Seminar ‘Kesiapan Pilkada 2010; Pembelajaran Dari Pemilu 2009’. Hotel Century Senayan
Setelah masa reses, Komisi II DPR RI yang membidangi salah satunya masalah Pemilu dan Pilkada akan berencana membahas masalah penundaan pelaksanaan Pilkada di tahun 2010. wacana ini berkembang setelah melihat persiapan pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah yang belum memuaskan. Terlebih ditambah belum adanya pendukung dalam hal peraturan seperti Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (PP). Hal yang vital adalah menyangkut peraturan tentang pendanaan serta pembentukan pengawas Pilkada.
–
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan hal ini dalam acara seminar nasional tentang Kesiapan Pilkada 2010: Pembelajaran dari Pemilu 2009 yang diselenggarakan oleh Kemitraan di Hotel Atlet Century Park, Senayan (3/12). sesungguhnya hingga saat ini Komisi II belum menentukan sikap mengenai penundaan tersebut, meskipun telah ada sejumlah anggota Komisi II yang menyatakan perlunya pilkada 2010 ditunda.
–
Mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti yang juga hadir dalam seminar tersebut mensyaratkan pentingnya DPR untuk menyusun revisi UU yang mengatur tata cara pelaksanaan Pilkada yang baik dan mengikat. Tidak menyisakan ruang bagi segala bentuk multitafsir yang berpotensi mengacaukan ketertiban pelaksanaan Pilkada.
–
Pembenahan Pelaksanaan Pilkada
Selain membahas mengenai wacana pengunduran jadwal Pilkada, seminar tersebut juga mewacanakan berbagai bentuk perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depannya. Ramlan Surbakti mengusulkan agar pada Pemilu Kepala Daerah (pilkada) yang akan datang, pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara elektronik sehingga tidak perlu lagi menggunakan surat suara.
–
Sistem Pilkada elektronik (e-voting) telah banyak diterapkan di berbagai negara. Sistem tersebut lebih menjamin efisiensi dan juga mengurangi resiko kecurangan dalam pemilihan seperti yang disinyalir sering terjadi. Walaupun demikian, ia mengakui, untuk membangun sistem itu dibutuhkan biaya yang besar guna menyediakan perangkat elektronik dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
–
Basuki T. Purnama (Ahok) yang turut menghadiri seminar tersebut berpendapat sistem e-voting memang membutuhkan biaya dan sumber daya manusia yang besar, dan mungkin belum bisa diterapkan secara nasional dalam waktu dekat, walaupun begitu beliau mengharapkan Bangsa Indonesia mulai menyiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada jujur, bersih dan transparan hingga rakyat memperoleh pemimpin yang benar-benar mampu untuk mensejahterakan rakyatnya.
