Ahok.Org – Pembangunan ducting untuk mengatur kabel-kabel yang berseliweran digorong-gorong membutuhkan waktu 10 tahun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi pembangunan itu akan menambah macet Ibu Kota.
“Pembenahan saluran air bisa sampai 10 tahun. Kalau dipastikan dipercepat ducting selesai, pasti lebih macet,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Saat ini, Pemprov DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan yang akan berdampak pada lalu lintas kendaraan, seperti transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT), monorel, transjakarta layang, dan jalan layang non-tol (JLNT). Apabila ditambah dengan pembenahan saluran utilitas dan disertai pembuatan sistem ducting, maka warga Jakarta harus bersiap menghadapi peningkatan kemacetan.
Dengan pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana transportasi tersebut, Basuki menjamin kondisi itu akan menyebabkan kemacetan hingga bertahun-tahun lamanya.
Mengenai penggalian sumur resapan yang saat ini dilaksanakan Pemprov DKI, dikatakannya tidak terlalu menyebabkan kemacetan karena hanya terletak di beberapa titik. Selain itu, pembangunan sumur resapan juga tidak mengambil banyak area jalan dalam pengerjaannya.
“Berbeda dengan pembenahan saluran air yang terletak di sepanjang jalan. Untuk sumur resapan yang terhalang kabel, mungkin geser ke tempat lain,” kata Basuki.
Selama ini, lanjut dia, perusahaan hanya minta izin menggali, tetapi sering kali tidak menutup galian dengan rapi. Sayangnya lagi, belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menutup galiannya dengan rapi.
Melihat hal itu, Pemprov DKI akan menambahkan pasal perdata dalam setiap pengeluaran izin menggali atau menanam ducting kabel di bawah tanah. Hal itu sudah diterapkan di Solo. Perusahaan yang melakukan penggalian tidak rapi bisa dikenakan denda.
“Sanksi selama ini belum ada. Akan kita tambahkan pasal perdata. Kalau gali tidak rapi, dia akan kena denda,” tegas pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengakui bahwa keberadaan utilitas di Ibu Kota semrawut. Selain itu, pada umumnya pihak operator tidak memenuhi aturan.
Ducting akan dibuat sebesar 3×3 meter, akan dipisahkan rak untuk setiap utilitas sehingga, lanjut Manggas, saat pemasangan utilitas tidak lagi merusak fasilitas umum sepert trotoar.
Rencananya, pembuatan utilitas akan dimulai disepanjang jalur MRT yakni Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Jika sudah ada ducting maka pihak operator akan dikenakan biaya. Saat ini, untuk pemasangan utilitas pihak operator hanya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 10.000 per meter.[Kompas.com]
Pemilik galian sebaiknya memikirkan juga lingkungan sekitar, jangan sampai bikin mengabaikan kepentingan umum. Jangan “gali-kubur”,jalan juga cepat rusak, nanti kalo musim hujan jalan-jalan pada tergenang dan kebanjiran. Pada akhirnya pengguna jalan pada sengsara semua.
Kadang-kadang saya berpikir, gubernur yang sebelumnya koq ngga mikir, katanya “ahlinya”. Katanya Jokowi-Ahok tidak ada ide original???
Ketika MRT dan Monorail ngga jadi dibuat koq paling tidak ducting utilitynya sehingga tidak semua (MRT, Monorail, Utility Ducting, Normalisasi sungai & waduk dan saluran, penambahan bus transJakarta) dilakukan pada saat yang bersamaan.
Masalah Kabel/Pipa galian dr BUMN harusnya bkn inisiatif Pemda DKI/Daerah hrusnya dr kementrian BUMN & Kementrian Pekerjaan Umum,gmn gk mumet Gubernur dan wakil kena efek domino intansi terkait yg gk matang dlm perencanaan.
Seperti kita lihat Kendala pembenahan DKI bermuara dari pusat sendiri, Pemprov DKI seperti ikan menantang arus “kekolotan pusat”
disetiap gang atau jalan kecil dilingkungan RT, sebaiknya sekalian dibawah jalan dibuat gorong-gorong 3 x 3 meter untuk saluran air terpadu, tidak usah bikin got didepan rumah masing-masing lagi…….