Kegiatan Reses Di Beltim (18/4/11)

Ahok.Org – Senin, Apr 18, 2011, sekitar pukul 09.00 pagi saya sudah ditunggu oleh dua mahasiswi dari IPB yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya dari jurusan ekowisata.

Kedua mahasiswi ini meminta bantua saya mengisi angketnya dan berkonsultasi soal peluang bisnis dan program yang mereka buat, Saya menawarkan mereka untuk mengimplementasikan tugas akhir mereka dan saya bisa membantu tentu sebatas kemampuan saya seperti membantu brosur promosi dan lain-lain.

Pada pukul 09:57:54 Saya menerima pengaduan soal sengketa tambang yang bermasalah antara pemilik lahan dan kontraktornya. Mereka ingin meminta pendapat dari Saya (kadang kita dituntut oleh keadaan harus mampu bertindak seperti halnya pengacara LBH dan mampu membaca surat-surat perkara).

Makan siang bersama para tamu di rumah, termasuk Kabag umum Pemkab Belitung Timur yang juga merupakan seorang geologist (menurut hasil psikotest, beliau paling cocok menangani bidang umum karena cepat bertindak dan mau turun sendiri dan siap 24 jam , mungkin ini karakter anak-anak geologi yang sering eksplorasi di lapangan?).

Pada pukul 12:45:48 kami menuju desa Lasar kecamatan Membalong kabupaten Belitung Induk, ada selamatan kampung dan melakukan dialog pada pukul 14.00 guna menyerap aspirasi.
Pukul 13:53:45 tiba di acara adat, rumah dukun dan tokoh masyarakat setempat. saat itu ikut hadir di acara tersebut bersama saya Anggota DPRD Kabupaten Belitung Induk saudara Hasbi dan Ishak Holidi dari Partai Golkar. saya pikir seharusnya waktu Reses DPRD propinsi, kabupaten dan DPR pusat waktunya bersamaan agar dapat turun ke bawah bersama-sama seperti ini.

14:24:53 sebagai kata sambutan Kades Lasar menceritakan soal rencana kapal isap timah yang mereka tolak, termasuk titipan pesan Kades Pulau Seliu, sejauh mana kuasa kades untuk menolaknya, diharapkan masyarakat juga sampaikan.
MC acara tersebut adalah istri dari PNS Puskesmas menyampaikan masalah wilayah dimana kawasan hutan yang tidak bisa digarap.

Pertanyaan/aspirasi masyarakat:
Laporan aspirasi lengkapnya akan dibuat laparan khusus ke fraksi.(Dimuat juga di website ini).
1.Dukun ulim, soal kawasan hutan untuk sertifikat.
2.Suparno,ketua BPD desa lasar, Rekomendasi Kades tanpa melibatkan BPD dan masyarakat soal tambang laut, soal tambang darat dirazia terus.
3.Purnamawan, ketua RT, menanyakan resep sukses BTP di Beltim
4.Kades Lasar menunjukan medali sepak bola wanita 2003, tim Galanita Belitung lawan Papua, runner up namun tidak ada perhatian masyarakat soal prestasi yang telah di capai termasuk dalam hal ini sepakbola pria, meminta perhatian pemerintah Belitung untuk memberikan sumbangsih dengan membina olahraga khususnya Sepakbola.
5.Ibu kades Lasar: Masalah transportasi pendidikan SMP, anak-anak harus menempuh jarak 12 km ke Simpang Rusa, solusinya apa?
15:32:29 sampai disini, tidak ada lagi yang bertanya?
Ibu Kades merespon merasa kurang puas atas jawaban aku soal mengadakan bis yang dianggarkan dari APBD dan CSR Perusahaan Sawit PT Foresta (sinar mas group), maunya yang gratis.
6.Purnamawan. mengenai konsep ekonomi kerakyatan, 2010, masih andalkan timah (belum ada persiapan Babel Pasca timah?)
7.Pak kades Hendrawiryo (desa Tj Rusa): masalah honor jauh beda dengan yang berlaku di Beltim, honor hanya 50.000/hari atau Rp.1,6jt/bln, APBD Belitung lebih besar.
8.Sumardi, Dusun lasar, sejauh mana gratis soal pengobatan? Di RSUD masih bayar, menebus obat bayar, Puskesdes masih bayar jika berobat diluar jam kerja.
9.Mujioades BPD Lasar: Masalah pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan desa, dibutuhkan 5 ton namun yang didapat hanya 2 ton.
10.Ketua BPD,masalah rekomendasi kades Lasar, khawatir masih ada pekerjaan rumah akibat rekomendasi tentang kapal isap.
Masalah Lahan untuk petani? Solusi dari saya adalah dengan memberikan sertifikat tanah gratis kepada mereka.
Saya meminta untuk kasih penjelasan dari anggota DPRD kabupaten Belitung, dari golkar ketua komisi III DPRD, Ketua Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Komisi I juga hadir yaitu pak Samad dari partai Bulan Bintang.
Saya minta semua anggota DPRD harus bersedia memberikan nomor HP-nya (ternyata dari Golkar sudah mengikuti saran tersebut seperti yang saya himbau pada masa kampanye) Pak samad dari PBB juga umumkan no hpnya ke masyarakat,ini sangat menggembirakan kalau semua anggota DPRD juga DPR menyediakan nomor HP yang bisa dihubungi oleh masyarakat atau konstituennya.

16:51:44 acara ditutup. Kami dipersilahkan makan malam, dengan masakan dan bumbu Sere khas Belitung, adapun acara ini dihadiri kurang lebih 200 orang.
17:26:04 kami pulang ke Belitung Timur, pada pukul 19.00 selesai waktu sholat isya ada pertemuan di desa Lilangan Kecamatan Gantung
20:09:50 kami baru sampai ke desa lilangan..
20:13:46 kami mulai acara, kata pengantar dan mengatur kursi agar duduknya bedekatan antara tenda dan kantor Desa.
Pak kades: sudah banyak diversifikasi usaha ke perkebunan, perikanan selain timah.
Selesai pemaparan dari saya
Pukul 20:33:52, sekarang menunggu penyampaian aspirasi masyarakat yang hadir dan melakukan tanda tangan 104 sedangkan yang hadir sekitar 150an

1.Pak suko.
Yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, untuk desa-desa apa yang pusat akan lakukan?
Masalah tambang harus dipermudah agar masyarakat kecil bisa hidup, banyak razia polisi tolong dikurangi razianya.
2.Suradio (ex kades Simpang Pesak), mau mengkritik anggota DPR RI, pelajari birokrasi dulu di DPRD baru berhenti jadi bupati berhenti terus ke gubernur Babel lalu gagal dan mau jadi gubernur Sumut juga tidak bisa maju karena tak mendapatkan kendaraan, lalu kembali mengikuti pemilu legislatif DPR RI dan terpilih, apa yang penting adalah usaha timah rakyat, khususnya WPR (wilayah penambangan rakyat) tambang harus di KP timah, kalau KP timah sudah habis, lalu diluar wilayah? Bupati tidak mau ijinkan. kalau Basuri (Bupati Beltim) masuk penjara, Suradio mau gantikan, pada tahun 2006 Bupati ijinkan, Ketua DPRD dan bupati tidak dipenjara, meminta kebijakan. Transisi setelah WPR selesai (minta waktu 3 bulan). Harusnya tidak ada UU yang dilanggar.
Masyarakat resah, karena tidak boleh menambang, walau hutan desa, harusnya diperbolehkan seperti yang terjadi pada tahun 2000, apa masalahnya? harus masuk KP Timah, kebijakan apa? masyarakat maunya instan, kenapa tidak ke Simpang Pesak kampung halaman bapak sendiri, apa sudah tidak mau mengakui kampung halaman, kenapa ke desa Lilangan, meminta hal ini disampikan kepada Bupati Beltim, Basuri.
3. Belli: usul ke Kemenhut, manggala wanabakti. Sempat bahas WPR untuk tidak memperbolehkan menggunakan alat berat, memang faktanya demikian, kebijakan WPR tidak ada gunanya? Sebagai abang sorang Bupati, minta bupati agar para kolektor timah dan smelter diusahakan ijinnya. Bisa diusahakan hutan produksi, ternyata perusahaan pasir bisa dapat ijin pinjam pakai HP 100 an hektar. Kalau WPR tidak boleh pakai alat berat percuma, minta masukan ke bupati.
DPR-kan bosnya rakyat (belli),jadi kami berani kurang ajar, WPR diharapkan padahal tidak boleh pakai alat
4.Yusak. Masalah pengelolahan tambang, razia buat masyarakat tidak adil, didalam kavling timah masih di razia,di Lilangan ada tambang kaolin yang baru masuk bisa menambang di kawasan hutan? banyak timahnya dan kayu kenapa tidak dimanfaatkan. Minta pak bupati tinjau ulang.? Ada ambil kayu dolog, kenapa org luar yang ambil.
5.Yuhermi dari Desa Lilangan, masalah WPR sudah dibahas, apakah Lilangan ini masuk? HP lah maju gitu dekat di jln baru, bergeser maju ke kampung.hutan desa menjadi semakin sempit.kenapa geser?
Soal HTR belum tahu.cara manfaatnya .
6.suhairi, Ada ketidakjelasan soal mana kawasan hp dan hpl. Harga sewa alat bervariasi, harga timah juga bervariasi. Patokan tidak jelas untuk batas-batas kawasan hutan, juga menanyakan soal gedung DPR apakah pak Ahok mendukung pembangunan gedung DPR baru?
7. Saiirin, sejak dulu Pulau Timah. Apa ada otoritas khusus untuk Bangka Belitung boleh menambang tidak mengikuti aturan Pusat bisa rancang secara khusus, jadi bebas untuk berbuat apa saja yang tidak melanggar UU.
8.Jasirin, Kenapa Bupati dibawah polisi ! Mabes, polda, polres, polsek. Tidak bisa diatur oleh bupati?
22:45:00 baru selesai, Pak Kades mau menutup pertemuan malam ini. Pak kades mau menitipkan : soal HTR (hutan tanaman rakyat), HTI ternyata ada di Gn Duren. Ini jelas melanggar,harusnya yang tidak subur bukan yang beraad di Gn Duren yang banyak kayunya, seharusnya daerah HP berada di lokasi yang tandus, banyak program-program bantuan pusat langsung ke desa-desa baik dana maupun prasarana, bantun tersebut tidak pernah dikawal, sebagai contoh tambak ikan di trans Lilangan kacau balau, satu belum selesai sudah keluar lagi yang lain, ini jelas bikin Pemdes pusing, kalau Kades tidak korupsi sangat munafik, tunjangan Rp.2jt/bln tidak akan cukup,untuk transport saja habis.

22:50:49 Camat Gantung: bersyukur mau dikunjungi oleh anggota DPR RI yang juga merupakan mantan Bupati Beltim yang juga merupakan bupati definitif pertama di Beltim.
Masalah lahan Kaolin, kenapa HP yang dekat kampung yang dibebaskan jadi HPL? Hutan yang mau dibebaskan masih terdapat banyak kayu dan binatang langka, kenapa yang dibebaskan bukan hutan yang tidak produktif. Camat tandatangan waktu peninjauan walau tidak setuju, yang pohon-pohon kecil dijadikan hutan produksi.
22:58:31 Pak Kades sampaikan juga soal panitia tapal batas, kalau mengikuti kemauan Kemenhut,pemdes akan susah, RTRW belum diPerdakan. Kenapa terjadi geser batas ke arah kampung? Pak kades menutup pertemuan.
23:00:58, Besok pagi sampai malam ada 4 pertemuan di 2 kabupaten.

BTP – Beltim