BTP – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Kedua kader Partai PDI-Perjuangan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pajak bumi dan bangunan (PBB), transportasi, hingga penetapan lokasi (penlok) Kali Ciliwung.
“Pokoknya saya belajar dari Pak Ahok ya,” ucap Pramono singkat. Ahok menjelaskan salah satu topik utama yang dibicarakan adalah mengenai PBB.
Ahok menjelaskan salah satu topik utama yang dibicarakan adalah mengenai PBB.
Menurut Ahok, prinsip dasar PBB adalah nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak boleh melebihi harga pasar.
“Kita ngobrol banyak hal lah, termasuk soal PBB. PBB kan orang suka bilang zaman Ahok juga naikin PBB. Jadi prinsip PBB itu kan tidak boleh melebihi NJOP dari harga pasar,” ungkap Ahok.
Ahok juga menyinggung pentingnya kebijakan keringanan PBB bagi masyarakat, sebagaimana yang pernah diterapkan di masa kepemimpinannya.
“Kayak kita dulu kan Jakarta sampai Rp2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan,” ungkap Ahok.
Digitalisasi dan Sistem Voucher
Selain PBB, Ahok juga mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk penerapan sistem voucer untuk pembayaran transportasi maupun belanja warga.
Ia menyebutkan sistem ini bisa dikembangkan melalui Bank Jakarta dan mendukung program Jakarta One yang kini sedang dijalankan.
“Sekarang kan lagi trend nih global nih. Nanti orang mau sistem naik bus, voucher ada digital, nanti ada undian hadiah gitu. Nah itu mau kita, Pak Pram pengen supaya ditingkatkan,” ungkap Ahok.
Dari sektor pendidikan, Ahok juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru dan murid agar Jakarta bisa bersaing di level global.
“Kalau Jakarta mau jadi kota global makanya gurunya mesti bisa punya sertifikat global dong. Muridnya juga bisa punya sertifikat global gitu,” kata dia.
Normalisasi Kali Ciliwung
Ahok juga mengingatkan pentingnya melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung, khususnya sisa 16 kilometer yang belum dibebaskan.
Menurut Ahok, penyelesaian proyek ini akan berdampak besar pada pengendalian banjir di Jakarta.
“Kalau Ciliwung beres, waduk Pluit jalan, tanggul kuat, nggak ada lagi istilah Siaga 1 Katulampa bikin Jakarta bahaya,” ujar Ahok.
Ia bercerita soal pengalaman masa lalu saat banjir besar melanda akibat keterlambatan pembukaan pintu air Manggarai.
“Itu dulu protap zaman Belanda, harus izin Presiden. Padahal waduk Pluit sudah ada, jadi harusnya bisa disesuaikan,” jelasnya.
Ahok menepis spekulasi bahwa dirinya akan kembali masuk ke pemerintahan Jakarta sebagai komisaris atau pejabat tertentu.
“Enggak lah, saya sekarang enakan gini, free man. Aku waktunya juga susah, aku banyak jadi pembicara keliling kan kadang mau ke luar negeri kemana. Kalau kita terikat satu PT agak susah,” ungkap Ahok. [Kompas.com]
