“Bekerja Bersama Jokowi-Ahok Lebih Menantang”

Ahok.Org – Dalam sekejap, PT Jakarta Propertindo menjadi pembicaraan banyak orang. Jarang ada yang mengenal salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sebelum Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberikan setumpuk tanggung jawab.

Tidak hanya mengurus properti, Jokowi-Ahok menambah lingkup kerja dengan instruksi agar Jakpro juga mengurus soal air bersih dan telekomunikasi.

Budi Karya Sumadi, merupakan orang yang ditunjuk untuk menahkodai PT Jakpro ke depannya. Berbekal dasar pengetahuan tentang arsitektur di Universitas Gajah Mada dan lebih dari lebih dari 20 tahun sebagai arsitek di PT Jaya Properti, pria yang sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2013 menjadi Presiden Direktur Ancol itu seakan mendapat tantangan baru dalam sejarah hidupnya.

Tak melulu soal properti, Budi harus menjangkau pengetahuan lain tentang air dan telekomunikasi. Ingin tahu bagaimana sesulit apa situasi PT Jak pro saat dia masuk menjadi nahkoda? Bagaimana mengatasi kendala-kendala di Jakpro? Dan apa rencana-rencana yang akan dilakukan?

Berikut petikan wawancara Kompas.com dengan pria kelahiran 18 Desember 1956 tersebut:

Apa sebenarnya tugas dan fungsi PT Jakarta Propertindo?

PT. Jakarta Propertindo adalah sub-holding bagi BUMD bidang properti milik Pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Status sub-holding disandang sejak 15 Desember 2000, ketika PT Pembangunan Pluit Jaya diubah menjadi PT Jakarta Propertindo.

PT Pembangunan Pluit Jaya sendiri didirikan sejak September 1997 saat menerima aset-aset dari eks Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang sudah eksis sejak tahun 1960-an. PT Jakarta Propertindo dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis.

Perusahaan ini memiliki pengalaman dan landasan kuat di bidang properti, baik dari segi manajemen, aset maupun sumber daya manusia yang handal, profesional dan berintegritas tinggi.

Bagaimana rasanya setelah lebih dari 20 tahun bekerja di sektor pariwisata, kemudian pindah ke sektor properti seperti Jakpro?

Memang, saya mendapatkan tantangan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menata agar Jakpro lebih baik lagi. Sejauh ini, bekerja bersama beliau-beliau itu memang sangat menantang. Karena di Jakpro, saya tidak hanya mengurusi soal properti, tapi juga soal pengelolaan air bersih. Saya harus membuka pengetahuan baru lagi untuk mengerjakan itu. Tentunya, saya juga menyusun tim untuk melaksanakan tugas-tugas.

Apakah ada perbedaan antara mengurus Ancol dengan mengurus PT Jakpro?

Sebenarnya kalau namanya bekerja, sama saja. Tapi memang di Jakpro tantangannya lebih banyak. Kita tidak mengerjakan satu sektor saja tapi juga pengelolaan air bersih, SPBG, telekomunikasi.

Saya pun dituntut untuk membuat tim baru untuk mengerjakan hal-hal baru itu. Itu tantangannya, saya harus mengembangkan diri saya, termasuk tim saya yang umurnya masih muda-muda. Sebenarnya tak terlalu sulit, yang penting kita semangat saja.

Apa prospek besar bapak terhadap PT Jakpro?

BUMD itu mesti punya peran bukan hanya pada Pemda, tapi peran sosial juga kita emban. Ingat, BUMD bukan semata komersial, tapi juga punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, dukungan Jokowi-Ahok kepada kita membuat kita (Jakpro) menjadi entitas yang membanggakan.

Tinggal, kita memberdayakan potensi DKI yang belum disentuh. Salah satunya air bersih dan telekomunikasi tadi. Sekali lagi bukan hanya soal Pendapatan Asli Daerah melulu tapi Jakpro harus berperan menyejahterakan masyarakat melalui program kerjanya.

Apakah ada kendala menuju cita-cita itu?

Banyak sekali. Terutama soal persaingan usaha. Maklum, Jakpro sekarang banyak tugasnya sehingga banyak perusahaan sejenis yang gimana gitu. Maka dari itu, kita tidak bisa hanya sekadar mengandalkan monopoli karena kita BUMD, kita harus meningkatkan kompetensi supaya menang.

Tapi juga karakter Jokowi-Ahok sangan cepat dan komunikasinya direct dan tak ada batas, maka kita sebagai prajurit sangat terbantu.

Apa program kerja yang paling dekat akan dikerjakan?

Kita kemarin baru mendapat suntikan modal Rp 750 miliar. Alokasinya, Rp 650 miliar untuk mengakuisis Palyja dan Astratel, Rp 100 miliar untuk membangun Water Plant Treatment.

Kita tahu Jakarta Utara masih krisis air bersih,dengan pembuatan WTP, krisis air di sana bisa ditangani. Untuk pengelolaan air sudah ada saat ini tapi skalanya masih kecil yaitu 2.500 meter kubik per hari.

Yang akan kami lakukan adalah meningkatkan pengelolaan air menjadi 50.000 meter kubik per hari.

Terkait penataan di Waduk Pluit, kami akan selesaikan dulu dengan rekanan. Kapasitas kami hanya di bagian barat waduk karena hanya itu yang milik Jakpro. Sedangkan yang bagian timur itu milik pemda.

Selain itu kami akan mendukung penghijauan di Ria Rio, Pulo Mas. Di tempat ini akan dibuat hutan kota seluas 15 ha, yang dilengkapi  danau seluas 9 hektare, dan exhibition and concert hall seluas 3 hektare.

Bagaimana soal pembangunan rumah susun di Jakarta? Bukankah pembangunan rusun juga merupakan tugas Jakpro?

Betul. Kita akan perbanyak land bank. Posisi kita tapi memang cukup dilematis. Jika lokasinya di pusat, tentu kita tidak ada kemampuan membeli lahan. Karena mahal. Tapi kalau lokasi di pinggir, transportasinya tidak mendukung.

Karena itu, beberapa waktu lalu, saya ajukan proposal ke Gubernur untuk membuat satu tempat yang mengelompok seluas 100 hektare pembangunan rusun. Seperti semacam sentralisasi rusun murah.

Dengan kawasan seluas 100 ha itu, 80 persen akan dijadikan rumah susun murah dan dijual. Kami tetap untung tapi tidak tinggi. Sementara 20% lahan akan kami kelola sendiri secara komersial dan jadi sumber pendapatan Jakpro.

***

Pria satu istri yang memiliki satu anak tersebut pun menyadari, setumpuk tugasnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerja keras, taktik serta perencanaan yang maksimal. Namun, sebagian kecil perubahan wajah Jakarta, yakni di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, buah kerja kerasnya, memberi semangat Budi melangkah ke depan.[Kompas.com]