7 triliun.
“Hal ini akan semakin menguatkan hubungan pelaku bisnis di Ibu Kota, sekaligus meningkatkan pendapatan pajak daerah (PPD). Semoga semakin mengukuhkan posisi Jakarta sebagai destinasi belanja dan budaya bertaraf internasional,” kata Handaka.[Tribunnews]
Terkait: Ahok: Jika pajak dihapus, Jakarta akan kebanjiran wisatawan
Seharusnya di motori oleh pemprov untuk pasang iklan di media2 televisi di luar negeri. seperti singapur dan malaysia juga pasang iklan di TV indonesia. dan produk2 yang di jual juga harus berkarakter. kalau di dekat rumah turis nya aja ada jual. ngapain jauh2 dateng ke jakarta. tiketnya kan mahal.