Ahok.Org – Masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) menyebabkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak akan memberi izin kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun keluar dari instansi tersebut.
“Saya bilang ke Pak Lasro, kalau kamu nggak bereskan KJP, kamu tidak boleh keluar dari Disdik DKI,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (14/8).
Salah satu yang harus diperbaiki oleh Lasro, lanjutnya, adalah penerapan sistem transaksi non-cash bagi penyaluran dana KJP ke siswa penerima dan pemakaian KJP oleh siswa tersebut.
Dicontohkannya, dana KJP bisa digunakan untuk makan siang bagi para pelajar penerima KJP. Asalkan, kantin di sekolah tersebut harus mempunyai mesin auto debet kartu anjungan tunai mesin (ATM). Sehingga, saat pembayaran untuk makan, siswa dapat menggunakan kartu ATM Bank DKI yang digunakan sebagai kartu KJP.
Selain itu, siswa hanya diperbolehkan mengambil uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 70.000 untuk biaya transportasi pergi pulang sekolah dalam seminggu. Bila dalam minggu yang sama, siswa itu mengambil uang lagi, maka transaksi tidak bisa dilakukan.
“Jadi siswa penerima KJP tidak bisa tarik cash. Kalau mau makan di kantin harus pasang mesin untuk auto debet. Makanya saya bilang harus ada mesinnya. Untuk transportasi dia juga harus narik Rp 50.000 atau Rp 70.000 di ATM,” ujarnya.
Selain itu, untuk membeli buku pelajaran, siswa hanya bisa membelinya di pameran book fair. Sehingga semua transaksi penggunaan KJP terekam dengan baik di Bank DKI. Dengan demikian dapat mengurangi penyimpangan dalam penggunaan dana KJP. Semua sistem yang baru ini diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2015 mendatang.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun meminta Lasro untuk menyelesaikan temuan BPK terhadap penyelenggaraan dana KJP. BPK menemukan penyaluran program dana bantuan sosial KJP terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima. Yakni nama anak dan nama ibu kandung yang identik. Akibatnya dari KJP ganda ini terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 13,34 miliar.
“Pokoknya soal KJP ini, saya minta dia untuk segera selesaikan. Jangan keluar kalau belum beres, itu namanya nggak tanggung jawab. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Saya bilang praktiknya dong. Dan Pak Lasro sudah janji, September ini bakal beres KJPnya,” ungkapnya. Mantan anggota DPR RI ini menegaskan ke depannya, pelaksanaan dan pengelolaan dana KJP di Jakarta akan lebih baik. Dia menjamin tidak akan terjadi lagi penyimpangan dalam penggunaan dana KJP.
“Kita akan tambahkan dana KJP, dan saya jamin tidak ada penyimpangan. Yang nyolong-nyolong akan kita pecat,” tegasnya. [Beritasatu.com]
Penerima KJP dobel sebaiknya dipidanakan baik yg menerima maupun yg otorisasi…
kjp dihapus ajalah, ganti sistemnya, pelajar tdk dberi uang tunai, tp sekolah menyediakan buku pelajaran dan makan siang gratis.
Om Sak. Mohon diteruskan ke Bos-nya om Sak. Kita mau presentasikan Sistem Akademik online berbasis smartcard ke Pak Ahok dan timnya yg peduli pendidikan. Sistim ini memberikan solusi simbiosis mutualisma (jembatan) antara pihak pendidik (sekolah) dengan ortu siswa. Ortu bisa memonitor secara online (seketika) thdp proses akademik putra/i-nya disamping msh bnyk manfaat lain di luar akademik termasuk keuangan siswa. Permasalahan noncash seperti disebutkan di atas solusinya sdh terintegrasi dlm sistim online kita. Lebih jelasnya bisa dilihat website kita di http://www.suryasistem.com ; dan jika diberi kesempatan presentasi, mohon info lanjutan-nya bisa di email ke bonidicahan@yahoo.co.id atw the.servant@ymail.com atw handoyo@suryasistem.com
Tq ya Om Sak…… GBU