BTP – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian. Pertama, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan rakyat dan investor melalui transparansi anggaran.
“Pajak mesti transparan. Jangan pengusaha dikejar-kejar oknum Pajak yang memeras,” kata Ahok saat menjadi pemateri dalam acara Wealth Wisdom 2025 yang digelar Permata Bank di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025. Ia juga menilai pemerintah perlu membereskan bea dan cukai agar bisa memberantas penyelundupan barang ilegal yang merusak industri manufaktur dalam negeri.
Selain itu, Ahok juga berpendapat bahwa pemerintah harus memperbaiki pengadaan barang dan jasa (procurement) agar lebih transparan dan terbuka pagi pelaku industri dalam negeri. Bila ini dilakukan, kata dia, sektor manufaktur akan hidup karena memiliki pasar.
Mantan Komisaris Utama Pertamina itu mencontohkan, pemerintah bisa menerapkan sistem keanggotaan bagi pelaku industri yang terdaftar dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nantinya, para pelaku industri bisa memasukkan harga masing-masing, dengan catatan harga tersebut sama seperti yang ditawarkan ke sektor swasta sesuai dengan faktur pajak.
Ketiga, Ahok menyarankan agar pemerintah mencabut subsidi dalam bentuk barang. Pasalnya, selama ada disparitas harga barang, maka celah untuk melakukan kecurangan atau penipuan dalam distribusi subsidi akan terbuka lebar. Ahok pun mengusulkan agar subsidi barang diganti dengan bentuk voucer digital. “Supaya uang subsidi tepat sasaran dan akan menggerakkan ekonomi,” ujar Ahok.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah. Pertama, pemerintah akan menggenjot investasi dalam sektor dalam infrastruktur; terutama jalan tol, pelabuhan, bandara, serta pembangunan pusat data. Kedua, hilirisasi berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah.
Ketiga, pemberdayaan sektor riil dan digitalisasi UMKM. Keempat, pemerintah berupaya menjaga defisit fiskal dan rasio utang. “Pemerintah terus menjaga kebijakan fiskal yang prudent yaitu defisit di bawah tiga persen dan rasio utang tetap di bawah ambang batas atau di bawah 40 persen,” ucap Airlangga.
Pemerintah juga telah meluncurkan delapan program akselerasi pembangunan yang merupakan bagian dari paket ekonomi 8+4+5. Delapan program itu terdiri dari magang untuk lulusan baru (fresh graduate); perluasan Pajak Penghasilan 21 yang ditanggung pemerintah; bantuan pangan; bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah dan manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu ada program padat karya tunai atau cash for work; percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan program perkotaan dengan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy. [Tempo.co]
