Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan besarnya dana kas DKI karena masih banyak proyek belum dibayarkan. Mengingat proyek-proyek tersebut masih berjalan.

“Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja. Ada uang yang belum dikeluarin karena memang proyek belum jadi, kan belum bayar,” kata Basuki, di Hotel Sahid, Kamis (4/8).

Menurut Basuki, pembayaran proyek baru akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga kas daerah memang masih besar. “Kamu mau nggak bayar orang dulu sebelum mulai kerja? nah itu,” ujarnya.

Basuki menambahkan, serapan anggaran tahun ini sudah cukup baik. Diperkirakan hingga akhir tahun penyerapan bisa mencapai 90 persen. Tahun 2015, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) juga cukup rendah yakni hanya Rp 3 triliun saja.

“Kami Silpa makin kecil kok. Artinya serapan anggaran juga sudah mulai besar. Saya kira tahun ini bisa sampai 90 persen, jauh lebih baik dibandingkan tahun yang lalu,” tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Basuki, juga tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. “Di DKI itu nggak ada DAU. Presiden kan cuma bercanda kasih contoh saja. Kalau yang dikritik itu kan daerah dapat DAU, ditransfer tapi nggak dipakai,” tandasnya. [Beritajakarta]

–

Arus Kas ke DKI akan Diatur

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan arus kas atau cash flow yang masuk ke DKI bisa diatur. Mengingat setiap awal tahun proyek-proyek yang ada di Ibukota baru berjalan.

Pengaturan arus kas tersebut dibicarakan langsung dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Sahid.

“Kami tadi cuma bicara cash flow. Dan Pak Jokowi sudah bilangin sama Bu Sri, cash flow diatur saja,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8).

Basuki menambahkan, setiap daerah akan mendapatkan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Bagi hasil tersebut bisa diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan terlebih dahulu. Mengingat pajak yang masuk juga diterima secara bertahap.

“Kan kita ada uang bagi hasil pajak, ya memang duitnya DKI. Nah duit hasil pajak DKI itu kalau daerah bisa serap bagus, bagi hasil yang ke kami ditahan,” ucapnya.

Alasan pengaturan arus kas ini juga karena banyak proyek yang dibangun oleh Pemprov DKI. Sehingga pada awal tahun belum ada penggunaan anggaran yang signifikan. Mengingat pembangunan baru dimulai. Sementara pembayaran kepada kontraktor dilakukan setelah proyek selesai.

“DKI kan banyak bangun proyek nih seperti rusun, bayar kontraknya kan pasti di April-Mei. Yang punya kami nggak usah ditransfer bulan Januari atau Februari, nanti transfernya di April,” tandasnya. [Beritajakarta]