Ahok – Menanggapi pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2014, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengingatkan agar pembentukkan pansus harus adil.
“Saya bilang sama teman-teman di DPRD, pansus juga mesti adil. Harus meneliti, kenapa kejadian di Indonesia, penyerahan LHP BPK tidak menyerahkan kepada Gubernur, padahal ini pemerintahan DKI berdua, eksekutif dan legislatif,” ujar Basuki, di Balai Kota, Kamis (13/8).
Basuki menyayangkan, mengapa BPK harus memberikan salinan LHP tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) secara diam-diam. Padahal, kata dia, hal tersebut secara tidak langsung sudah menyalahi aturan. Hal itu, lanjut Basuki, juga harus diteliti oleh pansus.
“Makanya, saya dukung pansus. Cek dong, kenapa seperti itu? Tapi itu, tidak dicek tuh, harusnya diperiksa kan. Terus kenapa Kepala BPK DKI tidak pernah ketemu saya. Itu prosedur tata negara itu. Kenapa waktu naikin LHP tidak pernah kasih ke saya draft-nya. Tidak pernah tanya sama saya, berarti tendensius. Ini yang perlu dilakukan pansus,” katanya.
Selain itu, sebelumnya DPRD juga tidak pernah membuat pansus atas temuan-temuan BPK selain yang dilakukan saat ini. Termasuk juga pansus untuk menelusuri aset-aset milik DKI, seperti aset di kawasan Kuningan yang sejak tahun 1992 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi sekarang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Termasuk juga aset di Bantar Gebang dan Tanah Abang.
“Pernah tidak bikin pansus penerimaan parkir begitu kecil. Supaya bisa tahu kenapa penerimaan begitu kecil. Ada tidak pansus selidiki itu? Di Sabang (Pendapatan parkir) Rp 500.00 dipasang mesin jadi Rp 10 juta. Di Kelapa Gading (pendapatan) Rp 1 juta dipasang mesin jadi Rp 50 juta. Pansus pajak pernah belum? Ini harus dibuat semua. Pastinya, kerjasama dengan DPRD sangat baik,” pungkasnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
Panasnya lebih banyak kepentingan politiknya dari pada undur lainnya. Mau jatuhkan pak Gubernur itu, apalagi. Sayang aja bpk ngak korupsi, jadi ngak bisa atawa susah dijatuhkan….salam…go . Jb
warga dki sih yang pilih “wakil-2 nya” yang “lemot-2”; kenapa pakai tanda kutip di kata lemot? karena memang lemot berbuat baik n “lemot” cari kesalahan pejabat baik!!!
.
kalau eksekutip, contoh walkot lemot, skpd garong bisa segera diganti, tapi ini tidak bisa segera diganti, tergantung partainya mau ngganti ato tidak, jadi tegasnya kunci utama ada di rakyat, kenapa pilih yang tidak layak dipilih!!!
.
rakyat pemilih, selain pegang kunci atas terpilihnya mereka, juga ketiban tanggung jawab beban dosa, kalau pakai hak pilihnya ngawur!!! harusnya layak minta maaf kepada segenap warga yg ikutan terganggu/terhambat kemajuannya, menuju dimanusiakan penuh.
.
mau ngulang lagi kesalahan tadi??? atau mau gunakan kesempatan kedua dng lebih baik??? disitulah sejatinya harkat dan martabat kita maing-masing ditentukan!!!
.
salam,
Harkat dan martabat warga DKI Jakarta dipertaruhkan…untuk memilih yg terbaik
bongkar semuanya pak ahok, ke depan makin banyak sandungan nih, sepertinya disekeliling pak ahok musuh semua … orang baik, orang jujur banyak musuhnya
Paling ujung-ujungnya untuk menurunkan/memberhentikan Pak Gubernur, dan kalo perlu di penjarakan…Ngeri banget negeri ini untuk sebuah jabatan…